Inpres No. 5 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Mendukung Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih - JDIH BPK
SK No 293327 A
- Menteri Koordinator Bidang Pangan;
- Menteri Koperasi;
- Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Menteri Keuangan;
- Menteri Pertahanan;
- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Menteri ... Kepada Dalam rangka percepatan operasionalisasi Koperasi Desai Kelurahan Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta percepatan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, perlu dilakukan pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pemenuhan Program Prioritas Presiden. Untuk itu, perlu melaksanakan langkah-langkah strategis, terpadu, terintegrasi, terkoordinasi, dan terkendali antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara, dengan mi menginstruksikan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENGADAANDAN PENGELOLAANSUMBER DAYAMANUSIA DALAMRANGKAMENDUKUNG PERCEPATAN OPERASIONALISASI KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DAN KAMPUNGNELAYANMERAH PUTIH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SALINAN
KEDUA... marrusia. Mengambil terkoordinasi, fungsi, dan melaksanakan: 1. pengadaan, meliputi persiapan seleksi, pelaksanaan seleksi, pembentukan dan pembinaan karakter, serta pengangkatan dan penempatan sumber daya manusia sesuai Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pemenuhan Program Prioritas Presiden, yang selanjutnya akan ditugaskan sebagai: a. karyawan kontrak dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)untuk penempatan di Koperasi Desai Kelurahan Merah Putih (KDIKMP);dan b. karyawan kontrak dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk penempatan di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatan sumber daya manusia; dan 2. pengelolaan, yaitu pembayaran penghasilan sumber daya manusia hasil seleksi Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pemenuhan Program Prioritas Presiden (Panselnas) yang ditugaskan di KDjKMP dan KNMP (sumber daya manusia KDjKMP dan KNMP)guna mendukung percepatan operasionalisasi KD/KMP dan KNMP, untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatan sumber daya langkah-langkah komprehensif yang terintegrasi, dan terkendali sesuai tugas, kewenangan masing-masing, untuk 9. Menteri Dalam Negeri; 10. Menteri Ketenagakerjaan; 11. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 12. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 13. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara; 14. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara; 15. Direktur Utama PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero); dan 16. Direktur Utama PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No 293238 A Untuk KESATU
KEEMPAT... b. pengelolaan sumber daya manusia KNMP yang berstatus karyawan PKWTuntuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatan sumber daya manusia dimaksud. a. pengadaan sumber daya manusia bersama dengan Panselnas untuk menjadi karyawan kontrak dengan status PKWTuntuk penempatan di KNMP;dan 2. Menugaskan PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) untuk melaksanakan: b. pengelolaan sumber daya manusia 'KDj KMP yang berstatus karyawan PKWTuntuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatan sumber daya manusia dimaksud. a. pengadaan sumber daya manusia bersama dengan Panselnas yang akan menjadi karyawan kontrak dengan status PKWTuntuk penempatan di KDjKMP; dan l. Menugaskan PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk melaksanakan: 2. mitigasi risiko untuk mengatasi hambatan serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan operasionalisasi KDj KMPdan KNMP. 1. koordinasi dan sinergi kegiatan serta penyelarasan strategi pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia KDjKMP dan KNMP antar KementerianjLembaga dan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk; dan Melakukan strategi pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan operasionalisasi KDj KMP dan KNMP secara berkesinambungan melalui:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No 293239 A KETIGA KEDUA
d. melakukan ... c. menetapkan standardisasi kompetensi sumber daya manusia pengelolaKD/KMP; b. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis dalam rangka pengadaan sumber daya manusia KD/KMP, menetapkan titik lokasi KD/ KMP dan formasi jabatannya, menyiapkan materi Tes Kemampuan Bidang (TKB) terkait koperasi, dan menyiapkan kurikulum dan materi pelatihan serta tenaga pengajar/ fasilitator di bidang koperasi; a. melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (Kepala BP BUMN) dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia KD/KMP; 2. Menteri Koperasiuntuk: d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan operasionalisasi KD/ KMPdan KNMP. c. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian penyelesaian hambatan dalam pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan operasionalisasi KD/ KMPdan KNMP;dan b. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan operasionalisasi KD/ KMPdan KNMP; a. mengoordinasikan tindak lanjut pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan operasionalisasi KD/KMPdan KNMPdengan Panselnas;
- Menteri KoordinatorBidang Pangan untuk: Khusus kepada:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No 293240A KEEMPAT
SK No 293241A J. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan percepatan operasionalisasi KD/ KMP. 1. mengoordinasikan pelaksanaan penugasan khusus kepada PT.Agrinas Pangan Nusantara (Persero)dalam pengelolaan sumber daya manusia KD/KMP;dan h. melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan terkait alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk keperluan pengelolaan, yaitu pembayaran penghasilan sumber daya manusia KD/ KMPyang ditugaskan di KD/ KMPdengan status PKWTuntuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatan sumber daya manusia dimaksud; g. merencanakan dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia KD/ KMP melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. menyiapkan fasilitasi dukungan digitalisasi sumber daya manusia KD/KMP sebagai sarana pendataan, pengelolaan, dan operasionalisasi KD/ KMP yang terintegrasi melalui sistem informasi manajemen KD/KMP; e. memberikan fasilitasi, pendampingan, dan dukungan teknis dalam pelaksanaan penugasan khusus pengelolaan sumber daya manusia KD/ KMP oleh PT.AgrinasPangan Nusantara (Persero)sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Menteri ... d. melakukan kerja sarna dengan PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero)dalam rangka pengangkatan dan penempatan termasuk pengelolaan, yaitu pembayaran penghasilan sumber daya manusia KD/ KMPdengan status PKWTuntuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatan sumber daya manusia dimaksud;
PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA
h. mengoordinasikan ... 3. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk: a. melakukan koordinasi dengan Kepala BP BUMNserta instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia KNMP; b. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis dalam rangka pengadaan sumber daya manusia KNMP, menetapkan titik lokasi dan formasi jabatannya, menyusun materi TKBterkait kelautan dan perikanan, menyiapkan kurikulum dan materi pelatihan serta tenaga pengajar/ fasilitator di bidang kelautan dan perikanan; c. menetapkan standardisasi kompetensi sumber daya manusia pengelolaKNMP; d. melakukan kerja sarna dengan PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero)dalam rangka pengangkatan dan penempatan termasuk pengelolaan, yaitu pembayaran penghasilan sumber daya manusia KNMP dengan status PKWTuntuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatan sumber daya manusia dimaksud; e. memberikan fasilitasi, pendampingan, dan dukungan teknis dalam pelaksanaan penugasan khusus pengelolaan sumber daya manusia KNMP oleh PT.AgrinasJaladri Nusantara (Persero)sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. merencanakan dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia KNMP melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; g. melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan terkait alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk keperluan pengelolaan, yaitu pembayaran penghasilan sumber daya manusia KNMP yang ditugaskan di KNMPdengan status PKWTuntuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatan sumber daya manusia dimaksud;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No 293242 A
- Menteri ... b. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran untuk pengelolaan, yaitu pembayaran penghasilan sumber daya manusia KD/KMP dan KNMPdengan status PKWTuntukjangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatan sumber daya manusia berdasarkan usulan dari Kernen terian / Lernbaga. a. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran berdasarkan usulan kebutuhan anggaran dari masing-masing Kementeriarr/Lembaga untuk melaksanakan pengadaan sumber daya manusia KD/KMP dan KNMPsesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Instruksi Presiden ini; dan
- Menteri Keuangan untuk: c. memastikan penyelenggaraan pengadaan sumber daya manusia KD/KMP dan KNMP berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia KD/ KMPdan KNMP melalui Panselnas, termasuk berkoordinasi dengan Kepala BP BUMN dan instansi terkait lainnya untuk memastikan pelaksanaan teknis pengadaan dapat berjalan secara optimal; dan a. merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional pengadaan sumber daya manusia KD/KMP dan KNMP;
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk:
- melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan percepatan operasionalisasi KNMP. h. mengoordinasikan pelaksanaan penugasan khusus kepada PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) dalam pengelolaan sumber daya manusia KNMP;dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No 293243 A
- Menteri ...
- Menteri Pertahanan untuk: a. melakukan koordinasi dengan Kepala BP BUMN dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia KDjKMP dan KNMP; b. menyiapkan materi tes Mental Ideologi, melaksanakan uji pemeriksaan kesehatan, dan tes Mental Jdeologi; c. merumuskan instrumen, metode, dan materi, serta melaksanakan pembentukan dan pembinaan karakter sumber daya manusia KDjKMP dan KNMP, yang meliputi antara lain Komponen Cadangan dan manajerial di bidang koperasi serta kelautan dan perikanan; d. merencanakan dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia KD/KMP dan KNMP melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program pembentukan dan pembinaan karakter.
- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk: a. melakukan koordinasi dengan Kepala BP BUMNserta instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan seleksi sumber daya manusia KDjKMP dan KNMP; b. menyiapkan materi tes potensi kognitif untuk dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara; dan c. merencanakan dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia KD/ KMPdan KNMP melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mendorong Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung kelancaran proses pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia KD/KMP dan KNMP.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No 293244 A
b. mengoordinasikan ... 12. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk: a. melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia hasil seleksi Panselnas dalam rangka mendukung percepatan operasional KD/ KMPdan KNMP; 9. Menteri Dalam Negeri untuk mendorong Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten Zkota dalam mendukung kelancaran proses pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia KD/KMP dan KNMP. 10. Menteri Ketenagakerjaan untuk memberikan fasilitasi dan dukungan di bidang ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan sumber daya marrusia KD/KMP dan KNMP. 11. Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk: a. melakukan koordinasi dengan Kepala BP BUMNserta instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia KD/KMP dan KNMP; b. menetapkan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia KD/KMP dan KNMP; c. menyiapkan sistem dan sarana pendukung seleksi pengadaan sumber daya manusia KD/KMP dan KNMP; d. merencanakan dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia KDjKMP dan KNMP melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan seleksi menggunakan Computer Assisted Test (CAT)dan melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan seleksi sumber daya manusia KD/KMP dan KNMP, termasuk sarana dan prasarana seleksi di titik lokasi mandiri dalam hal kapasitas yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara tidak mencukupi; dan f. melakukan integrasi pengolahan data hasil pelaksanaan seleksi sumber daya manusia KD/KMP dan KNMP.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No 293245 A
b. melakukan ... 6) pelaksanaan kerja sarna dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan seleksi sumber daya manusia KDI KMP dan KNMP; data hasil daya manusia 5) pengintegrasian pengolahan pelaksanaan seleksi sum ber KD/ KMPdan KNMP;dan 4) pelaksanaan seleksi sumber daya mariusra KD/KMP dan KNMP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) penyiapan sistem dan saran a pendukung seleksi pengadaan sumber daya manusia KD/KMP dan KNMP; 2) penetapan kebijakan teknis seleksi sumber daya manusia Badan Usaha Milik Negara dan pedoman pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia KD/ KMPdan KNMP; 1) pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalarn rangka pencapaian tujuan pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia KD/ KMPdan KNMP; a. melakukan koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia KD/KMP dan KNMP,meliputi: 13. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara untuk: c. melaksanakan penugasan pengawasan lainnya sesuai dengan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah. b. mengoordinasikan pengawasan intern dengan Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga dan Satuan Pengawasan Intern Badan Usaha Milik Negara atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern dari pihak terkait; dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No 293246 A
c. melakukan ... b. melakukan kerja sarna dengan Menteri Koperasi dalam rangka pengangkatan dan penernpatan termasuk pengelolaan, yaitu pembayaran penghasilan sumber daya rnanusia KDj KMP dengan status PKWT untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatan sumber daya manusia dimaksud; dan a. bersama dengan Panselnas melaksanakan seleksi surnber daya manusia KD/ KMP; 15. Direktur Utama PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk: b. memastikan PT. Danantara Asset Management danjatau Badan Usaha Milik Negara lainnya untuk rnemberikan dukungan teknis dan sistem pengelolaan sumber daya manusia KDjKMP dan KNMPtermasuk seleksi. a. melakukan koordinasi dengan Kepala BP BUMNserta instansi terkait lainnya dalam rangka pernberian dukungan pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia KDj KMPdan KNMP;dan 14. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara untuk: d. melakukan monitoring dan evaluasi pengadaan sumber daya manusia KDj KMPdan KNMP. c. merencanakan dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia KDjKMP dan KNMP melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan b. melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara untuk penugasan khusus PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) dalam pelaksanaan seleksi sumber daya manusia KDj KMP dan KNMP bersama dengan Panselnas;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No 293247 A
Instruksi ... MenterijKepala Lembaga dan Badan Usaha MilikNegara wajib melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan bersinergi secara aktif serta menjaga tata kelola yang baik. MenterijKepala Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. c. melakukan koordinasi dengan masing-masing Kementerianj Lembaga terkait dalam rangka pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia KNMP. b. melakukan kerja sarna dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka pengangkatan dan penempatan termasuk pengelolaan, yaitu pembayaran penghasilan sumber daya manusia KNMP dengan status PKWTuntuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatan sumber daya manusia dimaksud; dan a. bersama dengan Panselnas melaksanakan seleksi sumber daya manusia KNMP; 16. Direktur Utama PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) untuk: c. melakukan koordinasi dengan masing-masing KementerianjLembaga terkait dalam rangka pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia KDjKMP.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No 293248 A KETUJUH KEENAM KELIMA
SK No 293329 A Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIANSEKRETARIATNEGARA BLIK INDONESIA PRABOWO SUBIANTO ttd. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2026 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
