PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan

tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu

menetapkan Instruksi Presiden tentang penyelenggaraan pendayagunaan

aparatur negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

1. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

1. Ketua Lembaga Administrasi Negara;

2. Kepala Arsip Nasional;

Untuk :

PERTAMA : Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara melaksanakan

pembinaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian negara dalam

rangka pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan petunjuk dan/atau

pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang

Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

KEDUA : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Ketua Lembaga Administrasi Negara melaksanakan pembinaan dan

pengembangan sistem administrasi negara dan sumber daya manusia

aparatur negara dalam rangka pendayagunaan aparatur negara sesuai

dengan petunjuk dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Menteri

Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan

Pendayagunaan Aparatur Negara.

KETIGA : Kepala Arsip Nasional melaksanakan pembinaan dan pengembangan

sistem kearsipan dalam rangka pendayagunaan aparatur negara sesuai

dengan petunjuk atau pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara

Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan

Aparatur Negara.

KEEMPAT : Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Ketua Lembaga

Administrasi Negara, dan Kepala Arsip Nasional menyampaikan laporan

hasil pelaksanaan kegiatan pendayagunaan aparatur negara sesuai

bidang tugasnya masing-masing kepada Menteri Negara Koordinator

Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur

Negara.

Instruksi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO