Pasal 53

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Departemen Sosial mempunyai kewenangan :

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
• penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;
• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
• penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
• pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;

• penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;
• penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
• penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
• pengaturan sistem penganugerahan tanda kehormatan/jasa tingkat nasional dan sistem penyelenggaraan pelayanan sosial termasuk sistem jaminan dan rehabilitasi sosial;
• penetapan pedoman pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
• pedoman akreditasi lembaga penyelenggara pelayanan sosial;
• penetapan pedoman pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial dan perlindungan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial;
• pemeliharaan taman makam pahlawan nasional;
• kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. pemberian izin undian dan pengumpulan uang dan/atau barang di tingkat nasional;
2. pemberian rekomendasi pengangkatan anak lintas negara;
3. pemeliharaan makam pahlawan nasional.

Bagian Pertama Umum