Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
INPRES Berlaku

TENT ANG

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENT ANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN7 (TUJUH) POS LINTASBATAS NEGARA

TERPADU DAN SARANAPRASARANAPENUNJANG

DI KAWASAN PERBATASAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mempercepat pembangunan 7 (tujuh) Pas Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang, dengan ini menginstruksikan:

Kepada 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukurn, dan Keamanan;

  1. Menteri Dalam Negeri;

  2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

  3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

  4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

  5. Menteri Keuangan;

  6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Sadan Pertanahan Nasional;

  7. Menteri Perhubungan;

  8. Menteri Perdagangan;

  9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

  10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

  11. Menteri Komunikasi dan Informatika;

  12. Menteri Pertanian;

  13. Menteri Kesehatan;

  14. Menteri Kelautan dan Perikanan;

  15. Kepala Sadan Nasional Pengelola Perbatasan;

  16. Gubernur ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

2

  1. Gubemur Kalimantan Barat;

  2. Gubemur Nusa Tenggara Timur;

  3. Gubernur Papua;

  4. Bupati Kapuas Hulu;

  5. Bupati Sambas;

  6. Bupati Sanggau;

  7. Bupati Belu;

  8. Bupati Malaka;

  9. Bupati Timar Tengah Utara;

  10. Walikota Jayapura.

Untuk

PERTAMA Mengambil langkah-langkah pembangunan sesuai tugas,

fungsi dan kewenangan rnasing-rnasing secara terkoordinasi

dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan 7 (tujuh)

Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan sarana prasarana

penunjang di kawasan perbatasan, yakni:

  • Pos Lintas Batas Negara Terpadu Aruk, Kabupaten Sambas;

  • Pos Lintas Batas Negara Terpadu Entikong, Kabupaten

Sanggau

  • Pos Lintas Batas Negara Terpadu Nanga Badau, Kabupaten

Kapuas Hulu;

  • Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain, Kabupaten Belu;

  • Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motamasin, Kabupaten

Malaka;

  • Pos Lintas Batas Negara Terpadu Wini, Kabupaten Timer

Tengah Utara;

  • Pos Lintas Batas Negara Terpadu Skouw, Kota Jayapura.

KEDUA: ... l

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

3

KEDUA Khusus kepada:

  1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, memberikan pengarahan dan pengawasan umum dalam pelaksanaan pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terp ad u.

  2. Menteri Dalam Negeri,memfasilitasi percepatan penyelesaian status Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah di 7 (tujuh) Pos Lintas Batas NegaraTerpadu.

  3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, memastikan keberlangsungan kegiatan dan pencapaian sasaran program pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu.

  4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat:

  • mempercepat penyelesaian legalisasi rancangan masterplan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu;
  • mempercepat pembangunan gedung 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan sarana prasarana penunjang;
  • menyediakan jaringan transportasi 7 (tujuh) Pos Lintas

Batas Negara Terpadu;

  • menyediakan Sistem Penyediaan Air Minum di 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan

permukiman sekitarnya;

  • menyediakan sistem sanitasi yang meliputi drainase, pengolahan limbah, dan persampahan di 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan permukirnan

sekitarnya;

  • menyediakan ... /.

PRE SI DEN

REPUBLIK INDONESIA

4

  • menyediakan perumahan bagi petugas kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan pengamanan di perbatasan.
  1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempercepat penyelesaian permasalahan lahan yang berkaitan dengan status kawasan.
  2. Menteri Keuangan:
  • melakukan langkah-langkah percepatan untuk pengalihan Barang Milik Negara;
  • rnelengkapi dan memodernisasi sarana prasarana kepabeanan.
  1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, mempercepat proses legalisasi aset pada lokasi pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan lokasi sekitarnya sesuai tata ruang dan peraturan perundang- undangan.
  2. Menteri Perhubungan:
  • rnenyediakan/membangun sarana prasarana transport.asi di kawasan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan kawasan sekitarnya;
  • melakukan pembangunan terminal barang intemasional di kawasan Pos Lintas Batas Negara dan fasilitas penunjangnya.
  1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mempercepat penyediaan sarana dan prasarana/ infrastruktur ketenagalistrikan di Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan

kawasan sekitarnya.

  1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyediakan/ memperbarui sarana prasarana xeimigrasian di Pos Lintas

Batas Negara Terpadu. j

  1. Menteri ... l--

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

5

  1. Menteri Perdagangan:
  • menyediakan/merevitalisasi pasar perbatasan di kawasan penunjang Pos Lintas Batas Negara Terpadu; dan
  • memperlancar kegiatan perdagangan/tata niaga lintas batas negara.

  1. Menteri Komunikasidan Informatika, membangun pemancar dan jaringan telekomunikasidan informasi.

  2. Menteri Pertanian, menyediakan/memperbarui sarana prasarana karantina pertanian di Pos Lintas Batas Negara Terpadu.

  3. Menteri Kesehatan, menyediakan/rnemperbarui sarana prasarana karantina kesehatan di Pos Lintas Batas Negara

Terpadu.

  1. Menteri Kelautan dan Perikanan, menyediakan/memperbarui sarana prasarana karantina ikan di Pos Lintas Batas Negara Terpadu.

  2. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan:

  • mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan Pos Lintas Batas Negara terpadu;
  • menetapkan masterplan Pos Lintas Batas Negara Terpadu;
  • menyusun regulasi terkait pengelolaan Pos Lintas

Batas Negara Terpadu; clan

  • melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu.
  1. Gubernur Kalirnantan Barat, Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Gubernur Papua, sesuai kewenangannya:
  • mengoordinasikan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

6

  • mengoordinasikan dan menyiapkan lahan siap bangun;

  • melaksanakan pengalihan aset barang milik negara;

  • memfasilitasi percepatan pelaksanaan pembangunan

Pos Lintas Batas Negara Terpadu.

  1. Bupati Sanggau, Bupati Kapuas Hulu, Bupati Sambas,

Bupati Belu, Bupati Malaka, Bupati Timor Tengah Utara,

dan Walikota Jayapura, sesuai kewenangannya:

  • menyiapkan lahan siap bangun;

  • melaksanakan pengalihan aset barang milik negara;

  • mempercepat proses perizinan;

  • memfasilitasi percepatan pelaksanaan pernbangunan

Pos Lintas Batas Negara Terpadu.

KETIGA Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA melaksanakan langkah-langkah terobosan dalarn

rangka percepatan penyelesaian pembangunan Pos Lintas

Batas Negara paling lambat 2 (dua) tahun sejak Instruksi

Presiden ini dikeluarkan.

f

KEEMPAT Pembiayaan pelaksanaan Percepatan Pernbangunan Pos Lintas
Batas Negara Terpadu di Kawasan Perbatasan dibebankan

, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah serta surnber lain yang tidak

mengikat yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

KELI MA Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh

tanggung jawab.

Instruksi , ..

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

7

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI