KEBIJAKAN PERBERASAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

KEBIJAKAN PERBERASAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan

pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, dan

pengembangan ekonomi pedesaan dipandang perlu untuk

menetapkan kebijakan perberasan nasional;

• bahwa sebagai akibat dari perkembangan nasional dan global

di bidang pangan, khususnya perberasan, dipandang perlu

dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan perberasan tahun

2008;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang

perlu untuk menetapkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan

Perberasan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri …

1. Menteri Pertanian;

2. Menteri Perdagangan;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Perindustrian;

5. Menteri Pekerjaan Umum;

6. Menteri Sosial;

7. Menteri Kehutanan;

8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional;

2. Kepala Badan Pusat Statistik;

3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

4. Para Gubernur;

5. Para Bupati dan Walikota.

Untuk, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing:

PERTAMA : Mendorong dan memfasilitasi penggunaan benih padi unggul-

bersertifikat.

KEDUA : Mendorong dan memfasilitasi penggunaan pupuk anorganik dan

organik secara berimbang dalam usaha tani padi.

KETIGA ...

KETIGA : Mendorong dan memfasilitasi pengurangan kehilangan pasca-

panen padi.

KEEMPAT : Mengendalikan pengurangan luas lahan irigasi teknis.

KELIMA : Memfasilitasi rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah

tangkapan air serta rehabilitasi jaringan irigasi.

KEENAM : Mendorong dan memfasilitasi peningkatan investasi dibidang

usaha padi.

KETUJUH : Melaksanakan kebijakan pembelian Gabah/Beras dalam negeri

dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:

1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan

kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar hampa/

kotoran maksimum 10% adalah Rp 2.400,00 (dua ribu

empat ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp

2.440,00 (dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) per

kilogram di penggilingan;

1. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan

kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/

kotoran maksimum 3% adalah Rp 3.000,00 (tiga ribu

rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp 3.040,00

(tiga ribu empat puluh rupiah) per kilogram di gudang

Bulog;

1. Harga …

1. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar

air maksimum 14%, butir patah maksimum 20%, kadar

menir maksimum 2% dan derajat sosoh minimum 95%

adalah Rp 4.600,00 (empat ribu enam ratus rupiah) per

kilogram di gudang Bulog;

1. Harga Pembelian Gabah dan Beras diluar kualitas

sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka

3, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian.

KEDELAPAN : 1. Pelaksanaan Pembelian Gabah/Beras oleh Pemerintah secara

nasional dilakukan oleh Perum Bulog;

1. Pembelian Gabah/Beras oleh Pemerintah di daerah, selain

dilakukan oleh Perum Bulog, juga dapat dilakukan oleh

Badan Pemerintah atau Badan Usaha dibidang pangan.

KESEMBILAN : 1. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras

bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan

rendah;

1. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran

Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga

beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan

rawan pangan;

1. Penyediaan …

1. Penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok

masyarakat berpendapatan rendah serta penyediaan dan

penyaluran beras untuk menjaga stabilitas harga beras,

menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan

pangan dilaksanakan oleh Perum Bulog.

KESEPULUH : Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras

dalam negeri.

KESEBELAS : 1. Penyediaan beras bagi kepentingan penyaluran beras bagi

kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan

pengadaan Cadangan Beras Pemerintah dilakukan dengan

mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari

pembelian Gabah petani dalam negeri sebagaimana diatur

dalam Diktum KETUJUH Instruksi Presiden ini;

1. Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah dilakukan oleh

Perum Bulog;

1. Pengadaan dan pengelolaan cadangan beras oleh

Pemerintah di daerah, selain untuk Cadangan Beras

Pemerintah yang dilakukan oleh Perum Bulog, dapat

dilakukan oleh Badan Pemerintah atau Badan Usaha

dibidang pangan.

KEDUA BELAS ...

KEDUA BELAS : 1. Menetapkan kebijakan ekspor dan impor beras secara

terkendali dalam rangka menjaga kepentingan petani dan

konsumen;

1. Impor beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat

dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak

mencukupi, untuk kepentingan memenuhi Cadangan Beras

Pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam

negeri;

1. Ekspor beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat

dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri telah

tercukupi dan tidak mengganggu stabilitas harga dalam

negeri.

KETIGA BELAS : Menetapkan kebijakan pendukung yang diperlukan bagi

efektifnya pelaksanaan kebijakan perberasan ini.

KEEMPAT BELAS : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan

koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

kinerja pelaksanaan kebijakan perberasan ini.

KELIMA BELAS : Semua ketentuan tentang penetapan harga pembelian gabah dan

beras dalam negeri oleh Pemerintah yang telah ada sebelum

dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 24 Desember 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO