TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PERLUASAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PERLUASAN

PROGRAM PRO – RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Men imbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan perlu disusun kebijakan untuk meningkatkan dan memperluas program Pemerintah yang bersifatepkumham.gopro - rakyat;

• bahwa untuk menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara terkoordinasi dan terintegrasi, perlu dibentuk Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro -Rakyat;
• bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro- Rakyat;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI

PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO - RAKYAT.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro- Rakyat, yang selanjutnya dalarn Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas:

• menyusun kebijakan dan Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat, meliputi rancangan produk, tindakan, sasaran, target penyelesaian, sumber pembiayaan, dan penanggung jawab;
• menyinkronisasikan kebijakan dan Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 — 2014;
• menyiapkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat; dan

www.djpp.depkumham.go.id

• memastikan pelaksanaan seluruh Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat, berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

KETI GA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:

• Pengarah : Wakil Presiden Republik Indonesia;

• K e t u a : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

• Wakil Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

• Sekretaris I : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;epkumham.goSekretaris II : Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan;

• Kelompok Kerja Program Rumah Sangat Murah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua : Menteri Perumahan Rakyat; Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum;

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
4. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;

• Kelompok Kerja Program Kendaraan Angkutan Umum Murah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua : Menteri Perindustrian; Anggota : 1. Menteri Perhubungan;

1. Menteri Riset dan Teknologi;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

• Kelompok Kerja Program Air Bersih Untuk Rakyat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua Menteri Pekerjaan Umum; Anggota : 1. Menteri Kesehatan;

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Menteri Riset dan Teknologi;
4. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;

www.djpp.depkumham.go.id

1. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;

• Kelompok Kerja Program Listrik Murah dan Hemat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Anggota : 1. Menteri Perindustrian;

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Menteri Riset dan Teknologi;
4. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
5. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;

• Kelompok Kerja Program Peningkatan Kehidupan Nelayan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan;epkumham.goAnggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Pekerjaan Umum
3. Ment eri Ko perasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Perumahan Rakyat;
7. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
9. Kepala Badan Pusat Statistik;
10. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;

• Kelompok Kerja Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan, dcngan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua : Menteri Pekerjaan Umum; Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Sosial;
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Kepala Badan Pusat Statistik;
7. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT : Tata. kerja Tim Koordinasi diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi.

www.djpp.depkumham.go.id

KELIMA : Tim Koordinasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KEENAM : 1. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja, masing- masing Kelompok Kerja dapat membentuk Tim Teknis.

1. Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemangku kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada. Anggaran Pendapatan dan Belanjaepkumham.goNegara.

KESEMBILAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.depkumham.go.id