Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

Ekstradisi;

www.djpp.depkumham.go.id

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dalam memberantas kejahatan, diperlukan langkah-langkah hukum untuk menyerahkan seseorang yang disangka telah melakukan suatu kejahatan yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kedalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;

  • bahwa Pemerintah Australia sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia, mengajukan permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia atas nama Hadi Ahmadi alias Abu Hasan alias Abu HassanPerundang-undanganalias Abu Hadi alias Sayyed Hassan alias Hadi Ali alias Hadi Putih alias Hadi Puti alias Hadi Abu Hassan alias Hadi PeraturanAhmadi Irani alias Hadi Ali Asghar El-Ahmadi, Warga Negaraditjen Iran dan Irak;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan memperhatikan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 02/Pid.C/2008/PN.Jkt-sel tanggal 26 September 2008, cukup alasan untuk mengabulkan permohonan ekstradisi tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3565).

www.djpp.depkumham.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan Pemerintah Australia atas nama Hadi Ahmadi alias Abu Hasan alias Abu Hassan alias Abu Hadi alias Sayyed Hassan alias Hadi Ali alias Hadi Putih alias Hadi Puti alias Hadi Abu Hassan alias Hadi Ahmadi Irani alias Hadi Ali Asghar El-Ahmadi, Warga Negara Iran dan Irak yang dituduh melakukan tindak pidana penyelundupan manusia ke dalam wilayah yurisdiksi Negara Australia.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. Perundang-undangan DR.PeraturanH. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ditjen

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dalam memberantas kejahatan, diperlukan langkah-langkah hukum untuk menyerahkan seseorang yang disangka telah melakukan suatu kejahatan yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kedalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;

  • bahwa Pemerintah Australia sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia, mengajukan permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia atas nama Hadi Ahmadi alias Abu Hasan alias Abu HassanPerundang-undanganalias Abu Hadi alias Sayyed Hassan alias Hadi Ali alias Hadi Putih alias Hadi Puti alias Hadi Abu Hassan alias Hadi PeraturanAhmadi Irani alias Hadi Ali Asghar El-Ahmadi, Warga Negaraditjen Iran dan Irak;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan memperhatikan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 02/Pid.C/2008/PN.Jkt-sel tanggal 26 September 2008, cukup alasan untuk mengabulkan permohonan ekstradisi tersebut;
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3565).

www.djpp.depkumham.go.id

Referensi Silang (2)
UU 1/1979 — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang EKSTRADISI
UU 8/1994 — PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA