PEMBENTUKAN KOMISI PENYELIDIK NASIONAL

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENYELIDIK NASIONAL

KASUS THEYS HIYO ELUAY

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa telah terjadi peristiwa/insiden yang menimbulkan korban kematian terhadap Theys Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk membentuk Komisi Penyelidik Nasional guna mengadakan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas terhadap semua aspek peristiwa/insiden tersebut;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Komisi Penyelidik Nasional kasus Theys Hiyo Eluay, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komisi Penyelidik Nasional.

KEDUA : Komisi Penyelidik Nasional bertugas melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas terhadap semua aspek kasus tersebut.

KETIGA : Dalam menyelenggarakan tugasnya Komisi Penyelidik Nasional melakukan hal-hal yang perlu bagi diperolehnya hasil penyelidikan yang bebas, cermat, adil, dan tuntas meliputi segala aspek kasus tersebut.

KEEMPAT…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Komisi Penyelidik Nasional terdiri dari:

1. Drs. Koesparmono Irsan, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. I Putu Kusa, S.H., sebagai Anggota;
3. Mayor Jenderal TNI Djasri Marin, S.H., sebagai Anggota;
4. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., sebagai Anggota;
5. Inspektur Jenderal Polisi Drs. R. Hillep Engkesman, sebagai Anggota;
6. Indra Tjahya, S.H., sebagai Anggota;
7. DR. Karel Theil Erari, sebagai Anggota;
8. Drs. John Ibo, sebagai Anggota;
9. Drs. Simon Patrice Morin, sebagai Anggota;
10. Drs. Lukas Karl Degey, sebagai Anggota;
11. Prof. DR. H. Amarsings SPF, sebagai Anggota.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penyelidik Nasional memperoleh segala bantuan yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

KEENAM : Setelah selesai menjalankan tugasnya, Komisi Penyelidik Nasional melaporkan hasil penyelidikannya kepada Presiden.

KETUJUH : Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan Komisi Penyelidik Nasional kepada masyarakat.

KEDELAPAN : Segala biaya untuk melaksanakan tugas Komisi Penyelidik Nasional dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KESEMBILAN…

KESEMBILAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Pebruari 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI