PEMBERIAN MANDAT KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR: 920/KPrs/M/2025 TENTANG

PEMBERIAN MANDAT KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN

HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI KEPADA PIMPINAN UNIT ORGANISASI Dl

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, Perjanjian Hibah langsung ditandatangani oleh Menteri/pimpinan Lembaga/pejabat yang diberi kuasa dan pemberi hibah;

• bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penandatanganan perjanjian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pemberian mandat penandatanganan perjanjian hibah langsung luar negeri kepada Pimpinan Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum; C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pemberian Mandat Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Hibah Langsung Luar Negeri kepada Pimpinan Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum; Mengingat 1. Peraturan Pemerintah Nomor IO Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202) ;

1. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
2. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan hAenteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024- 2029;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990) ;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor I Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955) ; 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor I Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);

https://jdih.pu.go.id X

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UhAUM TENTANG

PEMBERIAN MANDAT KEWENANGAN PENANDATANGANAN

PERJANJIAN HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI KEPADA

PIMPINAN UNIT ORGANISASI Dl KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. KESATU Menteri Pekerjaan Umum memberikan man(lat kepada Pimpinan Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum untuk kewenangan penandatanganan perjanjian hibah langsung luar negeri. KEDUA Pemberian mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Pimpinan Unit Organisasi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing setelah mendapatkan kuasa dari Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU). KBFIGA Kuasa dari Menteri PU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berupa persetujuan atas surat permohonan kuasa yang disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan Unit Organisasi kepada Menteri PU . KEEMPAT Hibah langsung luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:

• IIang tunai;
• uang untuk membiayai kegiatan;
• barang/jasa; dan/atau
• surat berharga. KELIMA Dalam melaksanakan wewenang penandatanganan perjanjian hibah langsung luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pimpinan Unit Organisasi bertindak untuk dan atas nama Menteri PU. KEENAM Dalam melaksanakan wewenang penandatanganan perjanjian hibah langsung luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pimpinan Unit Organisasi harus:
• memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan dan tata kelola pemerintah yang baik (good governance', b bertanggpng jawab secara substansi atas pelaksanaan kewenangan penandatanganan perjanjian hibah langsung yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan C menyampaikan laporan pelaksanaan penandatanganan perjanjian hibah Imrgsung luar negeri kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah selesai penandatanganan dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal. KETUJUH Laporan pelaksanaan penandatanganan perjanjian hibah langsung luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c, paling sedikit memuat informasi mengenai:
• pemberi hibah;
• penerima hibah;
• nilai hibah;
• tujuan pemberian hibah; dan
• periode pelaksanaan hibah.

https://jdih.pu.go.id t

KEDELAPAN Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 1 /KPFS / M / 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Hibah Langsung dari Luar Negeri Kepada Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
2. Pimpinan Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

PIt. Kepala Biro HuI(um,

Agus Pramono, S.H., M.Si. I NIP. 198102272008011008 1

https://jdih.pu.go.id