PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi

publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan

program pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;

1. Sekretaris Kabinet;

2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Jaksa Agung Republik Indonesia;

4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

5. Kepala Badan Intelijen Negara;

6. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

7. Para Gubernur;

8. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas,

fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka

mendukung pelaksanaan komunikasi publik, dengan:

1. menyampaikan data dan informasi terkait dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi

dan Informatika secara berkala;

1. menyebarluaskan …

1. menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data

pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian

Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan

program pemerintah;

1. menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah

secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik

secara cepat dan tepat;

1. menyampaikan informasi melalui berbagai saluran

komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat,

obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan

mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program

pemerintah.

KEDUA : Dalam hal informasi kepada masyarakat dibuat dalam bentuk

iklan layanan masyarakat, harus memenuhi kriteria tertentu

antara lain:

1. menimbulkan respon positif masyarakat.

2. tidak menayangkan kepentingan pribadi dan golongan.

KETIGA : Menteri Komunikasi dan Informatika untuk:

1. mengoordinasikan perencanaan, penyiapan dan

pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan

dan program pemerintah;

1. melakukan kajian terhadap data dan informasi yang

disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non

kementerian;

1. melakukan …

1. melakukan media monitoring dan menganalisis konten

media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;

1. menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan

program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden;

1. melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan

dan program pemerintah melalui seluruh saluran

komunikasi yang tersedia;

1. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

komunikasi publik;

1. dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri,

Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau

pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan

dikomunikasikan kepada publik.

KEEMPAT : Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan laporan

pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden setiap

bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi

Presiden ini dibebankan kepada anggaran masing-masing

instansi.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung

jawab.

Instruksi ...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan,

ttd.

Fadlansyah Lubis