KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan

pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan

pertumbuhan ekonomi nasional, dan sebagai kelanjutan Instruksi Presiden

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, dengan

ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Perdagangan;

3. Menteri Dalam Negeri;

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

5. Menteri Perhubungan;

6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Menteri Perindustrian;

8. Menteri Pekerjaan Umum;

9. Menteri Komunikasi dan Informatika;

10. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

11. Menteri Pendidikan Nasional;

1. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional;

1. Menteri …

2. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

4. Menteri Negara Perumahan Rakyat;

5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

6. Menteri Sekretaris Negara;

7. Sekretaris Kabinet;

8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

9. Kepala Badan Pertanahan Nasional;

10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

11. Para Gubernur;

12. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas,

fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka

pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil

dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program yang

meliputi perbaikan iklim investasi, reformasi sektor keuangan,

percepatan pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan

usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana tercantum dalam

lampiran Instruksi Presiden ini.

KETIGA ...

KETIGA : a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para

Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

• Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini sepanjang

terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank

Indonesia, Menteri yang terkait agar berkoordinasi dengan

Gubernur Bank Indonesia.

KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian :

1. Memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan

melaporkan secara berkala kepada Presiden;

1. Membentuk Tim Pemantau dan menetapkan tugas, susunan

organisasi, keanggotaan, tata kerja dan kesekretariatan Tim

Pemantau.

KELIMA : Para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen,

Gubernur dan Bupati/Walikota memantau pelaksanaan Instruksi

Presiden ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan

masing-masing dan menunjuk seorang pejabat di lingkungan

masing-masing untuk membantu pelaksanaan tugas Tim

Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT

Instruksi Presiden ini.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2007

PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

ttd.

Lambock V. Nahattands