Pasal 119

(1) Pemilu Lanjutan dan atau Pemilu Susulan dilakukan apabila di sebagian

atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan,

atau bencana alam yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan

penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan.

(2) Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan dilaksanakan setelah ada penetapan

penundaan pelaksanaan Pemilu.

(3) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu secara nasional dilakukan oleh

Presiden atas usul KPU apabila Pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40%

(empat puluh persen) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh persen) dari

jumlah pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

(4) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh:

• KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan Pemilu

meliputi satu atau beberapa provinsi;

• KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan

pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota;

• KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pelaksanaan

Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan;

• KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan

Pemilu meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan.

(5) Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan keputusan pejabat/lembaga

yang menetapkan penundaan pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilu Lanjutan atau Pemilu

Susulan ditetapkan oleh KPU.

Bagian Pertama

Pengawasan

Paragraf ...

PRESIDEN

Paragraf Pertama

Pengawas Pemilihan Umum