Pasal 2

(1) Membentuk Tim Kebijakan Privatisasi BUMN dengan susunan keanggotaan

sebagai berikut :

• Ketua merangkap Anggota : Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;

• Wakil Ketua merangkap Anggota/Ketua Harian : Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

• Anggota …

• Anggota :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Negara;
3. Menteri Teknis sebagai regulator di sektor dimana BUMN melakukan kegiatan usaha.

• Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

(2) Menteri Teknis sebagai regulator di sektor dimana BUMN melakukan kegiatan

usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi anggota Tim Kebijakan Privatisasi BUMN hanya dalam privatisasi BUMN dibidangnya.