FOKUSFOKUSFOKUSFOKUS PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM EKONOMIEKONOMIEKONOMIEKONOMI TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2008200820082008 - 2009200920092009

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSIINSTRUKSIINSTRUKSIINSTRUKSI PRESIDENPRESIDENPRESIDENPRESIDEN REPUBLIKREPUBLIKREPUBLIKREPUBLIK INDONESIAINDONESIAINDONESIAINDONESIA

NOMORNOMORNOMORNOMOR 5555 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2008200820082008

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

FOKUSFOKUSFOKUSFOKUS PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM EKONOMIEKONOMIEKONOMIEKONOMI TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2008200820082008 - 2009200920092009

PRESIDENPRESIDENPRESIDENPRESIDEN REPUBLIKREPUBLIKREPUBLIKREPUBLIK INDONESIA,INDONESIA,INDONESIA,INDONESIA,

Dalam upaya pelaksanaan program ekonomi Tahun 2008 - 2009 dari Kabinet

Indonesia Bersatu yang bersifat prioritas dan memerlukan koordinasi serta sebagai

kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan

Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Perdagangan;

3. Menteri Dalam Negeri;

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

5. Menteri Perhubungan;

6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Menteri Perindustrian;

8. Menteri Pekerjaan Umum;

9. Menteri Komunikasi dan Informatika;

10. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

11. Menteri Pendidikan Nasional;

12. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

13. Menteri Pertanian;

14. Menteri Kehutanan;

15. Menteri Kelautan dan Perikanan;

16. Menteri ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

3. Menteri Negara Perumahan Rakyat;

4. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;

5. Menteri Sekretaris Negara;

6. Sekretaris Kabinet;

7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

8. Kepala Badan Pertanahan Nasional;

9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

10. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan;

11. Para Gubernur;

12. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan

kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Fokus

Program Ekonomi Tahun 2008-2009 guna meningkatkan

pertumbuhan ekonomi nasional, kelestarian sumber daya alam,

peningkatan ketahanan energi dan kualitas lingkungan, dan untuk

pelaksanaan berbagai komitmen Masyarakat Ekonomi Association of

Southeast Asian Nations (ASEAN).

KEDUA …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program yang meliputi

perbaikan iklim investasi, ekonomi makro dan keuangan, ketahanan

energi, sumber daya alam, lingkungan dan pertanian, pemberdayaan

usaha mikro, kecil dan menengah, pelaksanaan komitmen Masyarakat

Ekonomi ASEAN, infrastruktur, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KETIGA : a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan

kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri, Kepala Lembaga,

dan Gubernur.

• Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini sepanjang

terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank

Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar

berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.

KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian :

1. Memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan

secara berkala kepada Presiden;

1. Membentuk Tim Pemantau dan menetapkan tugas, susunan

organisasi, keanggotaan, tata kerja dan kesekretariatan Tim

Pemantau.

KELIMA : Para Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota

memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini sesuai dengan tugas,

fungsi dan kewenangan masing-masing dan menunjuk seorang

pejabat di lingkungan masing-masing untuk membantu pelaksanaan

tugas Tim Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT

Instruksi Presiden ini.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.ttdttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso