PENYELENGGARAAN TRADE EXPO INDONESIA/PAMERAN PRODUK EKSPOR 2007

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRADE EXPO INDONESIA/PAMERAN PRODUK EKSPOR 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan ekspor non migas melalui peningkatan citra Indonesia

sebagai salah satu negara pemasok produk yang berdaya saing tinggi untuk

melayani kebutuhan pasar global, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden

tentang Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia/Pameran Produk Ekspor 2007;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

1. Menteri Perdagangan;

2. Menteri Perindustrian;

3. Menteri Luar Negeri;

4. Menteri Dalam Negeri;

5. Menteri Energi & Sumber Daya Mineral;

6. Menteri Pertanian;

7. Menteri Kehutanan;

8. Menteri Kelautan dan Perikanan;

9. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

10. Menteri Komunikasi dan Informatika;

11. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

12. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

13. Para ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

3. Para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Menteri Perdagangan menyelenggarakan Trade Expo Indonesia/

Pameran Produk Ekspor pada tanggal 23 sampai dengan 27

Oktober 2007 di Jakarta, yang selanjutnya dalam Instruksi Presiden

ini disebut PPE 2007.

KEDUA : Dalam rangka penyelenggaraan PPE 2007 sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA, Menteri Perdagangan:

• mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan,

pengaturan dan perencanaan program penyelenggaraan PPE

2007, dengan dukungan Menteri terkait, Pimpinan Lembaga

Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota, kalangan dunia usaha serta pihak-pihak lain

yang dianggap perlu;

• mengkoordinasikan penyelenggaraan PPE 2007 dengan para

eksportir untuk mendatangkan pembeli luar negeri yang

berdampak pada peningkatan ekspor non migas Indonesia;

• menunjuk pihak ketiga yang mampu dan berpengalaman

sebagai pelaksana penyelenggaraan PPE 2007 sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku, guna tercapainya sasaran

penyelenggaraan PPE 2007;

• melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

PPE 2007 agar dapat berjalan sesuai rencana dan sasaran yang

ditetapkan.

KETIGA : ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Para Menteri lainnya dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non

Departemen membantu dan mendukung penyelenggaraan PPE

2007 sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

KEEMPAT : Para Gubernur dan Bupati/Walikota membantu dan mendukung

PPE 2007 dengan menampilkan produk pengusaha daerah/wilayah

yang mempunyai kualitas ekspor.

KELIMA : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membantu dan

mendukung penyelenggaraan PPE 2007 dalam penyiapan arena,

menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan serta

transportasi sehingga memudahkan akses ke dan dari arena

pameran.

KEENAM : a. Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Trade

Expo Indonesia 2007 sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA huruf a, huruf b, dan huruf d dibebankan kepada

Anggaran Departemen Perdagangan, dalam hal ini Badan

Pengembangan Ekspor Nasional, tahun anggaran 2007 dan

sumber pendapatan lain yang tidak bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PPE 2007 oleh

pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

huruf c dibebankan kepada pelaksana tersebut dan biaya

kepesertaan dalam PPE 2007 dibebankan kepada masing-

masing peserta.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung

jawab.

Instruksi ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 27 Agustus 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso