Pasal 4

(1) Tim Kebijakan Privatisasi BUMN dapat membentuk Tim Kerja Privatisasi BUMN

sesuai kebutuhan, yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Kebijakan Privatisasi BUMN.

(2) Susunan keanggotaan Tim Kerja Privatisasi BUMN sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagai Ketua Harian Tim.