Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN MENTERI NEGARA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 187/M TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN MENTERI NEGARA

KABINET INDONESIA BERSATU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

  • bahwa Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat Keputusan Nomor 98/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 4 Oktober 2004, telah menetapkan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2004-2009, dan Presiden dan Wakil Presiden telah mengucapkan sumpah dan dilantik dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 20 Oktober 2004;
  • bahwa untuk melaksanakan sebaik-baiknya tugas Presiden di dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara, dipandang perlu membentuk dan mengangkat Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu;
  • bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERTAMA : Membentuk Kabinet Indonesia Bersatu dan terhitung mulai saat pelantikan mengangkat sebagai Menteri Negara, masing-masing atas nama:

  1. Sdr. Widodo A.S., S.I.P. - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  2. Sdr. Ir. Aburizal Bakrie - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. Sdr. Prof. Dr. Alwi Shihab - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  4. Sdr. Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra - Menteri Sekretaris Negara;
  5. Sdr. H. Moh. Ma'ruf, S.E. - Menteri Dalam Negeri;
  6. Sdr. Dr. Nur Hassan Wirajuda - Menteri Luar Negeri;
  7. Sdr. Prof. Dr. Juwono Sudarsono - Menteri Pertahanan;
  8. Sdr. Dr. Hamid Awaluddin, S.H. - Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia;

  1. Sdr. Dr. Jusuf Anwar - Menteri Keuangan;

  2. Sdr. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

  3. Sdr. Dr. Ir. Andung Nitimiharja - Menteri Perindustrian;

  4. Sdr. Dr. Marie Elka Pangestu - Menteri Perdagangan;

  5. Sdr. Dr. Ir. Anton Apriyantono M.S - Menteri Pertanian;

  6. Sdr. H.M.S. Kaban, M.Si. - Menteri Kehutanan;

  7. Sdr. Ir. M. Hatta Rajasa - Menteri Perhubungan;

  8. Sdr. Freddy Numberi - Menteri Kelautan dan Perikanan;

  9. Sdr. Drs. Fahmi Idris - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

  10. Sdr. Ir. Djoko Kirmanto, Dipl.H.E. - Menteri Pekerjaan Umum;

  11. Sdr. Dr. Fadilah Supari - Menteri Kesehatan;

  12. Sdr.Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.A. - Menteri Pendidikan Nasional;

  13. Sdr. Drs. H. Bachtiar Chamsyah - Menteri Sosial;

  14. Sdr. M. Maftuh Basyuni - Menteri Agama;

  15. Sdr. Ir. Jero Wacik, S.E. - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

  16. Sdr. Dr. Kusmayanto Kadiman - Menteri Negara Riset dan Teknologi;

  17. Sdr. Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si - Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

  18. Sdr. Ir. Rachmat Witoelar - Menteri Negara Lingkungan Hidup;

  19. Sdr. Dr. Meutia Farida Hatta - Menteri Negara Swasono, S.S., M.A. Pemberdayaan Perempuan;

  20. Sdr. Drs. Taufik Effendi, M.B.A. - Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

  21. Sdr. Drs. Saifullah Yusuf - Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;

  22. Sdr. Dr. Sri Mulyani Indrawati - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

  23. Sdr. Sugiharto, S.E., M.B.A. - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

  24. Sdr.Dr.Sofyan A. Djalil, S.H., - Menteri Negara M.A., MALD Komunikasi dan Informasi;

  25. Sdr. Drs. Muhammad Yusuf Asy'ari, - Menteri Negara Ak., M.Si. Perumahan Rakyat;

  1. Sdr. Adhyaksa Dault, S.H.,M.Si. - Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga;
  2. Sdr. Abdul Rachman Saleh, S.H., - Jaksa Agung dengan M.H.kedudukan setingkat Menteri Negara; KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

  1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
  3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
  4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
  5. Ketua Mahkamah Agung;
  6. Ketua Mahkamah Konstitusi;
  7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG
  • bahwa Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat Keputusan Nomor 98/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 4 Oktober 2004, telah
MENGINGAT

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;