Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPMEN Berlaku

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 534 Tahun 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEDOMAN PENENTUAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN PEKERJAAN UMUM (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001)

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, perlu disusun pedoman untuk menentukan Standar Pelayanan Minimal di bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman dan Pekerjaan Umum sebagai acuan Pemerintah Propinsi dalam menetapkan Standar Pelayanan Minimal bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan; b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

  1. Undang-undang RI No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 1999 No. 60, TLN No. 3839);
  2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN RI Tahun 2000 No. 54 TLN No. 3952);
  3. Keputusan Presiden RI No. 228/M Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabinet Gatong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WIlAYAH TENTANG PEDOMAN PENENTUAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENATAN RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN PEKERJAAN UMUM.

Kesatu: Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal di bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman dan Pekerjaan Umum diselenggarakan untuk mendukung penyediaan permukiman, pangan, aksesbilitas dan jaminan peruntukan ruang merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Kedua : Dalam Keputusan Menteri ini bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi muatan substansi sebagai berikut : a. Bidang Penataan Ruang b. Bidang Perumahan dan Permukiman c. Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Pengairan, Jalan, dan Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan dan Perdesaan. Ketiga : Pemerintah Propinsi daIarn menetapkan Standar Pelayanan Minimal di bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum mengacu pada Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini. Keempat : Penetapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

1

Kelima: Penetapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal, yang lebih rendah dari tahun- tahun sebelumnya. Keenam : Pedaman Penentuan Standar Pelayanan Minimal ini akan disempurnakan dan ditingkatkan secara bertahap sesuai, dengan perkembangan kemampuan dan kebutuhan Daerah.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal18 Desember 2001 MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,

SOENARNO

Tembusan disampaikan kepada yth :

  1. Menteri Dalam Negeri;

  2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

  3. Menteri Kehakiman dan HAM:

  4. Sekretaris Kabinet RI:

  5. Para Gubernur di seluruh Indonesia:

  6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kimpraswil

  7. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Kimpraswil

2

Lampiran
: Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
: 534/KPTS/M/2001 Tanggal
: 18 Desember 2001

PEDOMAN PENENTUAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

STANDAR PELAYANAN KUANTITAS NO. BlDANG PELAYANAN INDIKATOR CAKUPAN TINGKAT PELAYANAN KUALITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 I PERMUKIMAN PERKOTAAN

PRASARANA LINGKUNGAN : Jaringan Jalan

2 m, dan potensi cost recovery yang belum mendukung untuk fullsewerage system.

a. Jalan Kota • Panjang jalan/jumlah penduduk • Kecepatan rata- rata • Luas jalan/luas kota • Panjang jalan 0,6 km/1.000 penduduk • Ratio luas jalan 5% darl luas wilayah. b. Jalan Lingkungan • Ratio panjang jalan dengan luas wilayah • Panjang 40-60 m/Ha dengan • lebar 2-5 m. A. 1. c. Jalan Selapak • Ratio panjang jalan dengan luas wilayah • Panjang 50-l10 m/Ha dengan lebar0,8-2 m • Kecepalan rata- rata 15 s.d 20 km/jam. • Akses ke semua bagian kota dengan mudah • Untuk daerah yang prasarana tranportasinya sebagian menggunakan angkutan sungai, dapat diperhitungkan secara tersendiri • System onsite lebih diarahkan untuk kot asedang kecil dgn kepadatan rata-rata > = 200 jiwa/ha,dgn taraf muka air tanah 2. Air Limbah

• Tingkat Penyediaan sarana sanitasi terhadap jumlah penduduk/kota/per kotaan (mixed sanitation system) dan kualitas Penanganan

• 80% dari jumlah penduduk kota/ perkotaan

• Sarana sanitasi individual dan komunal :

  • Toilet RT/Jamban/ MCK
  • Septik Tank • Penanganan lumpur tinja untuk mendukung onsite system :
  • Truk Tinja
  • PLT • Separasi antara greywater{mand i,cucian) thd black water (kakus) • Penyaluran black water yang baik ke septik tank, tanpa ada kebocoran dan bau • Tidak ada rembcsan langsung/pence maran air tinja dari septik tank ke air tanah. • Efisien removal BOD dan SS

=85%

3

STANDAR PELAYANAN KUANTITAS NO. BlDANG PELAYANAN INDIKATOR CAKUPAN TINGKAT PELAYANAN KUALITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7

• Tidak ada komplain thd permintaan penyedolan dan pengangkutan lumpur tinja • Pengolahan lumpur tinja selanjutnya di IPLT

• Sistem onsite : Modular/full Sewerage System terdiri dari jaringan sewer dan IPAL.

• Tidak ada separasi antara grey water thd black water,tetapi disain sewarage dapat bersatu dengan storm sewer

• Sistem ofsite lebih
diarahkan untuk kota metro besar dengan kepadatan rata-rata

= 200 jiwa/ha, dgn taraf muka air tanah < 2m, dan potensi cost recovery belum mendukung u/ full sewerage sistem (perlu FS)

• Tidak ada blokade dan/atau kebocoran sewerage • Efisiensi removal BOD,SS IPAL

90% dan E-coli = 99,9% Kriteria Disain/Perencanaan : − Debit air = 70 - 80% konsumsi air bersih − Pengendapan lumpur tinja 0,2-0,3 lr/or/hari − Sarana sanitasi individual u/IKK − Sarana sanitasi komunal> IKK − MCK di tempat Umum untuk 100-250 ribu Orang − Truk tinja @ m3u/10000KK − Modul IPLT disiapkan u/ pelayanan 100.000 jiwa: kolom lumpur, oxydation ditc/ponds, sludge thickener, digester dan sludge drying bed; keb.lahan = 2ha/100.000 jiwa.

4

STANDAR PELAYANAN KUALITAS NO. BlDANG PELAYANAN INDIKATOR CAKUPAN TINGKAT PELAYANAN KUALITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7

− Sistem offsite sesuai dengan rekomendasi FS dan hasil DED perhitungan debit ab, jaringan dan dimensi sewer, dan sistem
PAL (mis : Tricking, − Filter, Activated Sludge, Oxydation Ponds, RBC) Lihat kembali SK SNI T- 07- 1989-f Kep DJCK No. 07/KPTS/1999 3. Drainase dan Pengen dalian Banjir • Luas genangan banjir tertangani di daerah perkotaan dan KuaIitas penanganan • Tidak ada genangan banjir di daerah kota/perkotaan> 10 Ha • Di lokasi genangan dengan :

  • Tinggi genangan rala-rata > 30 cm
  • Lama genangan > 2jam Frekuensi kejadian banjr > 2 kaIi selahun
  • Tidak terjadi lagi genangan banjir bila terjadi genangan; tinggi genangan rata rata<30 cm, lama genangan < 2jam. Frekwensi kejadian banjir < 2 kalisetahun ƒ Indikasi penanganan :
  • Genangan < 10 Ha, penanganan drainase mikro
  • Genangan > 10 Ha, penanganan drainase makro

ƒ Kriteria Disain/Input Perencanaan :

  • Saluran Primer/ Makro drainage u/kawasan strategls, perdagangan,industri, permukiman, u/penanganan > 10 ha, PUH 10-25 tahun
  • Saluran sekunder u/ penanganan genangan> 10 Ha, PUH 10-25 tahun
  • Saluran Tersier, u/ penanganan genangan <10 ha, PUH 2.5 th ⋅ Bangunan-Bangunan Drainase bangunan terjunan, polder, gorong-gorong, sodetan, jalan inspeksi, rumah pompa, sumur resapan, dll. Lihat lebih : SK SNI M 18- 1989 u/ Standar/Metode Perhitungan debit banjir

5

STANDAR PELAYANAN KUALITAS NO. BlDANG PELAYANAN INDIKATOR CAKUPAN TINGKAT PELAYANAN KUALITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 4.

Persampahan

ƒ Tingkat pena- nganan generasi sampah thd jumlah penduduk kota/perkotaan dan Kualitas Penanganan

ƒ 80 % dari jumlah Penduduk kota/Perkotaan dilayani oleh Sistem DK/PDK dan sisanya 2096 dapat ditangani secara saniter (on-site system)

Prioritas penanganan sistem persampahan : ƒ 100% u/kawasan pusat kota/CBD dan pasar ƒ 100% jiwa/kawasan permukiman dgn kepadatan> 100 jiwa/ha rata-rata 80% u/kawasan permukiman perkotaan ƒ 100% u/penanga-nan limbah induslri ƒ 100% u/ pena- nganan limbah B3/medicalwast e

ƒ Penanganan sampah on- site dilakukan secara saniter individual composting, separasi sampah u/diambil pemulung. ƒ Penanganan sampah oleh sistem DKlPDK dilakukan secara terintegrasi (pewadahan- Pengumulan- Gerobak 1 m3/Transfer penanganan Akhir); ƒ Tempat Kapasitas pewadahan tersedia ƒ Pengumpulan dan pengang- kutan sampah dilakukan secara reguler. ƒ Tidak ada penanganan akhir sampah secara open dumping ƒ Tidak ada pembuangan sampah secara liar ƒ Tingkat composting dan daur ulang sampah minimal 10% ƒ Penanganan akhir sampah setidaknya dengan controlled lanfil

ƒ Pembakaran sampah onsite harus dihindari ƒ Kriteria Disain/Input Perencanaan ƒ Generasi sampah 2,5.3 lt atau 0,5-0,6 kg/org/hari Bin sampah 50 lt/200 m sidewalk jalan protokol atau/ 100 m ditempat keramaian umum ƒ Gerobak 1 m3/200 KK ƒ Kontalner 1 m3/ 200 KK ƒ Transfer Depo 25- 200 m2 u/4004000 KK ƒ Truk Sampah 6 m3/700 KK 8m3/1000 kk ƒ Arm Roll Truck+kontainer 8m3/1000 KK ƒ Compactor truck 8 m3/1200 KK ƒ Steet Sweeper ƒ Ritasi Pengangkutan 2-6 rit/hari ƒ 1TPA 100.000 penduduk, peraIatan berat: buldozer, Wheel Loader, Excavetor ƒ CompOsting : Individual, Vermi komopos, UDPK , ƒ Daur Ulang diarahkan. u/ perkuatan jarigan konsumen, pemulung, lapak dan industri daur ulang. ƒ Opsi penanganan medicasl waste incinerator.

6

STANDAR PELAYANAN KUALITAS NO. BlDANG PELAYANAN INDIKATOR CAKUPAN TINGKAT PELAYANAN KUALITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7

ƒ Konsep 3R sudah diterapkan di industri ƒ Medical Waste ditangani secara swakel. oleh RS.

ƒ Pengangkutan dan penanganan Akhir Limbah B3 dilakukan secara terpisah. Lihat lebih lanjut : SK-SNI-T- 12-1991-03 Ttg tastacara Pengelolaan Sampah Permukiman, SK- SNI 192454-1991 dan SK SNI T 13- 1990 tentang Tatacara Pengelolaan Sampah Perkotaan

B. SARANA LINGKUNGAN

Sarana Niaga ƒ Tingkat ketersedian kebutuh-an primer dan sekunder

ƒ Setiap Kecamatan

Minimal tersedia 1 (satu) pasar untuk setiap 30.000 penduduk

ƒ Mudah diakses

Sarana Pendidikan ƒ Jumlah anak usia sekolah yang tertampung

ƒ Satuan wilayah kota Sedang/ Kecil ƒ Satuan Wilayah Kota Besar/ Metro

ƒ Minimal tersedia :

  • 1 unit TK u/ setiap 1.000 penduduk
  • 1 unit SD u/ setiap 6.000 penduduk
  • 1 unit SLTP u/ setiap 25.000 penduduk
  • 1 unit SLTA u/ setiap 30.000 penduduk
  • Minimal sama dengan kota sedang/keci, juga tersedia 1 unit Perguruan Tinggi untuk setiap 70.000 penduduk

ƒ Bersih, mudah dicapai, tidak bising, jauh dari sumber penyakit, sumber bau/sampah, dan pencemaran lainnya

7

STANDAR PELAYANAN KUALITAS NO. BlDANG PELAYANAN INDIKATOR CAKUPAN TINGKAT PELAYANAN KUALITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 3.

Sarana Pelayanan Kesehatan ƒ Sebaran fasilitas pelayanan kese- hatan/jangkauan pelayanan ƒ Tingkat harapan hidup

ƒ Satuan wilayah Kabupaten/Kota

ƒ Minimal tersedia :

  • 1 unit Balai Pengobatan/3.0 00 jiwa
  • -1 Unit BKIA/RS Bersalin/10.000- 30.000 jiwa
  • 1 unit Puskesmas/ 120.000 jiwa
  • 1 unit Rumah Sakit/ 240.000 jiwa
  • Usia rata-rata penduduk 65-75 thn ƒ Lokasi di pusat lingkungan/ kecamatan bersih, mudah dicapai, tenang, jauh dari sumber penyaki, sumber bau/ sampah, dan pencemaran lainnya

Sarana Pelayanan Umum ƒ Jangkauan dan tingkat pelayan-an

ƒ Satuan wilayah Kabupaten/Kota

ƒ Minimal tersedia :

  • 1 unit Kantor Polisi/ 30.000 jiwa
  • 1 unit Lembaga Pemasyarakatan / 1.000.000 – 2.000.000 jiwa
  • 1 unit Kantor Pos/ 120.000 jiwa
  • 1 Unit Kantor Telepon/Telegra p/ 1.000.000- 2.000.000 jiwa
  • 1 unit Terminal Angkutan/ 500.000- 2.000.000

Sarana Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Pema-kaman Umum) ƒ Penduduk ter- layani ƒ % ruang terbuka hijau dalam suatu kawasan ƒ % ruang terbuka hijau yang fung- sional ƒ Penyebaran ruang terbuka hijau ƒ Satuan wilayah Kabupaten/Kota

ƒ Tersedia :

  • Taman lingkungan u/ setiap 250 jiwa
  • Taman Kecamatan u/ setiap 120.000 jiwa
  • Taman Kota u/ setiap 480.000 jiwa
  • Pemakaman setiap 120.000 jiwa

ƒ Bersih, mudah dicapai, terawat, indah dan nyaman

8

STANDAR PELAYANAN KUALITAS NO. BlDANG PELAYANAN INDIKATOR CAKUPAN TINGKAT PELAYANAN KUALITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 6.

Sarana Sosial/Budaya ƒ Jangkauan pelayanan ƒ Satuan wilayah Kabupaten/Kota

ƒ Minimal Tersedia :

  • 1 unit tempat Ibadah/ 2500 jiwa
  • 1 unit Perpustaka-an/ 1.000.000- 2.000.000 jiwa

ƒ Bersih, tenang, teduh, mudah dicapai

C UTILITAS UMUM

Air Bersih ƒ Penduduk ter- layani
ƒ Tingkat debit pelayanan/orang ƒ Tingkat Kuali-tas Air Minum ƒ 55 – 75% pen- duduk terlayani

ƒ 60-220 lt/org/hari, u/permukiman di kawasan perkotaan ƒ 30-50 lt/org/hari, /u lingkungan perumahan ƒ Memenuhi standar air bersih

ƒ Sesuai SK MENKES No. 416/MENKES/PER/IX /1990 ƒ Standar WHO

Pemadam Kebakaran ƒ Frekuensi
ƒ Waktu tanggap ƒ Tingkat Kepe- dulian terhadap bahaya kebakaran ƒ Satuan wilayah Kabupaten/Kota

ƒ Minimal tersedia :

  • Hidran kota pada setiap jarak 200 m di tepi jalan atau berupa tandon air (kolam, air mancur, sungai dan reservoar, dsb)
  • Akses bagi pema-daman kebakaran u/ lingkungan permukiman
  • 1 pos kebakaran/ 90.000 jiwa
  • 2 mobil kapasitas 4.000 lt/pos jaga
  • 1 org satlakar/ 1000 penduduk

ƒ Selalu tersedia air u/ pemadaman api

ƒ Melayani ke tempat kebakaran <15 menit

ƒ Sesuai SK MENKES No. 416/MENKES/PER/IX /1990 ƒ Standar WHO ƒ Kep. Meneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan

9

STANDAR PELAYANAN KUALITAS NO. BlDANG PELAYANAN INDIKATOR CAKUPAN TINGKAT PELAYANAN KUALITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 PERMUKIMAN PER- DESAAN

III.

PRASARANA LINGKUNGAN

a. Jaringan Jalan ƒ Ratio panjang jalan dengan luas wilayah ƒ Panjang 25-50 m/Ha dengan lebar 2-5 m

b. Jalan Setapak ƒ Ratio panjang jalan dengan luas wilayah ƒ Panjang 35-70 m/Ha dengan lebar 0,8 - 2 m

Air Limbah ƒ Prosentase penduduk terlayani ƒ 50-70% pendud- uk terlayani ƒ 80-90% pendud- uk terlayani untuk daerah dgn kepadatan

300 jiwa/Ha, dengan asumsi

  • produksi lumpur tinja 40 lt/org/ thn
  • produksi air limbah 85-175 lt/org/thn

ƒ Mobil tinja 4 m3 digunakan untuk pelayanan ƒ Maks 120.000 jiwa, IPLT Sistem kolom dengan debit 50 m3/hari u/ pelayanan 100.000 jiwa ƒ Pengosongan lumpur tinja 5 thn sekali ƒ Mobil tinja melayani 2 tangki septik tank setiap hari ƒ BOD < 30 mg/lt ƒ SS < 30 mg/lt

ƒ SK SNI T-07-1989-F ƒ Kep DJCK No. 07/KPTS/1999

Persampahan ƒ Prosentase produk sampah tertangani ƒ Tingkat timbun-an sampah ƒ Lama timbunan sampah ƒ 60-80% produksi sampah (80- 90% komersial dan 50-805 permukima, 100% untuk per- mukiman dengan kepadatan 100 jiwa/Ha) ter- layani dengan asumsi :

  • timbunan sampah 2-35 ltr/orang/hr untuk non komersial dan 0,2-0,6 lt/m2/hr untuk komersial

ƒ Mobil tinja 4 m3 digunakan untuk pelayanan ƒ Maks 120.000 jiwa, IPLT Sistem kolom dengan debit 50 m3/hari u/ pelayanan 100.000 jiwa ƒ Pengosongan lumpur tinja 5 thn sekali ƒ Mobil tinja melayani 2 tangki septik tank setiap hari

ƒ Tidak mencemari lingkungan

ƒ SK SNI M-36-1991- 03 ƒ SNI-19-2454-1391 ƒ SNI 03-3241-1994 ƒ Kep DJCK No. 07/KPTS/1999

10

STANDAR PELAYANAN KUALITAS NO. BlDANG PELAYANAN INDIKATOR CAKUPAN TINGKAT PELAYANAN KUALITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 IV.

PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

A. PERUMAHAN

Data dan Informasi a) Pendataan ƒ Tingkat Akurasi Data ƒ Tingkat Manfa-at data ƒ Kemudahan akses ƒ Data jumlah penduduk ƒ Data Rumah (kondis, ukuran, status tanah jenis) ƒ Data kebutuhan rumah ƒ Data tingkat ke- mampuan masya-rakat (sewa/beli) ƒ Data potensi (manusia, alam, finansial dan tanah) Tersedia data Peru-mahan di tingkat :

  • Kabupaten/Kota
  • Kecamatan
  • Kelurahan

ƒ UU No. 4 Th. 1992 tentang Perumahan & Permukiman Jenis : Rumah vertikal, horisontal, inti, tumbuh, permanen, temporer, dll 1.

b) Informasi Perumahan dan Permukiman ƒ Akurasi Informasi ƒ Kemudahan akses ƒ Keterbukan (transparan) ƒ Tanah, rumah, Prasarana, utilitas umum, fasos, fasum ƒ Tata kawasan permukiman

ƒ Tersedianya Infor-masi perumahan dan permukiman di tingkat Kabupaten /Kota, kecamatan, kelurahan ƒ NSPM ƒ Informasi desai instrumen pembi-ayaan :

  • Conventional Mortgage
  • Non Conventional Mortgage
  1. Rumah

  • Kondisi Fisik Rumah

  • Harga Satuan (beli & sewa)

  • Daya beli & sewa masyara-kat

  • Rusun mende- kati tempat ker-ja

  • Desa

  • Kelurahan

  • Kawasan

  • Pelayanan infor- masi tentang harga dan sewa rumah, tanah

  • Prosedur perolehan rumah/tanah

  • Pedoman teknis rumah layak huni sesuai dengan tingkatan

  • RS/RSS

  • Akurat

  • Sederhana

  • Mudah diakses

  • UU No. 4/1992

  • PP No. 44/1994 (penghunian oleh bukan pemilik)

  • Kepmen PU No. 20 KPTS/1986 Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun

11

STANDAR PELAYANAN KUALITAS NO. BlDANG PELAYANAN INDIKATOR CAKUPAN TINGKAT PELAYANAN KUALITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7

  • Rusuna (Rumah Susun Sederhana)

  • Rusunawa (Rumah Susun Sewa)

  • Permen PU No. 54/PRT/1991 tentang Pedoman Teknik Pembangu-nan Perumahan Sangat Sederhana

  • SNI 03-1997-1990

  • SNI 03-1978-1990

  • SNI 03-1979-1990

  • Permen PU No. 60/PRT/1992 ttg Persyaratan Teknis Pembagian Rusun

  1. Lingkungan (Aman, sehat, harmonis, berkelanjutan)

  • Pencemaran air, tanah, udara

  • Penyebaran penyakit

  • Kriminalita, konflik, benca-na alam keba-karan

  • Ruang terbuka hijau dan arsite- ktur lokal

  • Daya dukung lingkungan

  • Keterlibatan seluruh stakehoulders

  • Tanggung jwab & wewenang Pemda & masyarakat

  • Desa

  • Kelurahan

  • Peraturan Daerah

  • Koordinasi & Pembinaan

  • Pembinaan Kelembagaan

  • Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan

  • Aman

  • Sehat

  • Harmonis

  • Berkelanjutan

  • Resolusi PBB No. 43/181 (Adequate Sheller for all, Sustainable Human Settlements)

  1. Pemberdayaan Masyarakat

  • Kemudahan utk mendapatkan sumberdaya

  • Kesetaraan

  • Pendampingan dengan dukungan

  • TPM dan KP (konsultan Pembangunan)

  • Lembaga Masyarakat Mandiri

  • Forum Peruma- handan Permu- kiman sebagai bagian dari forum kota

  • Desa

  • Kelurahan

  • Kawasan

  • Sosialisasi

  • Pedoman

  • Pelatihan

  • Bimbingan

  • Pendampingan/ Konsultasi Teknis

  • Sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat

  • Permen PU No. 60/PRT/1991 Persyaratan Teknis Pemba-ngunan Peruma-han Bertumpu pada kelompok

12

STANDAR PELAYANAN KUALITAS NO. BlDANG PELAYANAN INDIKATOR CAKUPAN TINGKAT PELAYANAN KUALITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 Pembiayaan Perumahan a) Efisiensi pasar & penyehatan industri perumahan

  • Izin Lokasi

  • IMB

  • Sertifikasi

  • Market Value ƒ Efisien & trans- paran dalam waktu dan biaya proses perizinan ƒ Keterjangkauan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah u/ me- meliki rumah ƒ Stabilnya suku bunga kredit kepemilikan rumah ƒ Kepastian biaya & waktu ƒ Persyaratan administrasi ƒ Konsumen (individu, badan sosial, dll) ƒ Kriteria konsumen (tingkat pendapa-tan, lama kredit, besaran kredit, tipe rumah, harga rumah maksimum) ƒ Nasional

  • Semua golongan masyarakat yang masuk dalam kriteria

  • Cepat

  • Sederhana

  • Pasti

  • KPR Fasilitas RS/RSS adalah Kepmen : Kimpraswil No. 172/KPTS.N2001 juncto No. 458/KPTS/M/2001 ttg Perubahan Kepmen No. 172/KPTS/M/2001 ttg Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas KP-KSB b) Pengembangan dan pendayagunaan sistem pembiayaan ƒ Termobilisasi-nya dana dari daerah u/ pembiayaan perumahan ƒ Tersedianya beragam skim pembiayaan perumahan ƒ Besaran prosen- tase porsi APBD Propinsi dan kabupaten/kota u/ pembiayaan perumahan ƒ Pemanfaatan sebagian dana jangka panjang (misalnya Jamsoste, Taspen) ƒ KPR u/ berbagai golongan masya-rakat (forma, informal) ƒ KPR bersubsidi u/ golongan masyarakat dengan pendapatan Rp. 300 ribu – Rp. 800 ribu per bulan ƒ Dapat mencapai semua target grup ƒ Minimal 50 % dari total penduduk yang berhak menerima subsidi per tahun

  • KP-RS dan KP-RSS

c) Pemberdayaan Pelaku Pembiayaan Perumahan
ƒ Makin banyak bank (nasional, regional) terlibat sebagai financial intermediary ƒ Terbukanya berbagai lembaga keuangan yang dapat diakases dengan mudah oleh masyarakat

ƒ Tersedianya informasi industri perumahan ƒ Lembaga keuangan Bank dan Non bank ƒ Informasi dapat diakses dengan mudah ƒ Minimal satu lembaga keuangan propinsi

  • Akurat

13

STANDAR PELAYANAN KUALITAS NO. BlDANG PELAYANAN INDIKATOR CAKUPAN TINGKAT PELAYANAN KUALITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7

d) Pelembagaan pembiayaan pasar sekunder
ƒ Tersedianya dana jangka pan-jang di pasar sekunder/ fasilitas likuiditas ƒ Terbitnya perangkat peraturan & undang-undang yang terkait dg pembiayaan perumahan melalui pasar sekunder ƒ Berdirinya dan beroperasinya lembaga pembiayaan pasar sekunder ƒ Investasi lem- baga keuangan dan pemerintah ƒ Undang-undang Sekuritas ƒ Penyampaian undang-undang Sita jamin ƒ Nasional ƒ 100% kebutuhan ƒ Semua lembaga keuangan yang melayani KPR

  • mudah dan cepat
  • jelas dan dapat dilaksanakan Kepmen Keuangan RI No. 132/KMK.014/1998 tentang Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan
  1. Pemanfaatan

a) Penggunaan

b) Pengelolaan

c) Pemeliharaan dan Perawatan ƒ Jumlah perizinan yang ditangani ƒ Transparansi ƒ Waktu proses ƒ Penyusunan tata cara/prosedur izin pengguna ƒ Penyusunan standar opera- sional/standar pengelolaan ƒ Penyusunan standar teknik pemeliharaan dan perawatan

  • Tersedianya izin penggunaan bangunan
  • Tersedianya standar opersional dan pedoman teknis pengelolaan
  • Tersedianya stan-dar teknis pemeli-haraan, perawatan
  • Mudah dipahami
  • Tepat waktu
  • Trasnparan
  • Informatif

B PERMUKIMAN

  1. Kasiba/Lisiba

ƒ Badan Pengelola Kawasan ƒ Rencana terperinci tata ruang kawasan ƒ Jumlah izin lokasi pembangunan Perumahan di luar Kasiba dan Lisiba- BS ƒ Lahan minimal u/3000 unit rumah (Kasiba dan Lisiba) ƒ Jaringan Primer dan Sekunder Prasarana sebagai arahan perencanaan kawasan ƒ Data kebutuhan rumah ƒ Data tingkat ke- mampuan masya-rakat (sewa/beli) ƒ Data potensi (manusia, alam, finansial dan tanah)

  • Kemudahan perizinan

  • Sosialisasi peraturan

  • Tersedianya jaringan primer, sekunder dan sertifikasi terjamin

  • Harga terkendali

  • Koordinasi

  • Pengawasan dan Evaluasi

  • Pelayanan Administrasi Pertanahan

  • Pemasaran

  • Transaksi (jual- beli)

  • Transparan

  • Cepat

  • Tersedia rumah dalam satu kawasan bagi seluruh lapisan masyarakat

  • Sederhana

  • Adil

  • Kompetisi Dalam PP 80 Thn 1999 ttg Kasiba & Lisiba BS. Disebut Pola Hunian Berim-bang : 1:3:6 Dasar hukumnya adalah SKB Mendagri, Men PU, Menpera : No. 648.384 Thn 1992 No. 739/KPTS/1992 No. 09/KPTS/1992 ttg Pedoman Pengembangan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang berimbang dengan ketentuan lebih lanjutnya a/ Kepmenpera selaku Ketua BKP4N No. 04/KPTS/BKP4N/1995

14

STANDAR PELAYANAN KUALITAS NO. BlDANG PELAYANAN INDIKATOR CAKUPAN TINGKAT PELAYANAN KUALITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7

ƒ Kapling tanah matang 1000 unit rumah (lisiba BS) ƒ Jaringan Primer & Sekunder Pra- sarana lingkung- an minimal 25% dari Kasiba

  1. Pengembangan dan Penataan Lingkungan Permukiman

a) Revitalisasi Ling- kungan Perumahan dan Permukiman

b) Pelestarian Lingku- ngan Permukiman Tradisional

c) Konservasi/ Revitalisasi Kawasan cagar Budaya

ƒ Aktifitas kawasan dan kegiatan ekonomi Masyarakat ƒ Daftar bangunan yang dilindungi dan lingkungan perumahan tradisional (jati diri)

ƒ Kondisi lingkungan

ƒ Desa/Kelurahan ƒ Kawasan

  • Rencana dan Program Sosia, Ekonomi, Budaya

  • Prosedur Revita- lisasi

  • Prosedur pelesta-rian bangunan

  • Sosialisasi Rencana dan Program

  • Pedoman dan Prosedur Pengembangan dan Penataan lingkungan permukiman

  • Fungsional

  • Aman/selamat

  • Sehat

  • Serasi dengan ling-kungan

Prasarana Lingkungan

a) Jaringan Jalan

  1. Jalan Lingkungan
  2. jalan Setapak

ƒ Kondisi jalan
ƒ Biaya Perawatan

ƒ Panjang 40-60 m/ Ha dengan lebar 2 - 5 m ƒ Panjang 40-60 m/ Ha dengan lebar 2 - 5 m

  • Kecepatan rata- rata 5 s/d 10 km/jam

  • Akses ke semua lingkungan permukiman

  • dapat diakses mobil pemadam kebakaran

  • Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan 1998

b) Air Limbah

  1. Air Limbah Setempat

ƒ Prosentase produk terlayani

ƒ 50 s/d 70% penduduk ƒ 80 s/d 90% penduduk u/ daerah dengan kepadatan >300 jiwa/Ha

  • tangki septik dan MCK disesuaikan oleh masyarakat

  • Mobil tinja 4 m3 digunakan untuk pelayanan maks 120.000 jiwa

  • BOD<30 mg/l

  • SS < 30 mg/l

SK SNI T-07-1989-F Kep. Dirjen CK No. 07/KPTS/1999

  • Dgn asumsi produksi lumpur tinja 50
  • Produksi air limbah85-1751/org/hr

15

STANDAR PELAYANAN KUALITAS NO. BlDANG PELAYANAN INDIKATOR CAKUPAN TINGKAT PELAYANAN KUALITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7

  • IPLT Sistem kolam dengan debit50 m3/hari
  • Pengosongan lumpur tinja 5 tahun sekali
  • Mobil tinja melayani 2 tangki septic setiap hari

c)Drainase/Pengenda- lian Banjir

  • Prosentase daerah genangan tertangani
  • lama genangan
  • tinggi genangan
  • frekwnsi genangan
  • prosentase produk sampah tertangani
  • lama genangan
  • tinggi genangan
  • frekwnsi genangan

ƒ 50 s/d 80% daerah genangan

  • Pemeliharaan saluran drainase

  • penataan prasarana dan sarana lingkungan permukiman

  • Tinggi genangan <30 cm

  • lama genangan/2 jam

  • frekwensi genangan

  • maks. 2kali setahun SK SNII T-07-1990-F

d) Persampahan

  • prosentase produk sampah tertangani

  • 60% s.d 80% produk sampah (80%-90% komersial dan 50%-80% permukiman, 100% u/ permukiman dengan kepadatan 100 jiwa/ha) terlayani dengan asumsi :

  • Timbunan sampah 2,5 – 3,5 lt/org 75% samapah domestik, 25% sampah non domestik

  • pewadahan : kantong plastik bekas u/ setiap sumber sampah

  • pengumpulan ; gerobak samapah 1 m3/1000 penduduk terlayani, dumptruck 6m3/10.000 tranfers depo dng 100-250 m2 u/ 30.000 penduduk.

  • Pengangkutan : Dump truck 6 m3 u/ 10.000 pendudukan

  • pemindahan : transfer depo dng 100-150 m2 u/ 30.000 terlayani dng radius 400-600 m

16

STANDAR PELAYANAN KUALITAS NO. BlDANG PELAYANAN INDIKATOR CAKUPAN TINGKAT PELAYANAN KUALITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7

  • tempat
  • pembuangan akhir (TPA) menggunakan sistem ”contolled landfill” pada lokasi yang tidak produktif bagi pertanian, muka air tanah cukup dalam dan jenis tanah kedap air.

e). Penerangan jalan umum

  • Lingkungan permukiman terlayani

  • satuan lingkungan dng jumlah penduduk < 30.000 orang

  • kuat penyinaran

  • kuat penyinaran < 500 lux dng tinggi > 5 m dari muka tanah Neufer Architect Data Sarana Lingkungan a). Sarana Lingkungan

  • kelengkapan Sarana niaga

  • satuan lingkungan dng jumlah penduduk <30.000 jiwa

  • minimal tersedia 1 (satu) pasar u/ setiap 30.000 penduduk

  • mudah diakses - kepmen PU no. 20?KPTS/1986

  • SNI no. 03-1733- 1989 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota b). Sarana Pendidikan - jumlah anak usia sekolah yang tertampung

  • sebaran fasilitas pendidikan

  • kelengkapan sarana pendidikan

  • satuan lingkungan dgn jumlah penduduk <30.000 jiwa Minimal tersedia :

  • 1 unit TK u/ setiap 1.000 penduduk

  • 9 SD, 3 SLTP, 1 SMU

  • Bersih, mudah dicapai, tidak bising, jauh dari sumber penyakit, sumber bau sampah dan pencemarana lainnya

c) Sarana Pelayanan Kesehatan

  • Sebaran fasilitas pelayanan kesehatan/jangka uan pelayanan kesehatan/jangka uan pelayanan
  • Tingkat harapan hidup
  • Satuan lingkungan dng jumlah penduduk <30.000 jiwa Minimal tersedia :
  • 1 unit Balai Pengobatan/3.0 00 jiwa
  • 1 unit BKIA/RS Bersalin/10.000
  • 1 unit Pos Pemadam Kebakaran Lokasi di pusat lingkungan/keca matan bersih, tanah jauh dari sumber penyakit, sumber bau sampah dan pencemarana lainnya
  1. d) Sarana Pelayanan Umum
  • jangkauan dan tingkat pelayanan
  • Satuan lingkungan dng jumlah penduduk <30.000 jiwa Minimal tersedia :
  • 1 unit kantor polisi/30.000 jiwa
  • 1 unit Kantor Pos Pembantu
  • 1 unit Kantor Bank Cab. pembantu

