PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENERBITAN NOMOR INDUKepkumham.goKEPENDUDUKAN DAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENERBITAN NOMOR INDUKepkumham.goKEPENDUDUKAN DAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK

BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 jo Pasal 101 huruf a Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009

tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor

Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010,

Pemerintah memberikan Nomor Induk Kependudukan dan

menerapkan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk

Kependudukan secara Nasional;

• bahwa dalam rangka pemberian Nomor Induk Kependudukan dan

penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk

Kependudukan Secara Nasional sebagaimana dimaksud pada

huruf a, diperlukan Tim Pengarah untuk memberikan arahan dan

melakukan pengendalian agar kegiatan tersebut dapat berjalan

tepat waktu, tepat sasaran, efektif dan efisien;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden

www.djpp.depkumham.go.id

tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk

Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis

Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4674);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaanepkumham.go Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4636);

1. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

1. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan

Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan

Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 35 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan

dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk

Kependudukan Secara Nasional, yang selanjutnya disebut Tim

Pengarah.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada

diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut:

Ketua/ merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang

www.djpp.depkumham.go.id

Politik, Hukum dan Keamanan.

Ketua Harian/merangkap Anggota : Menteri Dalam Negeri

Anggota : 1. Menteri Komunikasi dan Informatika;

1. Menteri Riset dan Teknologi;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

1. Sekretaris Kabinet; dan

2. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi.epkumham.go

KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA

bertugas mengarahkan dan mengendalikan kebijakan dan proses

pencapaian tujuan dari pelaksanaan penerbitan Nomor Induk

Kependudukan dan penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis

Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum

KETIGA, Tim Pengarah:

1. memberikan petunjuk, dukungan dan mengendalikan target

pencapaian penerbitan Nomor Induk Kependudukan paling

lambat Desember 2011; dan penerapan Kartu Tanda Penduduk

berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional paling

lambat Desember 2012;

1. mengoordinasikan dengan kementerian, lembaga pemerintah non

kementerian, dan lembaga terkait lainnyajika dipandang perlu;

1. melaksanakan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya

sekali dalam 6 (enam) bulan.

KELIMA : Mekanisme pengarahan dan pengendalian sebagaimana dimaksud

pada diktum KEEMPAT, dilakukan melalui:

www.djpp.depkumham.go.id

1. rapat berkala Tim Pengarah;

2. rapat berkala Tim Pengarah dengan Tim Teknis;

3. melaporkan hasil evaluasi kepada Presiden dan Wakil Presiden.

KEENAM : Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum

KELIMA, ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri.

KETUJUH : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

diktum KEENAM, Menteri Dalam Negeri membentuk Tim Teknis

untuk menyusun Rencana Induk (Grand Design) dan tugas teknis

lainnya.epkumham.go KEDELAPAN: Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Pengarah

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Dalam Negeri.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Mei 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso

www.djpp.depkumham.go.id