PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN

KEANDALAN PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGAWASAN INTERN DALAM

RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas

pengelolaan pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan

dan belanja negara/daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan

rakyat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;

1. Sekretaris Kabinet;

2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Jaksa Agung;

4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

5. Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;

6. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;

7. Para Gubernur;

8. Para Bupati/Walikota;

Untuk :

PERTAMA : Mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian

intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/

daerah dan pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan

fungsi masing-masing.

KEDUA : ...

KEDUA : Mengintensifkan peran Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah di lingkungan masing-masing dalam rangka

meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas

dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional serta meningkatkan upaya

pencegahan korupsi.

KETIGA : Menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam

rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta

efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/

daerah, meliputi:

• audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan

pajak, bea dan cukai;

• audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan

Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan

Hukum lain, dan Wajib Bayar;

• audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli

Daerah;

• audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/

daerah;

• audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis

di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan

pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;

• audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan

nasional/daerah;

• evaluasi ...

• evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern

dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat

mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi;

• audit investigatif terhadap penyimpangan yang

berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk

memberikan dampak pencegahan yang efektif;

• audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan

negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai

dengan peraturan perundangan.

KEEMPAT : Bersinergi, berkoordinasi, dan memberikan akses kepada

Kepala BPKP untuk melakukan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada diktum KETIGA.

KELIMA : Kepala BPKP melaporkan secara berkala atau sewaktu-

waktu apabila diperlukan kepada Presiden atas pelaksanaan

tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-

sungguh dan penuh tanggung jawab

Instruksi ...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

ttd.

M. Rokib