Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
INPRES Berlaku

PENGAMANAN PRODUKSI BERAS NASIONAL DALAMepkumham.goMENGHADAPI KONDISI IKLIM EKSTRIM

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENGAMANAN PRODUKSI BERAS NASIONAL DALAMepkumham.goMENGHADAPI KONDISI IKLIM EKSTRIM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya mengamankan produksi gabah/beras nasional serta antisipasi dan respon

cepat untuk menghadapi kondisi iklim ekstrim, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

  1. Menteri Pertanian;

  2. Menteri Pekerjaan Umum;

  3. Menteri Perhubungan;

  4. Menteri Perdagangan;

  5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

  6. Menteri Komunikasi dan Informatika;

  7. Menteri Kehutanan;

  8. Menteri Keuangan;

  9. Menteri Dalam Negeri;

  10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

  1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

  2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

www.djpp.depkumham.go.id

  1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

  2. Kepala Badan Pertanahan Nasional;

  3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

  4. Gubernur;

  5. Bupati/Walikota;

Untuk:

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara

terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan

masing-masing untuk mengamankan produksi gabah/beras nasionalepkumham.goserta antisipasi dan respon cepat menghadapi kondisi iklim ekstrim.

KEDUA : 1. Menteri Pertanian:

  • melakukan analisis risiko dampak iklim ekstrim terhadap

produksi dan distribusi gabah/beras serta mendiseminasikan

informasi kepada petani;

  • meningkatkan luas lahan dan pengelolaan air irigasi untuk

pertanian padi dalam mengantisipasi dan menghadapi

kondisi iklim ekstrim;

  • meningkatkan ketersediaan benih, pupuk, dan pestisida yang

sesuai, baik dalam jenis, mutu, waktu, lokasi, dan jumlah;

  • meningkatkan tata kelola u sahatani, pengendalian

Organisme Pengganggu Tumbuhan, penanganan bencana

banjir, dan kekeringan pada lahan pertanian padi;

  • menyediakan dan menyalurkan bantuan benih, pupuk, dan

pestisida secara cepat serta bantuan biaya usahatani, bagi daerah

yang mengalami puso dan terkena bencana;

  • m e n i n g k at k a n k i n e rj a p e t u g a s l a p an g an d a l am

mengantisipasi dan melaksanakan respon cepat dampak

kondisi iklim ekstrim;

www.djpp.depkumham.go.id

  • meningkatkan alat dan mesin pertanian, baik dalam jumlah

maupun mutu untuk mempercepat pengelolaan usahatani padi;

  • meningkatkan kegiatan pasca panen untuk mengurangi

kehilangan hasil dan penurunan mutu gabah/beras;

  • memperkuat cadangan gabah/beras Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan masyarakat;

  • meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan cadangan

pangan, terutama dengan memanfaatkan sumber pangan lokal.

  1. Menteri Pekerjaan Umum:epkumham.goa. meningkatkan dan mengembangkan fungsi infrastruktur

kepekerjaanumuman dalam menunjang pertanian padi; dan

  • memberikan dukungan dalam meningkatkan pengelolaan air

irigasi untuk pertanian padi dalam kondisi iklim ekstrim.

  1. Menteri Perhubungan:
  • meningkatkan fungsi infrastruktur transportasi untuk

mendukung distribusi gabah/beras; dan

  • menyediakan sarana transportasi distribusi gabah/beras pada

daerah-daerah yang terkena dampak kondisi iklim ekstrim.

  1. Menteri Perdagangan:
  • meningkatkan pasokan dan distribusi gabah/beras di

daerah-daerah yang terkena dampak kondisi iklim ekstrim;

  • memberikan dukungan dalam memperkuat cadangan

gabah/beras Pemerin tah, Pemerintah Daerah, d an

masyarakat; dan

  • meningkatkan sistem distribusi gabah/beras dari daerah

surplus ke daerah defisit.

www.djpp.depkumham.go.id

  1. Menteri Badan Usaha Milik Negara:
  • meningkatkan fungsi Badan Usaha Milik Negara dalam

penyediaan lahan pada kawasan hutan dengan pola

tumpang sari produksi untuk tanaman padi;

  • meningkatkan fungsi Badan Usaha Milik Negara dalam

penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan distribusi

gabah/beras; dan

  • memperkuat fungsi Badan Usaha Milik Negara dalam

pengadaan dan pengelolaan cadangan gabah/beras

Pemerintah.epkumham.go6. Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan

dalam melakukan diseminasi informasi peringatan dini kondisi

iklim ekstrim dan risiko dampaknya pada produksi serta distribusi

gabah/beras.

  1. Menteri Kehutanan memberikan dukungan dalam meningkatkan

luas lahan dengan pola tumpang sari untuk pertanian padi

melalui pemanfaatan kawasan hutan.

  1. Menteri Keuangan mengalokasikan anggaran yang diperlukan

dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

  1. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap Pemerintah Daerah dalam antisipasi dan respon cepat

menghadapi kondisi iklim ekstrim.

  1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengerahkan

peralatan dan personil dalam memberikan dukungan untuk

pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, penanganan

bencana banjir, dan kekeringan pada lahan pertanian padi.

  1. Panglima Tentara Nasional Indonesia mengerahkan peralatan dan

personil dalam memberikan dukungan untuk pengendalian

Organisme Pengganggu Tumbuhan, penanganan bencana banjir, dan

kekeringan pada lahan pertanian padi.

www.djpp.depkumham.go.id

  1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melakukan

an alisis kondisi iklim ekstrim dan diseminasi informasi

peringatan dini iklim ekstrim kepada Kementerian Pertanian dan

instansi terkait.

  1. Kepala Badan Pertanahan Nasional memberikan dukungan dalam

mengurangi laju penyusutan luas lahan untuk pertanian padi dan

meningkatkan pemanfaatan lahan terlantar.

  1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengerahkan

peralatan dan personil dalam memberikan dukungan untuk

pengendalian penanganan bencana alam khususnya bencanaepkumham.gobanjir dan kekeringan pada lahan pertanian padi.

  1. Gubernur:

a . melakukan pembin aan d an pen g awasan terh ad ap

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi dan

respon cepat menghadapi kondisi iklim ekstrim; dan

b . men galokas ikan anggaran yang diperlukan d alam

pelaksanaan Instruksi Presiden ini dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing provinsi.

  1. Bupati/Walikota:
  • melaksanakan antisipasi dan respon cepat menghadapi

kondisi iklim ekstrim pada wilayahnya masing-masing; dan

  • men galokas ikan anggaran yang diperlukan d alam

pelaksanaan Instruksi Presiden ini dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing kabupaten/ kota.

KETIGA : Men ter i Pe re n can a an Pemb an gu nan N asi o n al /Kep al a

Bad an Perencanaan Pembangunan Nasional:

  • mengoordinasikan penyusunan kebijakan jangka menengah yang

komprehensif mengenai adaptasi dalam menghadapi kondisi

www.djpp.depkumham.go.id

iklim ekstrim dalam rangka mendukung ketahanan pangan

nasional; dan

  • melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi

Presiden ini.

KEEMPAT : Men teri Koo rdinator Bidang Perekonomian

men goord inasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.epkumham.goInstruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 2 Maret 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Perekonomian dan Industri,

ttd.

Ratih Nurdiati

www.djpp.depkumham.go.id