RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

TAHUN 2011epkumham.go

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2011,

dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;

1. Sekretaris Kabinet;

2. Jaksa Agung;

3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

5. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan

Pengendalian Pembangunan;

1. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

2. Para Gubernur;

3. Para Bupati/Walikota;

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi

dan kewenangan masing-masing dalam rangka percepatan

pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2011, dengan

www.djpp.depkumham.go.id

merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011.

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA, berpedoman pada rencana aksi-rencana aksi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang

meliputi :

1. Strategi Bidang Pencegahan;

2. Strategi Bidang Penindakan;

3. Strategi Bidang Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan;epkumham.go

4. Strategi Bidang Penyelamatan Aset Hasil Korupsi;

5. Strategi Bidang Kerjasama Internasional;

6. Strategi Bidang Mekanisme Pelaporan.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini:

1 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

mengkoordinasikan Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi di bidang politik, hukum dan Keamanan.

2 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan

Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi di bidang ekonomi.

3 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

mengkordinasikan Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi di bidang kesejahteraan rakyat.

KEEMPAT : Para Menteri dan Kepala Lembaga, bertindak sebagai penanggung

jawab pelaksanaan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan

korupsi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden

ini, dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaannya

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

www.djpp.depkumham.go.id

KELIMA : Para Menteri Koordinator melaporkan secara berkala kepada

Presiden pelaksanaan rencana aksi yang berada di bawah

koordinasinya dengan tembusan kepada Sekretaris Kabinet dan

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan.

KEENAM : Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan melakukan pemantauan kemajuan secara berkala

terhadap pelaksanaan rencana aksi dimaksud dan melaporkan

hasilnya kepada Presiden.epkumham.go KETUJUH : Dalam melaksanakan Instruksi Presiden ini, semua Kementerian,

Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, wajib

berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban, serta Mahkamah Agung.

KEDELAPAN: Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan

penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.depkumham.go.id