Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
INPRES Berlaku

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

PRE SI DEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan

Nasional yang merupakan program strategis nasional dan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan bagi Peserta Jaminan Kesehatan

Nasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan;

  1. Menteri Kesehatan;

  2. Menteri Dalam Negeri;

  3. Menteri Sosial;

  4. Menteri Sadan Usaha Milik Negara;

  5. Menteri Ketenagakerjaan;

  6. Menteri Komunikasi dan Informatika;

  7. J aksa Agung;

  8. Direksi Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

  9. Para Gubernur; dan

  10. Para Bupati dan Walikota;

Untuk ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk

PERTAMA : Mengambil langkah-Iangkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan

bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

KEDUA : Menteri Kesehatan untuk :

  1. melakukan evaluasi, pengkajian dan penyempurnaan regulasi terkait pelayanan

kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan

Nasional;

  1. menyempurnakan sistem tarif pelayanan kesehatan

sesuai prinsip kendali mutu dan kendali biaya bagi

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional;

  1. menyempurnakan Program Rujuk Balik dalam

pelayanan kesehatan;

  1. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan

bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, terutama

obat esensial;

  1. mengkaji dan menyempurnakan sistem pembiayaan

bagi penyakit katastropik; dan

  1. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta

sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan bersama Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dan Swasta.

KETIGA : Menteri Dalam Negeri untuk :

  1. meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

  2. me mas tikan ...

PRE SI DEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. memastikan Gubernur, Bupati, dan Walikota

mengalokasikan anggaran dalam rangka

mendukung pelaksanaan Program Jaminan

Kesehatan Nasional;

  1. memastikan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk

mendaftarkan seluruh penduduknya dalam

Program Jaminan Kesehatan Nasional;

  1. memastikan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk

menyediakan sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan di

wilayahnya masing-masing; dan

  1. menyediakan data penduduk berbasis Nomor Induk

Kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai

data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

KEEMPAT : Menteri Sosial untuk melakukan percepatan verifikasi

dan validasi terhadap penetapan dan perubahan data

guna meningkatkan kualitas data Peserta Penerima

Bantuan Iuran.

KELI MA : Menteri Sadan Usaha Milik Negara untuk:

  1. memastikan Sadan Usaha Milik Negara untuk

mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap

dan benar bagi para Pengurus dan Pekerja beserta

anggota keluarganya dalam Program Jaminan

Kesehatan Nasional; dan

  1. memastikan pembayaran iuran jaminan kesehatan

bagi seluruh Pengurus dan Pekerjanya pada Sadan Usaha Milik Negara.

KEENAM ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEEN AM : Menteri Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional.

KETUJUH : Menteri Komunikasi dan Informatika untuk:

  1. melakukan kampanye dan sosialisasi (public

education) ./ untuk membangun kesadaran masyarakat agar menjadi Peserta Jaminan

Kesehatan Nasional; dan

  1. memfasilitasi jaringan komunikasi data untuk suksesnya sistem teknologi informasi (IT) Program Jaminan Kesehatan Nasional. KEDELAPAN : J aksa Agung un tuk melakukan penegakan kepatuhan

dan penegakan hukum terhadap Badan Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Dae rah dalam mengoptimalisasi

pelaksanaan Program Jamin.an Kesehatan Nasional.

KESEMBILAN : Direksi Bad an Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk:

  1. memastikan Peserta Jamin.an Kesehatan Nasional mendapatkan akses pelayanan jaminan kesehatan yang berkualitas melalui pemberian identitas

Peserta Jamin.an Kesehatan Nasional dan perluasan

kerja sama dengan fasilitas kesehatan yang telah memenuhi persyaratan;

  1. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka kepatuhan dan terlaksananya Program Jaminan Kesehatan Nasional yang optimal;

  2. meningkatkan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. meningkatkan kerja sama dengan

Kementerian/Lembaga atau pihak lain dalam

rangka kampanye dan sosialisasi (public education)

Program Jaminan Kesehatan Nasional;

  1. melakukan pengkajian dan evaluasi regulasi terkait

Program Jaminan Kesehatan Nasional guna

menjamin keberlangsungan dan peningkatan

kualitas Program Jaminan Kesehatan Nasional;

  1. melakukan pengkajian implementasi Program

Jaminan Kesehatan Nasional clan memberikan

bahan masukan untuk perbaikan kebijakan

Program Jaminan Kesehatan Nasional guna

menjamin keberlangsungan dan peningkatan

kualitas Program Jaminan Kesehatan Nasional;

  1. meningkatkan jumlah kerja sama dengan apotek

yang memenuhi syarat untuk rnenjamm

ketersediaan obat Program Rujuk Balik dengan

kriteria dan proses penunjukan kerja sama yang

transparan sesuai kebutuhan dan kondisi geografis;

clan

  1. menyediakan dan memberikan data program

Jaminan Kesehatan Nasional secara berkala kepada

Menteri Kesehatan dalam rangka peningkatan mutu.

KESEPULUH : Para Gubernur untuk:

  1. meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada

Bupati dan Walikota dalam rangka pelaksanaan

Program Jaminan Kesehatan Nasional;

  1. mengalokasikan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

  2. memastikan Bupati dan Walikota mengalokasikan

anggaran dalam rangka pelaksanaan Program

Jaminan Kesehatan Nasional;

  1. memastikan Bupati dan Walikota untuk mendaftarkan seluruh penduduknya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

  2. memastikan Bupati dan Walikota untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan di

wilayahnya masing-masing;

  1. memastikan Sadan Usaha Milik Daerah untuk

mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap

dan benar bagi para Pengurus dan Pekerja beserta

anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

  1. memastikan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi seluruh Pengurus dan Pekerjanya pada Sadan Usaha Milik Daerah; dan

  2. memberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu berupa:

  • perizinan terkait usaha;

  • izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;

  • izin mempekerjakan tenaga kerja asing;

  • izin ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • izm perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; a tau

  • Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya masing-masing.

KESEBELAS : Para Bupati dan Walikota untuk:

  1. mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

  2. memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

  3. menyediakan saran a dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas di wilayahnya masing-rnasing;

  4. memastikan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap dan benar bagi para Pengurus dan Pekerja beserta anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

  5. memastikan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi seluruh Pengurus dan Pekerjanya pada Badan U saha Milik Dae rah; dan

  6. memberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu berupa:

  • perizinan terkait usaha;

  • izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;

  • izin mempekerjakan tenaga kerja asing;

  • izin ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • izm perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; a tau

  • Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara

yang tidak patuh dalam pendaftaran dan

pembayaran iuran Peserta Jaminan Kesehatan

Nasional di wilayahnya masing-masing.

KEDUABELAS : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk:

  1. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Instruksi Presiden ini;

  2. melakukan koordinasi pengkajian sumber-sumber

pendanaan lain untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan

  1. melaporkan pelaksanaan lnstruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala setiap 6 ( enam)

bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGABELAS : Instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

KEEMPATBELAS: Melaksanakan Instruksi Presiden 1n1 dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden mi mulai berlaku pada tanggal

dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 23 November 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Pembangunan