PENETAPAN HARGA DASAR GABAH

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1998

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR GABAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk

meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar,

maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dan harga

pembelian untuk gabah/beras dari para petani oleh Koperasi Unit Desa

(KUD) serta harga pembelian dalam negeri oleh BULOG;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan

Pembangunan;

1. Menteri Pertanian;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

4. Menteri Dalam Negeri;

5. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;

6. Menteri Negara Urusan Pangan;

7. Gubernur Bank Indonesia;

8. Kepala Badan Urusan Logistik;

10.Kepala Biro Pusat Statistik;

11.Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Untuk : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk :

PERTAMA : Derhitung mulai tanggal 29 Januari 1998 menggunakan pedoman harga

pembelian dalam rangka pengadaan Gabah dan Beras produksi dalam

negeri, sebagai berikut :

1. Harga Dasar Gabah.

Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling (GKG) oleh KUD dari

petani di tingkat KUD adalah Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) per

kilogram.

1. Harga Pembelian BULOG:

• Gabah Kering Giling (GKG);

1. dari KUD adalah Rp. 616,00(enam ratus enam belas rupiah)

per kilogram.

1. Dari Non KUD adalah Rp. 610, 00 (enam ratus sepuluh

rupiah) per kilogram.

• Beras :

1. Dari KUD adalah Rp. 971,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu

rupiah) per kilogram.

1. Dari Non KUD adalah Rp. 961,00 (sembilan ratus enam

puluh satu rupiah) per kilogram.

KEDUA : Persyaratan kualitas untuk harga dasar gabah sebagaimana dimaksud

pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

Kadar air maksimum : 14%

Butir …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Butir hampa/kotoran maksimum : 3%

Butir kuning/rusak maksimum : 3%

Butir mengapur/hijau maksimum : 5%

Butir merah maksimum : 3%

KETIGA : Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang

ditetapkan pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual

produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai tabel

harga yang berlaku.

KEEMPAT : Para pejabat tersebut angka 2 sampai dengan angka 11 di bidangnya

masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk pelaksanaan

serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini

oleh instansi/pejabat di lingkungannya, dan Menteri Koordinator Bidang

Ekonomi, Keuangan dan Pengawsan Pembangunan mengkoordinasikan

pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur di dalam Instruksi Presiden ini.

KELIMA : Masa pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri dilakukan

sepanjang tahun mulai tanggal 29 Januari 1998.

KEENAM : Terhitung mulai berlakunya Instruksi Presiden ini, semua ketentuan

tentang penetapan harga dasar gabah dan beras yang telah ada sebelum

dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 29 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO