Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, masing-masing Menko mengkoordinasikan:

1. Menko Polkam 1) Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Hukum dan Perundang-undangan;
5. Menteri Negara Otonomi Daerah;
6. Menteri Negara Urusan Hak-hak Asasi Manusia;
7. Jaksa Agung;
8. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara;
9. Kepala Lembaga Sandi Negara; 10)Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.

2. Menko Ekuin 1) Menteri Keuangan;

2. Menteri Pertambangan dan Energi;

3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

4. Menteri Pertanian;

5. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

6. Menteri Perhubungan;

7. Menteri Tenaga Kerja;

8. Menteri Eksplorasi Laut;

9. Menteri Negara Pekerjaan Umum; 10)Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian; 11)Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara; 12)Menteri Negara Lingkungan Hidup; 13)Menteri Negara Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah; 14)Kepala Badan Urusan Logistik; 15)Kepala Badan Pusat Statistik; 16)Kepala Badan Standarisasi Nasional; 17)Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 18)Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 19)Kepala Badan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara; 20)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 21)Kepala Badan Pertanahan Nasional; 22)Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 23)Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.

3. Menko Kesra dan Taskin 1) Menteri Kesehatan;

2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Menteri Agama;
4. Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
5. Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan;
6. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga;
7. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
8. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan;

10)Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; 11)Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.