PERCEPATAN PEMBANGUNAN
regulation_id: INPRES_5_2007 source: peraturan.go.id permalink: 17-crpginfra/regvault-relocation-mmapc/audit/out/tier2-apply-md/inpres-5-2007
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam rangka mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dengan ini menginstruksikan:
Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Menteri Pekerjaan Umum;
Menteri Perhubungan;
Menteri Dalam Negeri;
Menteri Pertanian;
Menteri Kelautan dan Perikanan;
Menteri Kehutanan;
Menteri Pendidikan Nasional;
Menteri Kesehatan;
Menteri Keuangan;
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas;Gubernur Provinsi Papua;
Gubernur Provinsi Papua Barat;
Para Bupati/Walikota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Untuk ...
Untuk :
PERTAMA
: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan
percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat.
KEDUA
: Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud
dalam
diktum
PERTAMA,
agar
dilakukan
dengan
memperhatikan pendekatan kebijakan baru bagi Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat (the new deal policy for Papua),
dengan prioritas:
a.
Pemantapan
ketahanan
pangan
dan
pengurangan
kemiskinan;
b.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
c.
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
d.
Peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan
aksesibilitas
di
wilayah
terpencil,
pedalaman
dan
perbatasan negara; dan
e.
Perlakuan khusus (affirmative action) bagi pengembangan
kualitas sumberdaya manusia putra-putri asli Papua.
KETIGA : 1. Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Papua Barat menjadi penanggung jawab pelaksanaan percepatan pembangunan di daerahnya masing-masing dan menjabarkan pendekatan kebijakan baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dengan langkah- langkah sebagai berikut:
a. Menyusun ... a. Menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dengan menjabarkan lima prioritas penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sesuai permasalahan dan karakteristik daerahnya masing-masing, dengan memberikan prioritas pertama pada pembangunan infrastruktur transportasi; b. Menyusun Rencana Aksi Percepatan Pembangunan di daerahnya masing-masing bersama-sama kementerian/ lembaga terkait, dengan mengacu pada Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung langkah-langkah konkrit dan komprehensif bagi penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan di daerahnya, dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masing-masing; e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, baik, dan bertanggungjawab; f. Mensinergikan pemanfaatan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui kementerian/lembaga untuk pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; g. Mengendalikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini di daerah sesuai kewenangannya. 2. bupati ...
- Bupati dan Walikota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di bawah koordinasi Gubernur masing-masing melakukan langkah-langkah: a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah dalam rangka penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan di daerahnya masing- masing; b. Melaksanakan Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan di daerahnya masing- masing; c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur.
KEEMPAT
:
Untuk membantu tercapainya pelaksanaan program
Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat secara efektif dan efisien :
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kebijakan percepatan pembangunan di bidang ekonomi terutama dalam pembangunan infrastruktur transportasi dan sektor produktif lainnya yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
Menteri Pekerjaan Umum : a. memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
b. memberikan ...
b. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam membangun infrastruktur dasar wilayah, yang meliputi prasarana jalan dan jembatan untuk mengembangkan sentra industri dan produksi pangan, pusat-pusat permukiman penduduk, membuka isolasi daerah, dan membangun prasarana jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, serta menyediakan prasarana air minum, sanitasi, drainase dan air limbah sesuai dengan Rencana Induk;
Menteri Perhubungan : a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam membangun sistem jaringan dan pelayanan transportasi secara terpadu (darat, laut, dan udara) dengan mengoptimalkan potensi peran serta masyarakat dan swasta guna membuka isolasi wilayah, mengembangkan sentra industri dan produksi pangan dan pusat-pusat permukiman penduduk, memperlancar distribusi barang dan mobilitas orang, serta untuk mendukung ketahanan pangan sesuai dengan Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrawil) dan Rencana Induk; b. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam mengupayakan tersedianya pelayanan dan subsidi angkutan perintis untuk membuka isolasi dan mendukung percepatan pengembangan di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan negara.
Menteri ...
Menteri Dalam Negeri : a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam melakukan pembinaan dan peningkatan sumberdaya aparatur pemerintah daerah sesuai dengan Rencana Induk; b. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan harmonisasi hubungan kerja antarkelembagaan pemerintahan daerah dan kemasyarakatan, baik di provinsi maupun di kabupaten/ kota;
Menteri Pertanian :
a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam membangun kawasan sentra produksi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kawasan andalan lainnya sesuai dengan Rencana Induk;
b. memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam membangun infrastruktur pertanian dan mengembangkan diversifikasi pangan lokal dan desa mandiri pangan, hasil pertanian sebagai sumber bio energi yang ramah lingkungan, kelembagaan dan sumberdaya pertanian, serta meningkatkan investasi swasta, agroindustri dan pemasaran hasil pertanian dengan tetap berpedoman pada Rencana Induk;Menteri Kelautan dan Perikanan : a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam
peningkatan usaha
perikanan ...
perikanan rakyat melalui pengembangan kawasan
sentra-sentra komoditas perikanan dan kelautan di
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sesuai dengan
Rencana Induk;
b. mengupayakan
peningkatan
nilai
tambah
hasil
perikanan dan kelautan dengan membangun sarana
dan prasarana pendukung serta industri perikanan
tangkap dan perikanan budidaya;
c. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan
pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan
dan perikanan untuk mencegah perusakan dan
pencurian hasil kekayaan laut (illegal fishing);
Menteri Kehutanan : a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam implementasi kebijakan kehutanan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan secara lestari, meningkatkan dan mengembangkan usaha perekonomian rakyat dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kehutanan, serta mengembangkan pola kerjasama investasi antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sesuai dengan Rencana Induk; b. melakukan pencegahan terjadinya pencurian dan perdagangan kayu ilegal (illegal logging dan illegal trading); c. mendukung penyelesaian konflik penggunaan kawasan hutan dengan sektor lain;
Menteri ...
Menteri Pendidikan Nasional : a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan akses pendidikan, mutu dan daya saing lulusan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah maupun tinggi sesuai dengan Rencana Induk; b. memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam menyelenggarakan pendidikan kejuruan, keterampilan dan keahlian yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu, teknologi, kondisi wilayah dan sosial budaya maupun tantangan pembangunan ke depan; c. memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam melakukan perintisan sekolah berkeunggulan lokal; d. memberikan kesempatan yang lebih luas kepada putra- putri asli Papua untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi terbaik di luar Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan mengupayakan dukungan beasiswa;
Menteri Kesehatan : a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan akses, mutu dan sumber daya pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedalaman, terpencil, perbatasan, dan kepulauan melalui peningkatan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) ...
(Puskesmas) dan jaringannya, serta pembangunan dan peningkatan Rumah Sakit Umum sesuai dengan Rencana Induk; b. memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit menular seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, kusta, Infeksi Saluran Pernapasan Akut/ISPA, serta penyakit tidak menular lainnya; c. memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kesehatan ibu, anak dan reproduksi; d. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama di wilayah pedalaman, terpencil dan kepulauan; 10. Menteri Keuangan : a. mengoptimalkan pendanaan pembangunan dari sumber APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat untuk pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; b. mengupayakan insentif fiskal untuk mendorong investasi swasta sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas : a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang sesuai dengan pendekatan kebijakan baru bagi Papua (the new deal policy for Papua); b melakukan …
b. melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan
pembangunan
dengan
Pemerintah
Provinsi
dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota,
khususnya
dalam
penyusunan dan implementasi RPJMD dan RKPD di
masing-masing daerah, dalam kerangka percepatan
pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat.
KELIMA
:
- Untuk mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diperlukan upaya khusus melalui pembangunan infrastruktur transportasi yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini;
- Rencana Aksi untuk bidang lainnya yang terkait dengan ”the new deal policy for Papua” akan disusun tersendiri dengan mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. KEENAM : Untuk mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasi-kan program dan kebijakan sektor yang dilakukan oleh kementerian dalam rangka mendukung pelaksanaan program percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Gubernur dibentuk Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang terdiri dari : a. Ketua
merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
b. Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum; 2. Menteri Perhubungan; 3. Menteri Dalam Negeri; 4. Menteri Pertanian; 5. Menteri ...
- Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Menteri Kehutanan;
- Menteri Pendidikan Nasional;
- Menteri Kesehatan;
- Menteri Keuangan;
- Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas.
KETUJUH :
Dalam
hal
diperlukan,
Tim
Asistensi
Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dapat
membentuk
Sekretariat
untuk
membantu
kelancaran
pelaksanaan tugasnya yang ditetapkan oleh Ketua Tim
Asistensi.
KEDELAPAN
: Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini : - Gubernur melaporkan hasil capaian pelaksanaan percepatan pembangunan di daerahnya masing-masing kepada Presiden dengan tembusan kepada Ketua Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Asistensi melaporkan hasil kegiatan Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat kepada Presiden secara berkala atau sewaktu- waktu apabila diperlukan. KESEMBILAN : Pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diselenggarakan dengan mendayagunakan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, serta sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat. KESEPULUH ...
KESEPULUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,
Lambock V. Nahattands LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR
:
5 Tahun 2007
TANGGAL :
16 Mei 2007
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2007 - 2009
A. UMUM 1. Latar Belakang. Pembangunan transportasi mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor- sektor lain. Ketersediaan aksesbilitas ataupun keterjangkauan pelayanan transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan antar wilayah. Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat merupakan wilayah strategis di bagian Timur Indonesia yang berbatasan dengan negara lain serta mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang perlu dikembangkan secara terpadu dan didukung oleh tesedianya pelayanan transportasi yang dapat menjangkau keseluruh wilayah provinsi tersebut. Masih terbatasnya ketersediaan pelayanan transportasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan kendala terbesar bagi pembangunan tersebut sehingga diperlukan suatu komitmen dan rencana aksi pembangunan transportasi yang diharapkan mempercepat wilayah tersebut secara terpadu. 2. Kondisi Umum Wilayah, Penduduk, Dan Pelayanan Transportasi. a. Luas wilayah Papua seluruhnya 31,706,208 Km2, dengan kondisi topografi yang berupa pegunungan di bagian tengah dan daerah dataran yang luas berupa rawa di wilayah pantai; b. Jumlah penduduk 1,945,854 jiwa dimana sebesar 70% penduduk hidup di pedesaan/kampung dan pegunungan tengah yang terpencil; c. Pulau Papua mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat besar; d. Pelayanan …
d. Pelayanan transportasi yang masih terbatas baik jumlah maupun jangkauannya sehingga menimbulkan biaya hidup yang tinggi.
- Kebijakan Umum Pembangunan Daerah. a. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; b. Pelayanan oleh Pemerintah dan sektor swasta yang berfokus pada pembangunan masyarakat di kampung; c. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aksesbilitas pelayanan transportasi di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan negara dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sejalan dengan kebijakan the new deal policy for Papua; d. Pengembangan investasi yang kompetitif; e. Penguatan hukum dan demokrasi.
B.
TINJAUAN TATA RUANG DAN FOKUS PENGEMBANGAN
1.
Kebijakan Perencanaan Tata Ruang.
a.
Mendukung peningkatan serta memperkuat persatuan, kesatuan
dan keutuhan kehidupan bangsa dan pertahanan Negara;
b.
Menempatkan hak ulayat dalam penataan ruang sebagai salah
satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya
setempat;
c.
Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara
produktif dan efisien, agar terhindar dari pemborosan dan
penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi
manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian
dan berkelanjutan;
d.
Mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 % dari
luas wilayah Papua;
e.
Memacu
pertumbuhan
ekonomi
wilayah
Papua
melalui
pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya
setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat
pertumbuhan;
f. Menampung ...
f.
Menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan
sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui
pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan;
g.
Meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara
kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan
kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan;
h.
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas
jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut
yang didukung oleh transportasi antar moda secara terpadu dan
optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha;
i.
Meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan
yang
tertinggal
dan
terisolasi
dengan
menyerasikan
laju
pertumbuhan antar wilayah.
- Pusat Pengembangan.
Pusat pengembangan kawasan meliputi Sorong, Fakfak, Manokwari, Biak-Yapen, Timika, Merauke, Paniai-Waropen, Memberamo dan Jayapura-Wamena. a. Pusat Pengembangan Sorong: migas dan perikanan; b. Pusat Pengembangan Fak-fak: migas, tanaman pangan dan pariwisata; c. Pusat Pengembangan Manokwari: perkebunan, pertambangan dan pariwisata; d. Pusat Pengembangan Biak- Yapen: pariwisata, perikanan dan industri; e. Pusat Pengembangan Memberamo: energi, industri dan pariwisata; f. Pusat Pengembangan Timika: pertambangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan; g. Pusat Pengembangan Paniai-Waropen: perkebunan dan kehutanan; h. Pusat Pengembangan Merauke: perkebunan, pertambangan dan tanaman pangan. C. KEBIJAKAN TRANSPORTASI WILAYAH - Kebijakan Umum Transportasi. a. Mengembangkan …
a
Mengembangkan
transportasi
keperintisan
untuk
wilayah
pedalaman
dan terpencil;
b.
Mempercepat dan memperlancar pergerakan penumpang dan
barang;
c.
Angkutan barang baik melalui kapal Ro-Ro maupun kapal
konvensional;
d.
Angkutan komoditas khusus dengan moda transportasi udara;
e.
Memperhatikan aspek keterpaduan ekonomi, keadilan dan negara
kesatuan.
2.
Kebijakan Transportasi Darat.
a.
Mengembangkan jaringan transportasi;
b.
Membuka akses daerah terisolir;
c.
Meningkatkan aksesibitas kawasan andalan;
d.
Mendukung pemanfaatan potensi dan keunggulan wilayah;
e.
Mendukung sistem integrasi antarmoda transportasi;
f.
Meningkatkan keselamatan transportasi;
3.
Kebijakan Transportasi Laut.
a.
Kelancaran koleksi, distribusi dan mobilitas;
b.
Aksesibilitas antara kawasan andalan dan kawasan sub regional
dan kawasan internasional;
c.
Meningkatkan
volume
perdagangan
melalui
pelabuhan-
pelabuhan;
d.
Pengembangan jaringan prasarana pelabuhan laut dengan
memperhatikan tatanan kepelabuhanan nasional;
e.
Pengembangan
jaringan
lalu-lintas
angkutan
laut
untuk
menjangkau kota-kota di sepanjang garis pantai;
f.
Pengembangan keselamatan dan keamanan pelayaran.
4.
Kebijakan Transportasi Udara.
a.
Memantapkan fungsi bandar udara pusat penyebaran di Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat;
b.
Mendukung pengembangan potensi pariwisata;
c.
Membuka dan memantapkan jalur internasional;
d.
Pengembangan jalur selatan yang masih terisolir dan terbatas
prasarana jalan dan laut.
D. RENCANA ...
D. RENCANA PEMBANGUNAN TRANSPORTASI
1.
Transportasi Darat.
Pembangunan Transportasi Darat diprioritaskan pada :
Pembangunan prasarana jalan dan fasilitas keselamatan transportasi
jalan terkait dengan penanganan 11 (sebelas) ruas jalan strategis
yaitu ruas-ruas: Nabire-Wagete-Enarotali, Jayapura-Nimbrokang-
Sarmi,
Serui-
Menawi-Saubeba,
Timika-Mapurujaya-Pomako,
Jayapura-Wamena-Mulia,
Merauke-Tanah Merah-Waropko, Hamadi-Holtekamp-Skow (perbatasan dengan Negara Papua Nugini), Sorong-Klamono-Ayamaru-Maruni, Manokwari-Maruni- Mameh-Bintuni, Sorong-Makbon-Mega, Fakfak-Hurimber- Bomberay; Pembangunan fasilitas keselamatan transportasi jalan terkait dengan penanganan ruas-ruas lain dalam rangka membuka isolasi dan pengembangan daerah potensi baru; Pengembangan simpul jaringan transportasi jalan untuk terminal penumpang Tipe A, diutamakan pada kota-kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau kota-kota lain yang memiliki permintaan tinggi untuk pergerakan penumpang antarkota, antarprovinsi, dan lintas batas negara. 2. Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. Pembangunan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan diprioritaskan pada : Mengarahkan pengembangan simpul jaringan penyeberangan lintas provinsi dengan interaksi kuat, meliputi : Sorong-Patani, Sorong- Wahai, Fak-fak-Wahai, Sorong-Biak, Dobo (Maluku)-Timika; Mengarahkan pengembangan pelayanan penyeberangan lintas kabupaten/kota dengan interaksi kuat, meliputi : Jeffman-Kalobo, Sorong-Seget, Seget-Mogem, Seget-Taminabua, Serui-Waren, Agats- Ewer, Biak-Numfor, Merauke-Atsy, Atsy-Asgon, Atsy-Agats, Merauke-Poo, Tanah Merah-Kepi. 3 Transportasi ...
- Transportasi Laut. Pembangunan Transportasi Laut diprioritaskan pada : Pembangunan Pelabuhan Nasional di Jayapura, Manokwari, Sorong dan Biak; Pembangunan Pelabuhan Arar di Sorong diarahkan menjadi pelabuhan internasional.
- Transportasi Udara.
Pembangunan Transportasi Udara diprioritaskan pada : Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan sekunder untuk pengembangan wilayah dengan prioritas tinggi di Mopah- Merauke dan Sentani-Jayapura; Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan tersier untuk pengembangan wilayah dengan prioritas sedang di Rendani- Manokwari, Frans Kaisepo-Biak, Nabire-Nabire, Timika-Timika, Wamena-Wamena, Domine Eduard Osok-Sorong, Waisai-Waisai; Bandar udara bukan pusat penyebaran untuk pengembangan wilayah dengan prioritas sedang di Torea-Fakfak, Utarom, Bintuni, Ijahabra, Wasior, Babo, Anggi, Kebar, Ransiki, Inanwatan, Teminabuan, Ayawasi, Kambuaya (Ayawaru), Werur, Jeffman, Merdey, Kokonao, Akimuga, Ombano, Moanamani, Kebo, Waghete (Waghete Baru), Bilai, Bilorai, Enarotali, Sudjarwo Tjondronegoro, Numfor, Tanah Merah, Kepi, Mindip Tanah, Senggo, Bomakia, Ewer, Bade, Kamur, Kimam, Manggelum, Bokondini, Oksibil, Batom, Ilaga, Elelim, Illu, Karubaga, Kelila, Kiwirok, Tiom, Yuruf, Mulia, Mararena, Lereh, Molof, Dabra, Okaba, Senggeh, Ubrub, Waris, dan Klamono. Sebaran lokasi dari rencana pembangunan infrastruktur transportasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dapat dilihat pada Peta 1 da Peta 2 sebagai berikut:
PUSAT ...
E.
SASARAN
PEMBANGUNAN
TRANSPORTASI
SAMPAI
DENGAN
TAHUN 2009.
Sasaran pembangunan transportasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat adalah: terlayaninya kebutuhan transportasi di wilayah-wilayah
terpencil, perbatasan dan pedesaan; mendukung percepatan pembangunan
di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; mendorong pengembangan
sektor-sektor lainnya melalui pembangunan transportasi secara terpadu
yang menghubungkan pusat-pusat pengembangan lokal, regional dan
nasional serta kawasan strategis; mempertahankan dan meningkatkan
pemanfaatan prasarana transportasi yang ada secara optimal.
F.
KELEMBAGAAN.
Rencana aksi pembangunan transportasi merupakan komitmen pemerintah
dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat. Dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai kelembagaan
yang berada di pusat maupun di daerah yang memerlukan koordinasi
secara terus menerus sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian sehingga diperoleh manfaat yang optimal dan efektif.
G. KEBUTUHAN PENDANAAN.
Untuk pelaksanaan Rencana Aksi ini diperlukan pendanaan yang
bersumber dari dana APBN maupun dana APBD dan sumber-sumber
pendanaan lain yang tidak mengikat.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO