PERCEPATAN PEMBANGU NAN KESDJAHTERAAN
SALINAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 202O
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGU NAN KESDJAHTERAAN
DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Prcsiden Nomor i8 Tahun 202O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 202O-2O24, maka diperlukan langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan: Kepada 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mentcri I(euangan;
- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
9.Menteri...
SK No 046724 A
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Menteri Kesehatan;
- Menteri Agama;
- Menteri Riset dan TeknologilKepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- Menteri Pemuda dan Olahraga;
- Menteri Sosial;
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Menteri Pertanian;
- Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Menteri Pariwisata dan Ekonomi KreatiflKepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Menteri Perindustrian;
- Menteri Perdagangan;
- Menteri Ketenagakerjaan;
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat;
- Menteri Perhubungan;
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Menteri Luar Negeri;
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Kepala Staf Kepresidenan;
- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Panglima Tentara Nasional Inclonesia;
37.Kepala. . .
SK No 046595 A
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Jaksa Agung;
- Kepala Badan Intelijen Negara;
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Gubernur Provinsi Papua;
- Gubernur Provinsi Papua Barat; dan
- Para Bupati/Walikota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Untuk
KESATU Mengambil langkah-langkah dan melakukan pengawalan yang bersifat terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. KEDUA Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka dan partisipatif yang didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan yang berbasis data dan informasi;
pendekatan pembangunan Papua dari perspektif sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan fokus pada Orang Asli Papua (OAP);
percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis distrik (kecamatan) dan kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau;
penerapan
SK No 046596 A
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
- penerapail pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelen ggara pemerintahan daerah ;
- pendampingan dan peningkatan terhadap aparatur pemerintah daerah dan pelibatan peran serta masyarakat;
- pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal dan tokoh adat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- pemberdayaan pengusaha OAP dan pengusaha lokal Papua;
- peningkatan kerja sama, kemitraan, dan kolaborasi dengan mitra pembangunan internasional, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wiramsaha sosial, filantropi, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya melalui instrumen kemitraan multi pihak;
- peningkatan pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan terintegrasi;
- peningkatan kerja sama kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, tokoh dan organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan Wilayah Pulau Papua yang aman, stabil, dan damai; dan 1 1. penguatan koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di Wilayah Pulau Papua. KETIGA Menetapkan desain baru dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam semangat transformasi otonomi khusus berlandaskan pendekatan afirmatif, holistik, berkesetaraan gender, dan kontekstual Papua yang difokuskan pada 5 (lima) Papua) kerangka baru untuk Papua (Tlrc New Frametaork for sebagai berikut:
- percepatan pembangunan sumber daya manusia unggul, inovatif dan berkarakter yang mempertimbangkan kontekstual Papua di seluruh Wilayah Pulau Papua yang dikhususkan kepada OAP; 2.percepatan...
SK No 046597 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
2 percepatan transformasi dan pembangunan ekonomi Papua yang berkualitas dan berkeadilan dengan rnernpertimbangkan keterkaitan antar wilayah, kota- kampung, wilayah adat, kemitraan antar pelaku ekonomi, dan potensi sektor-sektor ekonomi daerah yang dikelola secara terpadu dari hulu ke hilir yang terfokus kepada OAP; 3 percepatan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu guna mendukung pelayanan publik dan transformasi ekonomi di seluruh Wilayah Pulau Papua; 4 peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon sesuai kearifan lokal, zor.a ekologis, dan penataan rlrang wilayah di Pulau Papua dengan memperhatikan kearifan lokal; dan 5 percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka penguatan otonomi khusus, pelayanan publik, demokrasi lokal yang inklusif, harmoni sosial, dan keamanan daerah yang aman dan stabil serta penghormatan dan perlindungan nilai- nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. KEEMPAT Khusus kepada:
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, melakukan penajaman, koordinasi dan sinkronisasi terhadap kerangka kebijakan strategis, kerangka regulasi, kerangka anggaran, dan rencana aksi dalam mewujudkan pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sesuai dengan kementerian/lembaga yang berada di bawah koordinasi masing-masing Kementerian Koordinator.
Menteri
SK No 046598 A
PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
2 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:
- bersama-sama dengan para Menteri Koordinator, Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri terkait mengendalikan pelaksanaan Major Project Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) terkait dengan Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sampai dengan Tahun 2024;
- bersama-sama dengan para Menteri/Pimpinan Lembaga terkait menyusun, mengoordinasikan dan menyinergikan serta menetapkan Rencana Aksi Tahunan Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sampai dengan Tahun 2024 yang sumber pendanaannya berasal dari belanja kementerian/lembaga, belanja non- kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dana desa, dana otonomi khusus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejalan dengan RPJMN 2O2O- 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- melakukan pen5rusunan, penajaman program, dan mengoordinasikan kegiatan, proyek, lokasi, dan output (keluaran) Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat beserta integrasi pendanaannya yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, belanja non-kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa;
- bersama-sama dengan Menteri Keuangan menyusun, mengoordinasikan, mengalokasikan, dan menetapkan anggaran pagu indikatif dan pagu anggaran, termasuk alokasi tambahan yang bersifat khusus dalam mendukung Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, belanja non- kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.bersama-sama...
