Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPMEN Berlaku

SURAT UTANG NEGARA SERI BENCHMARK TAHUN 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR KEP- 1 /PU/2013

TENTANG

SURAT UTANG NEGARA SERI BENCHMARK TAHUN 2013

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1081PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2008, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Surat Utang Negara Seri Benchmark Tahun 2013; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1841PMK.0 1120 10 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

30/PMK.08/2008;

Memperhatikan: Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Nomor

SKU-193/MK.O1/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTLTR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

TENTANG SURAT UTANG NEGARA SERI BENCHMARK

TAHUN 2013.

PERTAMA : Surat Utang Negara Seri Benchmark Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1 FRO066 1 5,250% 15 Mei 2018 1 FRO063 5,625% 15 Mei 2023 1 1 1 I FRO064 6,125% 15 Mei 2028 1 1 1 1 6,625% 15 Juni 2033

KEDUA : Surat Utang Negara Seri Benchmark Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan setelah mempertimbangkan:

  • Hasil survey potensi demand Surat Berharga Negara Tahun 20 13 kepada para pelaku pasar;
  • Likuiditas, jumlah outstanding, dan kupon masing-masing seri. KETIGA : Surat Utang Negara Seri Benchmark Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu. KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2013

DIREKTUR JENDERAL,

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1081PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2008, perlu

MENGINGAT

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1841PMK.0 1120 10 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

30/PMK.08/2008;

Memperhatikan: Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Nomor

SKU-193/MK.O1/2012;

Referensi Silang (1)
UU 24/2002 — SURAT UTANG NEGARA