INDEKS PROTOKOL MANAJEMEN KRlSlS
KEMENTERIAN KEUANGAN Rtl'UBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
KEPLITUSAN DIREKTLIR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
NOMOR KEP- 3 /PU/2012
TENTANG
INDEKS PROTOKOL MANAJEMEN KRlSlS
PASAR SURAT BERHARGA NEGARA
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Diktum KELIMA A Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KMK.08/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.08/2011 tentang Penetapan Level dan lndikator Kondisi Pasar Surat Berharga Negara Dalam Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Surat Berharga Negara, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang lndeks Protokol Manajemen Krisis Pasar Surat Berharga Negara;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42376);
- Keputusan Presiden Nomor 120/M Tahun 2006;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.08/2011 tentang Penetapan Level dan lndikator Kondisi Pasar Surat Berharga Negara Dalam Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Surat Berharga Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KMK.08/2011;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG INDEKS PROTOKOL MANAJEMEN KRlSlS PASAR SURAT BERHARGA NEGARA.
PERTAMA : lndeks protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara disusun berdasarkan metodologi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini.
KEDUA : Metodologi penyusunan indeks protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menggunakan Bobot dan Nilai masing-masing indikator sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini.
: Batas indeks protokol rnanajernen krisis pasar Surat Berharga Negara yang digunakan sebagai acuan rekomendasi awal penetapan level kondisi pasar Surat Berharga Negara dalarn protokol rnanajernen krisis pasar Surat Berharga Negara sebagaimana ditetapkan dalarn Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini.
. .,,., KEMENTERIAN KEUANGAh REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pads tanggal 1 2 J a n u a r i 2012
DIREKTUR JENDERAL.
RAHMAT WALUYANTO
NIP 195610031985101001
KEMENTERIAN KEUANL.AN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOWN UTANG NOMOR
KEP-31PU12012 TENTANG INDEKS PROTOKOL
MANAJEMEN KRlSlS PASAR SURAT
BERHARGANEGARA
METODOLOGI PERHITUNGAN INDEKS
PROTOKOL MANAJEMEN KRlSlS PASAR SURAT BERHARGA NEGARA
Metodologi perhitungan indeks protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara adalah sebagai berikut:
Keterangan: I = indeks protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara. S = Nilai masing-masing indikator untuk setiap level kondisi pasar Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Tabel II Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. W = Bobot masing-masing indikator dalam protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Tabel I Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. y = yield benchmark i = IHSG k = kurs USDIIDR f = kepemilikan asing
DIREKTUR JEIVDERAL, @ C
RAHMAT WALUYANTO
NIP 195610031985101001
KEMENTERIAN KLUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN UTANG NOMOR
K E P - ~ I P U I ~ OTENTANGI ~ INDEKS PROTOKOL
MANAJEMEN KRlSlS PASAR SURAT
BERHARGANEGARA
BOBOT DAN NlLAl MASING-MASING INDIKATOR DALAM PROTOKOL MANAJEMEN KRlSlS PASAR SURAT BERHARGA NEGARA
I. Bobot lndikator Utama dan lndikator Sekunder adalah sebagai berikut:
1 INDIKATOR
UTAMA 1 I
IHSG 42% dari Bobot KI ,
KEPEMILIKAN ASlNG 15% dari Bobot KI I
II. Nilai masing-masing indikator untuk setiap level kondisi pasar Surat Berharga Negara adalah sebagai berikut:
YIELD 1
KEPEMlLlKAN ASllVG 1 2 3
DIREKTUR JENDERAL. fp?
RAHMAT WALUYANTO
NIP 195610031985101001
KEFiiENTERlAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
LAMPIRAN Ill
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN UTANG NOMOR
K E P - ~ 1 ~ ~ 1 2 0TENTANG1 2 INDEKS PROTOKOL
MANAJEMEN KRlSlS PASAR SURAT
BERHARGANEGARA
BATAS INDEKS LEVEL KONDlSl PASAR SURAT BERHARGA NEGARA DALAM PROTOKOL MANAJEMEN KRlSlS PASAR SURAT BERHARGA NEGARA
Batas indeks protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara yang digunakan sebagai acuan rekomendasi awal penetapan level kondisi pasar Surat Berharga Negara dalam protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara adalah sebagai berikut:
LEVEL PASAR SBN MIN MAX
normal o < 0,263 1 I I I waspada (alert) 0,2630 0,5333
level siaga (pre-crisis) 0,4970 0,7667
level krisis (crisis) 0,7300 1,000 I ( 1 I
Keterangan : Apabila hasil perhitungan indeks berada diantara dua level kondisi pasar Surat Berharga Negara, maka rekomendasi penetapan level kondisi pasar Surat Berharga Negara akan mengikuti level indikator utama.
RAHMAT WALUYANTO
NIP 195610031985101001
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Diktum KELIMA A Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KMK.08/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.08/2011 tentang Penetapan Level dan lndikator Kondisi Pasar Surat Berharga Negara Dalam Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Surat Berharga Negara, perlu
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42376);
- Keputusan Presiden Nomor 120/M Tahun 2006;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.08/2011 tentang Penetapan Level dan lndikator Kondisi Pasar Surat Berharga Negara Dalam Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Surat Berharga Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KMK.08/2011;
