Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
INPRES Berlaku

PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL DALAM RANGKA MENGHADAPI

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL DALAM RANGKA MENGHADAPI

MASYARAKAT EKONOMI ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesiapan

menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast

Asian Nations (ASEAN), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;

  1. Sekretaris Kabinet;

  2. Jaksa Agung;

  3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

  4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

  5. Para Gubernur;

  6. Para Bupati/Walikota;

Untuk:

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing

secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melakukan

peningkatan daya saing nasional dan melakukan

persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang

akan dimulai pada Tahun 2015.

KEDUA : Pelaksanaan peningkatan daya saing nasional dan

persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA,

berpedoman pada strategi sebagai berikut:

  1. Pengembangan ...
  1. Pengembangan Industri Nasional, yang fokus pada:
  • Pengembangan Industri Prioritas Dalam Rangka

Memenuhi Pasar ASEAN;

  • Pengembangan Industri Dalam Rangka

Mengamankan Pasar Dalam Negeri;

  • Pengembangan Industri Kecil Menengah;

  • Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Penelitian;

  • Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
  1. Pengembangan Pertanian, yang fokus pada:
  • Peningkatan Investasi Langsung di Sektor

Pertanian;

  • Peningkatan Akses Pasar;
  1. Pengembangan Kelautan dan Perikanan, yang fokus

pada:

  • Penguatan Kelembagaan dan Posisi Kelautan dan

Perikanan;

  • Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;

  • Penguatan Pasar Dalam Negeri;

  • Penguatan dan Peningkatan Pasar Ekspor;

  1. Pengembangan Energi, yang fokus pada:
  • Pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan

pengurangan penggunaan energi fosil (Bahan

Bakar Minyak);

  • Pengembangan sub sektor energi baru, terbarukan

dan konservasi energi;

  • Peningkatan ...
  • Peningkatan pasokan energi dan listrik agar dapat

bersaing dengan negara yang memiliki

infrastruktur lebih baik;

  1. Pengembangan Infrastruktur, yang fokus pada:

  • Pengembangan Infrastruktur Konektivitas;

  • Peningkatan Daya Saing Infrastruktur;

  • Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran;

  1. Pengembangan Sistem Logistik Nasional;

  2. Pengembangan Perbankan;

  3. Pengembangan Investasi, yang fokus pada:

  • Peningkatan investasi melalui peningkatan

kepastian hukum;

  • Kemudahan Berusaha;

  • Perluasan Investasi;

  • Database Investasi;

  • Peningkatan Daya Saing Investasi;

  • Perluasan Investasi Perusahaan Nasional di

Kawasan ASEAN;

  1. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,

yang fokus pada:

  • Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah dari Sisi Pembiayaan;

  • Pengembangan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah dalam Rangka Peningkatan

Eligibilitas dan Kapabilitas Daya Saing Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah;

  • Mendorong Pemberdayaan Sektor Riil dan Daya

Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

  1. Pengembangan ...
  1. Pengembangan Tenaga Kerja, yang fokus pada:

  • Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;

  • Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga

kerja;

  1. Pengembangan Kesehatan, yang fokus pada:

  • Peningkatan ketahanan pasar jamu dalam negeri;

  • Peningkatan Akses Pasar;

  1. Pengembangan Perdagangan, yang fokus pada:

  • Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri;

  • Peningkatan Ekspor dan Kerjasama Internasional;

  • Pengkajian Kebijakan Perdagangan dalam

Mendukung Implementasi Masyarakat Ekonomi

ASEAN;

  • Pengembangan Fasilitas Pembiayaan Ekspor;

  • Edukasi Publik mengenai Masyarakat Ekonomi

ASEAN 2015;

  1. Pengembangan Kepariwisataan, yang fokus pada:

  • Pengembangan Destinasi Wisata;

  • Pengembangan Acara (event) Pariwisata;

  1. Pengembangan Kewirausahaan, yang fokus pada:

  • Pengembangan wirausaha pemula;

  • Perluasan peran wirausaha muda;

  • Pengembangan usaha berbasis temuan baru

(Invention/Resources and Development).

KETIGA : ...

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini,

Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian

melakukan koordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia

dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan

kewenangan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa

Keuangan.

KEEMPAT : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

mengoordinasikan pelaksanaan strategi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dan melaporkan

secara berkala kepada Presiden.

  1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam

pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada

angka 1, berkoordinasi dengan Komite Nasional

Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN

yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden

tersendiri.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh

tanggung jawab.

Instruksi ...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati