Pasal 47

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Departemen Agama mempunyai kewenangan :

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
• penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
• penetapan hari libur nasional di bidang keagamaan;
• kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. pembinaan kehidupan dan kerukunan umat beragama;
2. penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidangnya;
3. pembinaan pendidikan agama dan keagamaan;
4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
5. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan

zakat dan wakaf.

Bagian Ketujuhbelas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi