Pasal 3

(1) Penetapan gaji pokok yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan bagi Hakim di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Surat Keputusan Menteri Agama bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan surat keputusan dapat

mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat bawahannya untuk menyesuaikan gaji pokok tersebut.