SK No 046599 A
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
e bersama-sama dengan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana otonomi khusus dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan, serta mengoordinasikan tindak lanjut yang diperlukan; g mengoordinasikan dukungan mitra pembangunan internasional, masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia, sektor swasta dan filantropi, akademisi dan pemangku kepenting4n lainnya melalui kerja sama pembangunan dan instrumen kemitraan multi- pihak; h mengoordinasikan dan menyinergikan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dengan Rencana Aksi Tahunan sampai tahun 2024;
1 bersama dengan Menteri Dalam Negeri menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan Rencana Aksi Tahunan sampai tahun 2024; j melaksanakan pengkajian rencana, strategi, dan arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka ekonomi makro regional Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, rancang bangun sarana dan prasarana di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, secara holistik, integratif, tematik, dan berbasis spasial; dan k mengoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini serta melaporkan kemajuan Rencana Aksi Tahunan kepada Presiden setiap tahun sekali atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.
- Menteri
SK No 046600 A
PRESIDEN
REPUBL|K INDONESIA
3 Menteri Keuangan:
bersama-sama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengalokasikan anggaran Rencana Aksi Tahunan yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, belanja non- kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
bersama-sama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan pagu indikatif dan pagu anggaran, termasuk alokasi tambahan yang bersifat khusus dalam mendukung Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, belanja non- kcmenterian/lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
menetapkan harga biaya satuan khusus belanja kementerian/lembaga berdasarkan usulan dari kementerian/ lembaga; dan
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Papua melalui afirmasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. 4 Kepaia Staf Kepresidenan:
bersama-sama dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Instruksi Presiden ini;
melakukan penyelesaian masalah secara komprehensif (debottleneckingl terkait masalah yang menghambat percepatan pembangunan kesejahteraan serta pengendalian isu-isu strategis; dan
bersama-sama.
SK No 46601 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
C bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri menjajaki dan melaksanakan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pernerintahan daerah, dan kelompok-kelompok strategis guna perumusan kebijakan sosial politik yang memperhatikan kontekstual Papua.
5 Menteri Dalam Negeri:
bersama-sama dengan Kepala Staf Kepresidenan menjajaki dan melaksanakan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah, dan kelompok-kelompok strategis guna perLlmusan kebijakan sosial politik yang memperhatikan kontekstual Papua;
bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola, pemanfaatan, dan penyaluran dana otonomi khusus, memastikan kerangka kebijakan baru tata kelola dana otonomi khusus serta mernastikan sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan Prioritas Pembangunan Nasional;
penataan Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang;
mengoordinasikan.
SK No 046530 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
mengoordinasikan proses konsultasi publik dengan penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Majelis Rakyat Papua) dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2I Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang;
melakukan asistensi dan supervisi terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dalam rangka meningkatkan hak-hak dasar masyarakat asli Papua;
meningkatkan konsolidasi demokrasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui penguatan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan, peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil, dan penyelenggaraan pemilihan umum yang inklusif;
mengembangkan kebijakan dan program pendidikan kluster yang berjiwa Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan, dan bela negara yang inovatif sesuai kontekstual Papua;
meningkatkan percepatan cakupan administrasi kependudukan (Nomor Induk Kependudukan, kartu keluarga, akta nikah, dan akta kelahiran) dan integrasi sistem administrasi kependudukan;
meningkatkan dan memastikan perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah yang kontekstual Papua sesuai kesiapan kapasitas kelembagaan dan sumtrer daya manusia aparatur pemerintah daerah;
bersama-sama
SK No 046531 A
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
- bersama-sama dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengembangkan kebijakan khusus dalam rangka penguatan SDM aparatur pemerintahan dan pengurus lembaga kemasyarakatan kampung/lembaga adat kampung serta pengembangan inovasi dalam penataan pelayanan publik yang kontekstual Papua;
- meningkatkan peran distrik menjadi role model pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan melalui konsep Distrik Membangun-Membangun Distrik melalui afirmasi kebijakan kepada Bupati/Walikota untuk melimpahkan kewenangannya meliputi:
- penyelenggaraan pelayanan dasar skala distrik (pusat data kependudukan, basis data kewilayahan);
- penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat lokal;
- pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung (distrik sebagai pendampingl coaching clinic bagi pemerintahan kampung) ;
- sebagai pusat data, informasi dan pengetahlran, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat;
- sebagai pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan
- sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota;
- memastikan kebijakan afirmatif dalam percepatan pembangunan perbatasan negara yang holistik dan integratif serta peningkatan kapasitas pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw, Sota, dan Yetetkun;
- bersama-sama
SK No 046532 A
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t2-
bersama-sama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyelaraskan RPJMD serta RKPD Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan Rencana Aksi Tahunan Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sampai dengan tahun 2024;
memfasilitasi Daerah dalam mendukung pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 kabupaten) dan Major Project Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024;
memfasilitasi penyelarasan Rencana Aksi Tahunan Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
mengoordinasikan pengkajian penataan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan percepatan pembangunan di Wilayah Pulau Papua. 6 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
bersama-sama dengan pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah terobosan, terpadu, dan inovatif dalam memastikan peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, antara lain dengan bantuan pendidikan untuk anak usia sekolah, penerapan sekolah berpola asrama, sekolah satu atap, sekolah alam, dan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi geografis r,vilayah, kebutuhan masyarakat dan daerah, terutama di daerah terpencil, pedalaman, pegunungan, kepulauan, dan perbatasan negara;
bersama-sama
SK No 46533 A
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
bersama-sama dengan Menteri Agama dan tokoh agama membangun kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan lembaga sosial keagamaan dalam pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan;
bersama-sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan industri mengembangkan pendidikan vokasi berkualitas sesuai dengan sektor prioritas di daerah;
bekerja sama dengan pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah terobosan, terpadu, dan inovatif dalam penerapan kurikulum kontekstual Papua dan pendidikan inklusif, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (pendidikan berbasis digital / e-learning) ;
memastikan kebijakan yang tepat dalam penyediaan tambahan kuota guru untuk pemenuhan kekurangan guru dan pemberdayaan Kolese Pendidikan Guru, pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan, dan peningkatan kualitas dan kompetensi guru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
bekerja sama dengan pemerintah daerah memastikan pemberantasan buta aksara dan meningkatkan kemampuan keaksaraan, disesuaikan dengan konteks kewilayahan, serta sasaran kelompok usia yang tepat;
bersama-sama dengan pemerintah daerah memberi kesempatan yang lebih luas untuk menempuh Afirmasi Pendidikan Menengah dan Tinggi bagi SDM Unggul Papua;
bersama-sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Pemuda dan Olahraga membangun dan mengelola asrama mahasiswa nusantara;
bersama-sama
SK No 046534 A
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t4-
- bersama-sama dengan Menteri Riset dan TeknologtlKepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan pembangunan, pengelolaan, dan penguatan inovasi dan kreativitas kaum muda Asli Papua (Papua Youth Creatiue Hub);
- bersama-sama dengan Menteri Riset dan TeknologilKepala Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Menteri Luar Negeri membangun dan mengembangkan pusat kajian yang bertaraf internasional terhadap keanekaragaman hayati (biodiuersityl Papua di Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- bersama-sama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait membangun dan memperkuat kualitas pendidikan vokasi di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah; dan
- meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024. 7 Menteri Kesehatan:
- meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta yang memperhatikan kontekstual Papua, kearifan lokal, dan kebutuhan daerah melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, penurunan stunting, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kegiatan surveilans, kewaspadaan dini, dan respon penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB), pembudayaan perilaku hidup sehat, dan penguatan sistem kesehatan;
b.memastikan...
SK No 46535 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
memastikan penguatan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Upaya Kesehatan Perorangan, Puskesmas rawat inap, Puskesmas non rawat inap, dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan pembiayaan;
memastikan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, dan perbatasan negara, termasuk sistem rujukan pola pembiayaan, regulasi pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan Papua, insentif bagi tenaga kesehatan dan kelembagaan;
melaksanakan afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) dan program ikatan dinas tenaga kesehatan serta afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk putra-putri OAP;
memastikan pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan online, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan kesehatan jarak jauh berbasis teknologi (telemedicinel, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online, perluasan pelayanan kesehatan bergerak dan gugus pulau;
meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024;
peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat dan penyakit potensial KLB, pengujian kualitas air minum dan penanganan daerah terdampak pascabencana; dan
mendukung
SK No 046536 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- mendukung peningkatan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah dalam kerangka Major Project RPJMN Tahun 202O-2O24 melalui pendekatan perubahan perilaku masyarakat. 8 Menteri Agama:
- bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan tokoh agama membangun kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan lembaga sosial keagamaan untuk mengembangkan model pendidikan keagamaan khas Papua melalui sekolah berpola asrama;
- bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membangun dan memperkuat kualitas pendidikan tinggi keagamaan di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah;
- bersama-sama dengan tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga keagamaan meningkatkan kehidupan keberagamaan yang toleran dan harmoni sebagai modal sosial pembangunan Papua; dan
- meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024. 9 Menteri Riset dan TeknologilKepala Badan Riset dan Inovasi Nasional:
- mengembangkan pola kolaborasi dengan dunia usaha dalam pengembangan ekonomi Papua yang inovatif;
- memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pengembangan potensi ekonomi berbasis wilayah adat dan zona ekologis dengan teknologi terapan dan pascaproduksi;
- mengembangkan . .
SK No 046537 A
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
- mengembangkan inovasi teknologi produksi untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (teknologi tepat guna bidang pertanian dan perikanan, serta riset dan inovasi sosial);
- mengembangkan jaringan kerja sama riset dalam dan luar negeri;
- bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat memastikan pembangunan, pengelolaan, dan penguatan inovasi dan kreativitas kaum muda Orang Asli Papua (Papua Youth Creatiue Hub);
- bersama-sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait membangun dan meningkatkan kualitas penelitian di perguruan tinggi yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah terkait dengan hilirisasi komoditas unggulan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024;
- bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Luar Negeri membangun dan mengembangkan pusat kajian yang bertaraf internasional terhadap keanekaragaman hayati (biodiuersitgl Papua di Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
- mengembangkan inovasi teknologi untuk penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.
- Menteri Pemuda dan Olahraga:
meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendukung program pengembangan talenta olahraga kaum muda di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sesuai potensi masyarakat Papua;
mengoordinasikan
SK No 046538 A
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
mengoordinasikan kebijakan pemanfaatan prasarana olahraga eks Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2O2O dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI 2O2O di Provinsi Papua sebagai pusat pembinaan olahraga prestasi di daerah;
mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga nasional dan I atau internasional di Provinsi Papua dalam rangka mendukung pemanfaatan prasarana olahraga PON XX 2O2O dan Peparnas XVI2O2O di Provinsi Papua;
mengembangkan minat, bakat, dan kepemimpinan pemuda Papua yang mempertimbangkan kontekstual Papua, ilmu pengetahuan dan teknologi dan kecenderungan global lainnya;
bersama-sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam membangun dan mengelola asrama mahasiswa nusantara;
bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan pembangunan, pengelolaan, dan penguatan inovasi dan kreativitas kaum muda Asli Papua (Papua Youth Creatiue Hub); dan
meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (1O Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024. 1 1. Menteri Sosial:
memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun dan akurasi data penerima bantuan sosial;
membangun pendekatan dan kebijakan terpadu dalam pengentasan kemiskinan yang kontekstual Papua;
memperkuat. . .
SK No 046524 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial melalui mekanisme khusus yang merata mencakup daerah terpencil dan kelompok sosial yang berkebutuhan khusus;
- meningkatkan penyediaan pelayanan dasar dan pengembangan sosial ekonomi Komunitas Adat Terpencil sesuai kearifan lokal dan potensi ekonomi wilayah;
- memperkuat pola pendampingan melalui sertifikasi pendamping sosial, pemberdayaan masyarakat terutama di daerah terpencil, pedalaman, pegunungan, perbatasan negara dan pulau-pulau kecil;
- meningkatkan dukungan dalam pelaksan aan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (1O Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2O2O-2O24; dan
- bersama-sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan langkah- langkah terpadu dalam pemulihan, dan penguatan sosial tanggap bencana melalui penyediaan bantuan sosial di daerah terdampak pascabencana.
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
mengoordinasikan langkah-langkah terpadu dalam mewujudkan Papua Layak Anak, termasuk melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang;
memperkuat kualitas dan peran keluarga dalam menyelenggarakan perlindungan anak dengan melibatkan partisipasi lembaga masyarakat; dan
meningkatkan
SK No 46602 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
e meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024.
- Menteri Pertanian:
- memperkuat sistem pangan lokal untuk mewrrjudkan kedaulatan pangan dan mendorong penerapan pertanian berkelanj utan;
- mengembangkan komoditas unggulan Wilayah Pulau Papua yang terintegrasi hulu-hilir pada komoditas unggulan lokal sagu, pala, lada, cengkeh, kakao, kelapa, kopi, dan buah merah;
- rnengembangkan sentra-sentra produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan di Kawasan Potensi Ekonomi (KPE) secara terpadu dari hulu ke hilir di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay), termasuk melanjutkan pengembangan lumbung pangan di kawasan Merauke, kawasan sentra pangan Mappi dan kawasan peternakan sapi di kawasan Bomberay;
- meningkatkan fasilitasi Can penyediaan tenaga penyuluh dalam rangka meningkatkan pemberdayaan bagi petani lokal dan pekerja di sentra-sentra produksi pertanian, peternakan, hortikultura dan perkebunan;
- membangun pola kolaborasi pentahelix berbasis pendekatan korporasi petani dalam mendukung sentra-sentra produksi pertanian, peternakan, hortikultura dan perkebunan dr 7 (tujuh) Wilayah Adat untuk meningkatkan pendapatan OAP;
- meningkatkan dukungan ttalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembarrgunan Wilayah Adat Laa Pagt-r (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan MP PKSN Jayapura dan MP PKSN . IVIerauke pada RPJMN Tahun 202O-2O24;
g.bersama-sama...
SK No 46603 A
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
- bersama-sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan langkah-langkah terpadu dalam rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan pascabencana melalui pengembangan pertanian dalam rangka ketahanan pangan; dan
- bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk membangun dan memperkuat kualitas pendidikan vokasi di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah.
- Menteri Kelautan dan Perikanan:
memberdayakan nelayan OAP secara terpadu;
mengembangkan perikanan modern berkelanjutan baik tangkap maupun budidaya, terutama komoditas unggulan perikanan pada Tuna, Cakalang, dan Tongkol (TCT) dan rumput laut terutama mengikutsertakan OAP;
bersama-sama Menteri l,ingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemerintah daerah memastikan pelestarian ekosistem pesisir dan laut, melalui konservasi dan rehabilitasi mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
mengembangkan sentra kelautan dan perikanan terpadu yang memprioritaskan pemberdayaar, nelayan OAP;
meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024;
bersama-sama .
SK No 46604 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- bersama-sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan langkah- langkah terpadu dalam rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan pascabencana melalui budidaya perikanan dalam rangka ketahanan pangan; dan
- bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk membangun dan memperkuat kualitas pendidikan vokasi di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa ' Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:
mendukung Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam mempercepat pembangunan kampung dan kawasan perdesaan yang mempertimbangkan kearifan lokal di wilayah terpencil, tertinggal, pedalaman, pulau-pulau terluar, perbatasan negara dan pegunungan yang sulit dijangkau;
bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur kampung/desa, sistem keuangan kampung/desa, perencanaan pembangunan kampung, dan sistem informasi kampung dalam rangka pelayanan dasar dan pembangunan terpadu di kampung;
memperkuat pola pendampingan aparatur dan masyarakat kampung;
mengembangkan pola Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD);
meningkatkan pola keterkaitan kota-kampung, baik konektivitas, pemasaran, pelayanan dasar, dan informasi digital;
bersama-sama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika mengembangkan kampung digital;
bersama-sama .
SK No 46605 A
FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
- bersama-sama dengan Menteri Pariwisata dan dan Ekonomi Kreatlf lKepala Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif mengembangkan kampung/desa wisata berbasis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- bersama-sama dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat memastikan pembangunan terintegrasi simpul- simpul transportasi udara, laut, dan darat dengan layanan angkutan transportasi, serta jaringan jalan nasional dan nonstatus;
- memastikan penguatan sinergi antarkampung berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Jayapura, KPPN Manokwari, KPPN Raja Ampat, dan KPPN Merauke;
- mengembangkan pola kolaborasi pentahehx dalam percepatan pembangunan 30 (tiga puluh) daerah tertinggal di Wilayah Pulau Papua;
- meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (1O Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024;
- bersama-sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan langkah- langkah terpadu dan pemulihan pascabencana melalui pemberdayaan masyarakat desa dan penyediaan sarana dan prasarana perdesaan;
- bersama-sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menata dan mengembangkan aset kampung/desa untuk peningkatan pendapatan masyarakat asli Papua di sekitar hutan maupun di dalam kawasan hutan; dan
- melaksanakan pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik dengan pranata adat dan pengembangan budaya.
- Menteri
SK No 46606 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pembangunan kepariwisataan sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS);
memberikan asistensi dalam penajaman rencana induk kepariwisataan provinsi, kabupaten, dan kota;
mengembangkan destinasi pariwisata unggulan yang khas Papua mencakup wisata alam (ekowisat-a, wisata bahari, wisata petualangan), wisata budaya (heritage tourism, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang difokuskan pada Cultural Heritage Regeneration, dan wisata kampung), dan wisata buatan (meeting- incentiue - conuention-e xhibition I MICE dan wisata olah raga);
bersama-sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan destinasi pariwisata (ekowisata) berbasis Kawasan Hutan Prioritas, taman bumi (geoparkl, dan wisata bahari yang berbasis Taman Wisata Perairan dan Suaka Alam Perairan;
mengembangkan 1 (satu) Destinasi Prioritas di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) secara holistik, terpadu dan terintegrasi;
meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif pada kaum muda Papua dan meningkatkan pemberdayaan sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal agar memperoleh manfaat dari pariwisata;
bersama-sama dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengembangkan kampung/desa wisata berbasis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pemban5{unan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2O2O-2O24; dan
bersama-sama
SK No 046601 A
PRESIDEN
REPUELIK INDONES!A
- bersama-sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan langkah- langkah terpadu dalam rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan pascabencana melalui pengembangan ekonomi kreatif.
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:
memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat Papua terutama OAP secara berkelanjutan;
meningkatkan pola kemitraan dan kerja sama antar pelaku usaha bagi Koperasi-UMKM bersama pelaku usaha besar;
melaksanakan pendampingan bagi UMKM dan Koperasi dalam permodalan melalui Kredit Usaha Ralryat (KUR) maupun permodalan lainnya;
melaksanakan koordinasi dan pendampingan program kewirausahaan, memfasilitasi ide usaha dan pendampingan, menguatkan peran inkubator dan akselerator usaha, dan mengembangkan akses pembiayaan bagi wirausaha;
melaksanakan pendampingan, menguatkan kelembagaan dan SDM serta melakukan pemetaan dalam rangka pengembangan 1 (satu) koperasi unggul sebagai pilot project di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) berdasarkan sektor strategis dan potensi daerah;
mengembangkan koperasi untuk mengelola hub logistik dalam kaitannya dengan distribusi barang dan mengelola homestay sebagai penunjang destinasi pariwisata;
meningkatkan dukungan dalam pelaksan aan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2O2O-2O24 melalui program wirausaha pemula, pelatihan vokasional, dan wirausaha pemula yang didukung dengan modal awal usaha; dan
bersama-sama
SK No 046608 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- bersama-sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan langkah- langkah terpadu dalam rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan pascabencana melalui restrukturisasi usaha bagi Koperasi dan UMKM yang mengalami penurunan usaha yang terdampak bencana alam.
- Menteri Perindustrian:
- mendorong pengembangan hilirisasi industri di Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis wilayah adat sesuai sektor strategis dan potensi daerah;
- menumbuhkan dan menguatkan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan memperhatikan potensi sumber daya daerah dan memprioritaskan OAP;
- melakukan pendampingan dan pemberdayaan pengusaha OAP dalam pengembangan Kawasan Industri (KI) Teluk Bintuni, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, kawasan pertambangan Mimika, dan zona industri lainnya;
- memfasilitasi bimbingan teknis produksi dan pendampingan bagi IKM di sentra IKM Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
- meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (1O Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024.
- Menteri Perdagangan:
membangun kebijakan khusus untuk mengurangi tingkat kemahalan kebutuhan pokok di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
memberdayakan pengelolaan pasar di kawasan perkotaan, pasar tradisional, termasuk pasar di kawasan perbatasan Negara;
mengoptimalkan pemanfaatan gerai maritim yang terpadu dengan pembangunan daerah;
melakukan
SK No 046609 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- melakukan pemetaan dan mendorong usaha rintisan (start-up), pelatihan dan pemagangan bagi kaum muda Papua secara terpadu dari hulu ke hilir di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) serta penyediaan sarana-prasarana perdagangan melalui pembangunan dan revitalisasi gerai maritim;
- bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menjajaki kerja sama ekonomi dengan negara-negara prospektif dan potensial, terutama di Kawasan Pasifik dan kawasan lainnya;
- memberikan asistensi kepada pelaku usaha di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berorientasi ekspor dan kemudahan ekspor secara langsung dari Wilayah Pulau Papua;
- meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (1O Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2O2O-2O24; dan
- bersama-sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan langkah- langkah terpadu dalam rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan pascabencana melalui pembangunan dan revitalisasi pasar.
- Menteri Ketenagakerjaan:
meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja yang memprioritaskan OAP melalui pembangunan dan pengembangan Balai Latihan Kerja, peningkatan peran dan kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, peningkatan sertifikasi kompetensi, dan peningkatan tata kelola pendidikan pelatihan vokasi;
bersama-sama
SK No 046610 A
PRESIDEN REPUBLIK INtrONESIA
b bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat membangun dan mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing; C meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2O2O-2O24; dan d bersama-sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan langkah- langkah terpadu dalam rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan pascabencana melalui pengembangan ketenagakerjaan.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
mendukung Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk pembangunan berkelanjutan, pelestarian alam dan keanekaragaman hayati di Wilayah Pulau Papua, baik Visi 2lOO Papua dan Visi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi;
mendorong pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat asli Papua melalui skema perhutanan sosial;
mengembangkan komoditas unggulan Wilayah Pulau Papua yang terintegrasi hulu-hilir pada komoditas unggulan lokal sagu dan gaharu;
bersama-sama dengan Menteri Pariwisata dan dan Ekonomi Kreatif lKepala Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif mengembangkan destinasi pariwisata (ekowisata) berbasis Kawasan Hutan Prioritas, taman bumi (geopark), dan wisata bahari yang berbasis Taman Wisata Perairan dan Suaka Alam Perairan;
bersama-sama .
SK No 46611 A
-\
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- bersama-sama dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menata dan mengembangkan aset kampung/desa untuk peningkatan pendapatan masyarakat asli Papua di sekitar hutan maupun di dalam kawasan hutan;
- meningkatkan kapasitas SDM Unggul Papua dan pengembangan pola karir (career planningl di berbagai tingkatan dan ruang lingkup penugasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- mendorong penguatan penegakan hukum di Wilayah Pulau Papua sebagai upaya mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan serta rehabilitasi lingkungan di luar kawasan hutan serta upaya pemulihannya;
- bersama-sama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan memastikan pelestarian ekosistem pesisir dan laut melalui konservasi dan rehabilitasi mangrove, padang lamun dan terumbu karang dan bersama dengan pemerintah daerah memastikan pelestarian rehabilitasi di luar kawasan hutan;
- memberikan dukungan kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (1O Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan Major Projec, PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2O2O-2O24; dan
- bersama-sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan langkah- langkah terpadu dalam rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan pascabencana melalui pemetaan dan penataan kawasan hutan dan daerah rawan bencana.
22.Menteri. . .
SK No 046612 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Menteri Badan Usaha Milik Negara:
- mendorong peran serta aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menggerakkan ekonomi masyarakat asli Papua sesuai sektor strategis dan potensi unggulan lokal;
- mendorong BUMN untuk meningkatkan kewajiban pelayanan publik (ltublic seruice obligation) di daerah terpencil, pedalaman, pegunungan, perbatasan negara dan pulau-pulau kecil;
- mengembangkan sosial ekonomi yang didukung oleh skema Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibilitg) antara lain melalui pola kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan kelompok-kelompok sosial organisasi kemasyarakatan, lembaga ekonomi dan komunitas sosial masyarakat sekitar;
- meningkatkan peran serta SDM Unggul Papua untuk berkarya di lingkungan BUMN; dan
- meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat:
meningkatkan penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah dalam kerangka Major Project RPJMN Tahun 202O-2O24, melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam rangka perencanaan teknis penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, serta melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja lembaga penyelenggaraloperator air minum dan sanitasi di provinsi maupun kabupaten I kota;
meningkatkan
SK No 46613 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
meningkatkan penyediaan perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah dalam kerangka Major Project RPJMN Tahun 202O-2O24 serta melakukan pendampingan perencanaan teknis penyediaan perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal kepada pemerintah daerah;
bersama-sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan dunia usaha dalam menyediakan rumah yang layak untuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga veteran, guru, paramedis, dan petugas lainnya di daerah terpencil;
bersama-sama dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memastikan pembangunan terintegrasi simpul-simpul transportasi udara, laut, dan darat dengan layanan angkutan transportasi, serta jaringan jalan nasional dan nonstatus;
menyediakan dan meningkatkan pengelolaan air tanah dan air baku yang berkelanjutan, termasuk di kawasan perkotaan, kawasan strategis (KEK, KI, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN, destinasi wisata prioritas), dan pulau-pulau terpencil, terdepan, dan terluar;
meningkatkan konektivitas jalan untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah, pembukaan isolasi daerah, sentra-sentra ekonomi, perbatasan negara, dan aksesibilitas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3 T) sesuai dengan kebijakan Major Project Trans Papua di RPJMN Tahun 202O-2O24;
meningkatkan daerah irigasi serta melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi irigasi, pembangunan embung dan bendung di daerah rawan pangan, pembangunan pengendali banjir di daerah rawan bencana, pembangunan tanggul pemecah gelombang untuk pencegahan abrasi, dan revitalisasi danau di Danau Sentani, Danau Ayamaru, Danau Anggi, dan Danau Paniai;
mengembangkan .
SK No 46614 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
h mengembangkan model pengembangan sentra-sentra komoditas dan kawasan perdesaan yang terpadu di koridor Trans Papua .yang dinilai layak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten terkait; I meningkatkan peran serta pengusaha OAP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 20I9 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; J rneningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (1O Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024; k bersama-sama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pembangunan Istana Kepresidenan di Kota Jayapura; L bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pemuda dan Olahraga dalam membangun dan mengelola asrama mahasiswa nusantara; m bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Menteri Pemuda dan Olahraga memastikan pembangunan, pengelolaan, dan penguatan inovasi dan kreativitas kaurn muda Asli Papua (Papua Youth Creatiue Hubl; n meningkatkan peran serta SDM Unggul Papua di lingkungan BUMN yang terkait pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan o memastikan langkah-langkah terpadu dalam rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan pascabencana.
- Menteri
SK No 46615 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Menteri Perhubungan:
membangun pola kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam membangun sistem jaringan dan pelayanan transportasi secara terpadu (darat, laut, dan udara) dengan mengoptimalkan potensi peran serta masyarakat dan swasta guna membuka isolasi wilayah, menghubungkan simpul-simpul transportasi di Papua dan Papua Barat dengan menghubungkan moda laut, udara, dan darat, mendukung pengembangan sentra-sentra komoditas unggulan di kawasan strategis (KEK, KI, KSPN, destinasi wisata), mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, dan perbatasan negara, mendukung pergerakan ekonomi kawasan perdesaan- kawasan perkotaan, dengan memperlancar distribusi barang dan mobilitas orang, serta untuk mendukung ketahanan pangan;
bersama-sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memastikan pembangunan terintegrasi simpul-simpul transportasi udara, laut, dan darat dengan layanan angkutan transportasi, serta jaringan jalan nasional dan nonstatus;
memastikan kebijakan dan program konektivitas udara, laut, dan darat yang terpadu dalam kerangka Major Project Jembatan Udara Papua serta Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu pada RPJMN Tahun 202O-2O24;
meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024;
mendukung konektivitas udara dan laut dari Wilayah Pulau Papua ke luar negeri sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Papua yang berorientasi ekspor, nilai tambah, dan daya saing;
meningkatkan
SK No 46616 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- meningkatkan peran serta pengusaha OAP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 20I9 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk membangun dan memperkuat kualitas pendidikan vokasi di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah; dan
- meningkatkan peran serta SDM Unggul Papua di lingkungan BUMN yang terkait perhubungan.
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:
meningkatkan pemerataan jangkauan pelayanan listrik perdesaan (kampung) di daerah terpencil, pedalaman, pegunungan, perbatasan negara, dan pulau-pulau kecil serta jangkauan pelayanan listrik penunjang KI, KEK, KSPN, dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPI) dengan mendahulukan pemanfaatan energi baru terbarukan sesuai dengan potensi daerah setempat;
memprioritaskan pengembangan energi baru terbarukan sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah untuk kegiatan penyediaan energi dalam pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
mendorong penerapan good minirug practice dan pengembangan kawasan pertambangan ralryat yang memprioritaskan peran serta OAP;
memastikan pelaksanaan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga;
memastikan hilirisasi gas bumi, pertambangan dan sumber daya mineral (smelter), baik di Wilayah Pulau Papua dan di luar Papua yang memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah dan penduduk Papua;
melakukan
SK No 46611 A
PRESIDEN REPUBLTK tNDONES|A
- melakukan sinergitas dan sinkronisasi regulasi energi dan sumber daya mineral antara Kementerian/Lembaga dalam Rencana Umum Energi Nasional dan Pemerintah Daerah dalam Rencana Umum Energi Daerah;
- meningkatkan peran serta BUMN di sektor energi dan sumber daya mineral daiam rangka pengembangan infrastruktur energi dan sunrber daya mineral serta meningkatkan kompetensi SDM Unggul Papua;
- meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (1O kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024;
- bersarna-sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan langkah- langkah terpadu dalam rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan pascabencana melalui penyediaan energi baru terbarukan bagi masyarakat terdampak bencana; dan
- bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional meningkatkan fasilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan sesuai dengan potensi daerah setempat.
- Menteri Komunikasi dan Informatika:
mempercepat pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ke seluruh Wilayah Pulau Papua baik daerah komersil maupun nonkomersil terutama pendukung KI, KEK, KSPN, dan SKPT;
meningkatkan pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet di seluruh Wilayah Fulau Papua, baik daerah komersil maupun nonkomersil;
membangun pola kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet;
mendukung
SK No 46618 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- mendukung pelayanan kesehatan jarak jauh (telemedicinel, pelayanan pendidikan berbasis digital/ e-learning, penguatan jaringan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pelayanan publik di seluruh distrik (kecamatan);
- memastikan pemanfaatan infrastruktur Palapa Ring Timur di seluruh Wilayah Pulau Papua;
- mengembangkan start-up digital kaum muda Papua;
- meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang terpadu, inovatif, intensif dan berkeadilan terkait percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- bersama-sama dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengembangkan kampung digital; dan
- meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (1O kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024.
- Menteri Luar Negeri: meningkatkan diplomasi dan kerja sama internasional Indonesia di luar negeri, baik secara bilateral, regional, dan multilateral, untuk mendukung Percepatan Pembangunan Kesejahteraan serta peran Pemerintah Daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:
- mendukung Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui pemetaan secara konkret dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat adat;
- mendukung Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan mediasi aktif dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
c.meningkatkan...
