PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIepkumham.go

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa masa tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

periode tahun 2007-2011 akan berakhir pada Desember 2011;

• bahwa sesuai Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi menugaskan Pemerintah membentuk Panitia Seleksi

yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur

masyarakat;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi;

• bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini

dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

www.djpp.depkumham.go.id

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA

SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI.

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan

Korupsi, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebutepkumham.go Panitia Seleksi.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA

terdiri dari :

Ketua : Sdr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.;

Wakil Ketua : 1. Sdr. Irjen Pol (Purn) Drs. M.H. Ritonga;

1. Sdr. Dr. H. Soeharto, S.H., M.H.;

Sekretaris : Sdr. Dr. H. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU;

merangkap Anggota

Anggota : 1. Sdr. Prof. Rhenald Kasali, Ph.D;

1. Sdr. Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA;

2. Sdr. Prof. Dr. Tb. Ronny R. Nitibaskara;

3. Sdr. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.;

4. Sdr. Erry Riyana Hardjapamekas;

5. Sdr. Akhiar Salmi, S.H., M.H.;

6. Sdr. Amir Hasan Ketaren, S.H.;

7. Sdr. Dr. Imam Prasodjo, MA;

8. Sdr. Deliana Sajuti Ismudjoko, S.H.

www.djpp.depkumham.go.id

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA

mempunyai tugas :

1. mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon

pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;

1. mengumumkan kepada masyarakat calon pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan tanggapan;

1. menyeleksi dan menentukan nama calon pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi;

1. menyampaikan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan

Korupsi kepada Presiden.epkumham.go

KEEMPAT : Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan

tugasnya kepada Presiden.

KELIMA : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEENAM : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan

Presiden ini sampai dengan terbentuknya Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi

dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia.

www.djpp.depkumham.go.id

KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOepkumham.go

www.djpp.depkumham.go.id