LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PENGENDALIAN BELANJA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PENGENDALIAN BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2013 dan mengurangi dampak risiko fiskal atas beban subsidi Bahan

Bakar Minyak (BBM), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Jaksa Agung Republik Indonesia;

3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

4. Sekretaris Kabinet;

5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas,

fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka

penghematan dan pengendalian belanja Kementerian Negara/

Lembaga Tahun Anggaran 2013 dengan berdasarkan pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : …

www.bphn.go.id

KEDUA : 1. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA, dilakukan sesuai dengan hasil Sidang Kabinet

tanggal 8 Mei 2013;

1. Masing - masing Kementerian Negara/Lembaga melakukan

pemblokiran mandiri terhadap Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan

menyampaikannya kepada Kementerian Keuangan, untuk

selanjutnya dilakukan pemblokiran dalam rangka

pemotongan anggaran.

KETIGA : Pemotongan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dilakukan :

1. Terhadap kegiatan yang bersumber dana dari Rupiah

Murni, dengan tidak mengurangi anggaran:

• kebutuhan biaya tetap berupa belanja pegawai dan

belanja barang operasional penyelenggaraan kantor;

• kebutuhan anggaran dalam rangka penyediaan dana

Rupiah Murni Pendamping;

• alokasi anggaran pendidikan;

• alokasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;

• alokasi Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri;

• alokasi Badan Layanan Umum (BLU); dan

• alokasi Surat Berharga Syariah Negara Project Base

Sukuk (SBSN PBS).

1. Terhadap …

www.bphn.go.id

1. Terhadap alokasi anggaran Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) sepanjang tidak menghambat pencapaian

target penerimaan dan kinerja PNBP;

1. Dengan mengoptimalkan pemotongan sebagaimana

dimaksud pada angka 1, atas alokasi anggaran belanja

barang non operasional non prioritas, anggaran yang

diblokir, output cadangan, perjalanan dinas, honorarium,

dan biaya rapat, serta hasil optimalisasi/sisa dana

swakelola, sebagai sumber pemenuhan pemotongan

anggaran;

1. Dengan memperhatikan realisasi anggaran belanja

Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan saat

dilakukannya pemotongan anggaran, kegiatan yang sudah

terikat kontrak, pemenuhan kewajiban pemerintah yang

bersifat in kracht, serta tunggakan yang tidak dapat

ditunda;

1. Dengan tetap mengupayakan terpenuhinya pencapaian

output/outcome dari kegiatan/program prioritas nasional.

KEEMPAT : Segera mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja

Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013,

khususnya terhadap program/kegiatan yang tidak dilakukan

pemotongan anggaran.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung

jawab.

Instruksi …

www.bphn.go.id

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 17 Mei 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati

www.bphn.go.id