PENUNDAANPEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAANTATAKELOLA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENUNDAANPEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAANTATAKELOLA

HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHANGAMBUT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung dalam rangka upaya penurunan ermsi dari deforestasi dan degradasi hutan, dengan mi menginstruksikan:

Kepad a: 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Kepala Badan Informasi Geospasial;
5. Para Gubernur; dan
6. Para Bupati/Walikota;

Untuk:

PERTAMA : Melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

KEDUA : Penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada:

• Permohonan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

• Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu;

• Perpanjangan izm pemanfaatan hutan dan/ a tau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; dan

• Restorasi ekosistem.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

• Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

• Melanjutkan penyempurnaan kebijakan tata kelola bagi izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.

• Melanjutkan peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut yang baik, antara lain melalui restorasi ekosistem.

• Melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali.

• Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru hutan alam primer dan lahan gambut pada kawasan hutan yang telah direvisi.

• Melakukan ... ,I

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Melakukan upaya pengurangan emisi dari hutan dan

lahan gambut melalui perbaikan tata kelola pada

kegiatan usaha yang diusulkan pada hutan dan lahan

gambut yang ditetapkan pada Peta Indikatif

Penundaan Izin Baru melalui izin lingkungan.

1. Menteri Dalam Negeri:

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan

Instruksi Presiden ini.

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional:

• Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan hak-hak

atas tanah antara lain hak guna usaha, hak pakai

pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta

Indikatif Penundaan Izin Baru.

• Melakukan percepatan konsolidasi Peta Indikatif

Penundaan Izin Baru ke dalam revisi peta tata ruang

wilayah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola

penggunaan lahan melalui kerjasama dengan

Gubernur, Bupati/Walikota.

1. Kepala Badan Informasi Geospasial:

Melakukan pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan

gambut sesuai Peta lndikatif Penundaan Izin Baru pada

kawasan hutan dan areal penggunaan lain setiap 6

(enam) bulan sekali melalui kerjasama dengan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Agraria

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

1. Para ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Para Gubernur:

Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin

lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta

areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif

Penundaan Izin Baru.

1. Para Bupati/Walikota:

Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin

lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta

areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif

Penundaan Izin Baru.

KEEMPAT : Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada areal penggunaan

lain yang merupakan hasil pembaharuan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 4 ditetapkan oleh

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KELIMA : Perpanjangan penundaan pemberian izin baru, rekomendasi,

pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak

Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

KEEN AM : Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dilaporkan oleh Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden setiap 6

(enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KETUJUH : Sekretaris Kabinet melakukan pemantauan pelaksanaan

Instruksi Presiden ini dan melaporkan hasilnya kepada

Presiden.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung

jawab.

Instruksi ...

PRE SI DEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 13 Mei 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan,

Surat Indrijarso