Pasal 75

(1) Dalam kampanye Pemilu, dilarang melibatkan :

• Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Mahkamah Agung/ Hakim

Mahkamah Konstitusi dan hakim-hakim pada semua badan peradilan;

• Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

• Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank

Indonesia;

• Pejabat BUMN/BUMD;

• Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;

• Kepala Desa atau sebutan lain.

(2) Pejabat Negara yang berasal dari partai politik yaitu Presiden/Wakil

Presiden/Menteri/Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/

Walikota/Wakil Walikota, dalam kampanye harus memenuhi ketentuan :

• tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

• menjalani cuti diluar tanggungan negara;

• pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan

keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.

(3) Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilarang melibatkan pegawai negeri

sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam

Pemilu.