KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM

DALAM RANGKA KEBERLANGSUNGAN USAHA

DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya untuk menyelaraskan kebijakan upah minimum dengan

memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional serta

untuk mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan

kesejahteraan pekerja, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Perindustrian;

4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Para Gubernur;

6. Para Bupati/Walikota;

Untuk:

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing

secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk

menyelaraskan kebijakan upah minimum dengan

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, guna

mewujudkan keberlangsungan usaha dan perkembangan

industri nasional serta peningkatan kesejahteraan

pekerja.

KEDUA …

www.bphn.go.id

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk:

• merumuskan dan menetapkan kebijakan

pengupahan dan pengembangan sistem

pengupahan nasional dengan ketentuan:

1. Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan

Hidup Layak (KHL), produktivitas, dan

pertumbuhan ekonomi;

1. Upah Minimum provinsi/kabupaten/kota

diarahkan kepada pencapaian KHL;

1. untuk daerah yang Upah Minimumnya masih

berada di bawah nilai KHL, kenaikan Upah

Minimum dibedakan antara Industri Padat

Karya tertentu dengan industri lainnya;

1. besaran kenaikan upah pada provinsi dan/atau

kabupaten/kota yang upah minimumnya telah

mencapai KHL atau lebih, ditetapkan secara

bipartit antara pemberi kerja dan pekerja dalam

perusahaan masing-masing;

• melakukan koordinasi dengan menteri terkait

dalam rangka mengklasifikasikan kenaikan Upah

Minimum sebagaimana dimaksud pada huruf a

angka 3).

1. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan

penetapan Upah Minimum oleh pemerintah daerah.

1. Menteri …

www.bphn.go.id

1. Menteri Perindustrian, untuk:

• menetapkan definisi dan batasan serta klasifikasi

industri padat karya tertentu; dan

• melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha

industri mengenai kebijakan penetapan Upah

Minimum.

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk:

• memantau proses penentuan dan pelaksanaan

kebijakan penetapan Upah Minimum; dan

• menjaga dan menjamin terciptanya situasi

keamanan serta ketertiban masyarakat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Gubernur, untuk:

• menetapkan Upah Minimum dengan berdasarkan

kepada kebijakan pengupahan dan pengembangan

sistem pengupahan nasional sebagaimana

dimaksud pada angka 1, serta memperhatikan

rekomendasi Dewan Pengupahan di daerahnya

masing-masing;

• menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum

Provinsi yang dilakukan secara serentak di seluruh

provinsi setiap tanggal 1 November;

• menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum

Kabupaten/Kota setelah Upah Minimum Provinsi

ditetapkan, dalam hal Kabupaten/Kota yang

bersangkutan menetapkan Upah Minimum;

• menetapkan ...

www.bphn.go.id

• menetapkan tahapan pencapaian KHL di

daerahnya masing-masing dengan

mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia

usaha;

• mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Dewan

Pengupahan Provinsi; dan

• melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan penetapan Upah Minimum.

1. Bupati/Walikota, untuk:

• menyampaikan rekomendasi Upah Minimum

Kabupaten/Kota kepada Gubernur setelah Upah

Minimum Provinsi ditetapkan; dan

• mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Dewan

Pengupahan Kabupaten/Kota.

KETIGA : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

mengoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan

melaporkan secara berkala kepada Presiden.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh

tanggung jawab.

Instruksi ...

www.bphn.go.id

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 27 September 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati

www.bphn.go.id