Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Departemen Dalam Negeri mempunyai kewenangan:

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
• penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga

profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;

• penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;
• penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
• penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
• penetapan kebijakan perubahan batas, nama, dan pemindahan ibu kota Daerah;
• penetapan pedoman ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, serta kesatuan bangsa;
• penetapan pedoman administrasi kependudukan;
• penetapan pedoman perencanaan Daerah;
• penetapan pedoman satuan polisi pamong praja;
• pembentukan dan pengelolaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
• fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
• penetapan syarat-syarat pembentukan Daerah dan kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah;
• penetapan pedoman tata cara kerjasama Daerah dengan lembaga/badan luar negeri, dan kerjasama antar Daerah/Desa dan antara Daerah/Desa dengan pihak ketiga;
• penetapan pedoman tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
• penetapan pedoman dan pemberian dukungan serta kemudahan dalam pembentukan asosiasi Pemerintah Daerah dan asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah/Desa;
• pengaturan kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
• penetapan pedoman pengelolaan kawasan perkotaan dan pelaksanaan kewenangan Daerah di kawasan otorita dan sejenisnya;
• penetapan pedoman mengenai pengaturan Desa;
• pengaturan tugas perbantuan kepada Daerah dan Desa, serta tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pertanggungjawaban, dan pemberhentian, serta kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; w.pengaturan pedoman dan fasilitasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
• fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
• pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
• kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. penetapan pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah, dan penyusunan perhitungannya;
2. fasilitasi penyusunan pedoman susunan organisasi perangkat daerah;
3. fasilitasi penyusunan pedoman tata laksana pelayanan publik di bidangnya;
4. fasilitasi penetapan pedoman standar pelayanan minimal;
5. penetapan pedoman pengembangan kualitas kependudukan di bidangnya;
6. fasilitasi penetapan pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan;

1. pembinaan dan pengawasan terhadap tugas-tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidangnya;
2. pengawasan represif terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang berupa Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah setelah berkoordinasi dengan instansi terkait;
3. memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan dalam penyusunan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. penetapan pedoman dan evaluasi pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga Departemen Luar Negeri