Pasal 50

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan :

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
• penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;
• penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;
• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
• penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
• pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
• penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;
• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
• penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
• penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
• penetapan kebijakan hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja;

• penetapan standar keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi;
• penetapan pedoman penentuan kebutuhan fisik minimum;
• penetapan jumlah jam kerja bagi pegawai swasta;
• penetapan pedoman mobilitas kependudukan;
• kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. penetapan pedoman perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap tenaga kerja perempuan;
2. penetapan pedoman pengawasan terhadap penyalahgunaan tenaga kerja anak di bawah usia.

Bagian Kedelapanbelas Departemen Sosial