17

STANDAR PELAYANAN KUALITAS NO. BlDANG PELAYANAN INDIKATOR CAKUPAN TINGKAT PELAYANAN KUALITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 e). Sarana Ruang terbuka (Taman, Pemakaman Umum dan Parkir)

  • Penduduk terlayani
  • % ruang terbuka jika dalam suatu kawasan
  • % ruang terbuka hijau yang fungsional
  • Penyebaran ruang terbuka hijau
  • satuan lingkungan dng jumlah penduduk <30.000 jiwa Tersedianya :
  • taman lingkungan u/ setiap 250 jiwa
  • 0.3 m2/penduduk dari luas kawasan (taman, olah raga, bermain)
  • 0.2 m2/penduduk dari luas kawasan (pemakaman umum)
  • Parkir lingkungan 3% dari luas kawasan dng jml 2500 org
  • bersih, mudah di capai, terawat, indah dan nyaman

f). Sarana Sosial Budaya

  • Jangkauan Pelayanan
  • Satuan lingkungan dng jumlah penduduk<30.0 00 jiwa nimal tersedia :
  • 1 unit tempat ibadah (1,2 m2/jema’ah)
  • 1 unit perpustakaan lingkungan

Utilitas umum a). Air Bersih

  • penduduk terlayani
  • tingkat debit pelayanan/orang
  • tingkat kualitas air minum
  • 55 s.d 75% penduduk terlayani
  • 60-220 lt/org/hari, u/ permukiman perkotaan
  • 30-50 lt/org/hari/ untuk lingkungan perumahan
  • memenuhi stnadar air bersih
  • warna, bau dan rasa
  • sesuai SK Men Kes no. 416/MEN/KES/Per/IX /1990
  1. b. pemadam Kebakaran - Frekwensi

  • Waktu tanggap

  • Tingkat kepedulian terhadap bahaya kebakaran

  • Satuan lingkungan dengan jumlah penduduk <30.000 jiwa Minmal tersedia :

  • 1 hidaran ling. Pada setiap jarak 200 di tepi jalan atau berupa tandon air (kolam, air mancur, sungai, danau, reservoar, dsb)

  • selalu tersediaair u/ pemadaman api

  • Melayani ke tempat kebakaran < 15 menit

  • Standar WHO sesuai SK Men Kes no. 4156/MEN/KES/Per/I X/1990

  • Standar WHO

  • Kep. Meneg PU no. 11/KPTS/2000 tentang Manajemen PenanggulanganKeb akaran di Perkotaan

18

STANDAR PELAYANAN KUALITAS NO. BlDANG PELAYANAN INDIKATOR CAKUPAN TINGKAT PELAYANAN KUALITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7

  • Akses bagi pemadaman kebakaran u/ linkg. Permukiman
  • 2 mobil pompa kapasitas 4000 ltr/ pos jaga
  • 1 orang satlakar/ 1000 penduduk
  • 1 pos minimal luas lahan 200m2 melayani 3 kelurahan
  1. Penanggulangan bencana
  • jumlah pengungsi
  • jumlah konflik sosial
  • kinerja Satkorlak dan Satlak PBP
  • Peran Serta masyarakat
  • Pendapatan masyarakat
  • kerusuhan masal
  • bencana alam
  • kebakaran
  • kecelakaan
  • tanggap darurat
  • rekonsiliasi
  • Rehab. Non fisik
  • Rehab fisik
  • Rehab. Usaha ekonomi masyarakat
  • cepat
  • tanggap
  • adil
  • manusiawi

Catatan :

  1. Nilai Kualitas SPM yang diberikan berdasarkan analisis terhadap kajian pada beberapa propinsi.
  2. Metoda kajian belum sepenuhnya mengikuti kaidah penetapan SPM
  3. Belum diperoleh Nilai Dasar (baseline) kualitas SPM sebagai dasar penilaian kerja
  4. Diusulkan penerapan SPM ini dilakukan secara bertahap (tahapan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan berkonsultasi dengan Pemerintah), dengan dua cara : a. Menyesuaikan Nilai Kualitas SPM berdasarkan kemajuan Pemerintah Daerah b. Menerapkan Nilai Kualitas SPM diatas pada cakupan wilayah tertentu
  5. Sejalan dengan pelaksanaan cara yang dipilih, Pemerintah harus segera menerbitkan NSPM untuk mendukung proses pencapaian SPM dan melakukan kajian secara nasional untuk menetapkan Nilai dasar (baseline) untuk masa yang akan datang dimana Nilai kualitas SPM benar-benar mewakili harapan masyarakat terhadap tingkat pelayanan prasarana jalan.

19

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, perlu disusun pedoman untuk menentukan Standar Pelayanan Minimal di bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman dan Pekerjaan Umum sebagai acuan Pemerintah Propinsi dalam

MENGINGAT
  1. Undang-undang RI No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 1999 No. 60, TLN No. 3839);
  2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN RI Tahun 2000 No. 54 TLN No. 3952);
  3. Keputusan Presiden RI No. 228/M Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabinet Gatong Royong;