SK No 46619 A
PRES !DEN
REPUBLIK INDONESIA
c meningkatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam rangka perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, termasuk perlindungan hak-hak dan pemberdayaan anak dan perempuan; d meningkatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam rangka penerapan pendekatan keadilan restoratif melalui optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa; e meningkatkan koordinasi lintas kementerian/ lembaga dalam rangka pelaksanaan peradilan adat yang sesuai konteks Papua, kearifan lokal, dan kebutuhan daerah;
- meningkatkan perlindungan melalui pemanfaatan sistem dan database hak kekayaan intelektual OAP; dan ob mendukung kebrjakan yang bersifat afirmatif dan terobosan dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:
men5rusun kebijakan khusus dan memastikan pelaksanaan Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempertimbangkan kekhususan daerah tertentu mencakup daerah otonomi khusus Papua, daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah konflik, daerah bencana, dan daerah perbatasan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
men)rusun dan memastikan kebijakan afirmatif dalam seleksi dan penempatan SDM Unggul Papua di kementerian/lembaga, dan pengembangan pola karir sesuai kompetensi dan sistem merit;
memberikan asistensi khusus dalam penguatan reformasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
meningkatkan
SK No 46620 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- meningkatkan dan memastikan transformasi pelayanan publik yang terpadu;
- meningkatkan dan mengembangkan pola kompetensi ASN asal Papua yang inovatif, adaptif, dan ASN pembelajar (learring leadersltip) sesuai konteks Papua, kearifan lokal, dan kebutuhan pembangunan daerah;
- optimalisasi SDM Unggul Papua dalam pengembangan karir di BUMN dan kementerian/lembaga; dan
- meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (1O kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024.
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
meningkatkan percepatan pelaksanaan reforma agraria yang mempertimbangkan kontekstual Papua;
memberikan asistensi, bimbingan dan fasilitasi dalam penyusunan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana;
meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah, penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadaster, dan pendaftaran tanah adat/ulayat sesuai hasil inventarisasi masyarakat hukum adat dan tanah adat/ulayat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Perdasus atau Perdasi;
mendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil;
bersama-sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan pembangunan Istana Kepresidenan di Kota Jayapura;
bersama-sama .
SK No 046621 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- bersama-sama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Gubernur Provinsi Papua, Gubernur Provinsi Papua Barat, dan Bupati/Walikota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memfasilitasi penanganan masalah hukum terkait pemanfaatan tanah adat/ulayat untuk kepentingan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- meningkatkan dukungan dalam pelaksan aan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (1O kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2O2O-2O24; dan
- bersama-sama Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan langkah-langkah terpadu dalam rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan pascabencana melalui pemetaan pertanahan dan penataan rencana tata ruang wilayah.
- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:
memastikan langkah-langkah terpadu, cepat, terobosan dan inovatif untuk percepatan kemudahan berusaha dan penanaman modal di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
memberikan asistensi dan pelatihan teknis di bidang penanaman modal dalam rangka peningkatan kapasitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
mendorong pelaksanaan investasi di KEK Sorong, KI Teluk Bintuni, kawasan pertambangan di Mimika, destinasi wisata, dan memastikan terbangunnya sentra-sentra komoditas unggulan di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) dalam rangka menggerakkan ekonomi wilayah dan masyarakat asli Papua;
memastikan penyelesaian masalah (debottleneckingl secara cepat dan tuntas terkait dengan kesulitan berusaha dan penanaman modal;
mendukung
SK No 046622 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- mendukung pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (1O kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 202O-2O24;
- memprioritaskan penanaman modal perkebunan pala di Provinsi Papua Barat untuk mengembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesia; dan
- segera mengidentifikasi dan menyusun skala prioritas potensi penanaman modal dengan memanfaatkan sumber daya alam di sektor kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat dengan mendatangkan penanaman modal ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana:
- mengoordinasikan upaya penanggulangan bencana meliputi pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, dan rehabilitasi pada daerah terdampak bencana di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
- mengoordinasikan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada daerah terdampak bencana di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Panglima Tentara Nasional Indonesia:
memberikan dukungan pengamanan dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi PapuaBarat;
mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan dasar dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan negara, dan pulau-pulau kecil dan komunitas adat terpencil; dan
membangun
SK No 46623 A
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4t-
- membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok strategis Papua dalam mewujudkan pendekatan dan kebijakan pembangunan yang tepat.
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
- memberikan dukungan pengamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan dasar dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan negara, dan pulau-pulau kecil dan komunitas adat terpencil; dan
- membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok strategis Papua dalam mewujudkan pendekatan dan kebijakan pembangunan yang tepat.
- JaksaAgung: memberikan dukungan unr-uk pencegahan, penegakan hukum, pendidikan dan budaya anti korupsi dalam rangka pengelolaan dana otonomi khusus kepada seluruh penyelenggara pemerintahan daerah.
- Kepala Badan Intelijen Negara:
menciptakan situasi yang aman, stabil, dan damai terhadap upaya percepatan pembangunan kesejahteraan bersama-sama dengan pemangku kepentingan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
bersama-sama dengan Kepala Kepolisian dan Panglima TNI untuk dukungan pengamanan; dan
bersama-sama.
SK No 46624 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga melakukan langkah-langkah diplomasi luar negeri dali:.m upaya pemantapan ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:
- memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
- memberikan dukungan untuk melakukan pemantarlan, pengendalian dan pengawasan keuangan daerah dan melakukan pendampingan guna meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negaraf daerah serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi dalam rangka pengelolaan dana otonomi khusus. KELIMA Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua Barat, dan Bupati/Walikota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait melaksanakan Rencana Aksi Tahunan Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sampai dengan Tahun 2024 serta memperkuat koordinasi kementerian/lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. KEENAM 1 Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, dibentuk Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan Keputusan Presiden. 2 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengoordinasikan pembentukan Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
KETUJUH
SK No 046625 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KETUJUH Mendukung secara penuh tanggung jawab dan bersinergi dalam melaksanakan Instruksi Presiden ini. KEDELAPAN Pembiayaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Instruksi Presiden ini mulai bcrlaku pada tanggal dikeluarkan
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2O2O
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WTDODO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
idang Hukum dan g-undangan,
a Djaman
SK No 046718 A