GERAKAN NASIONAL ANTI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
GERAKAN NASIONAL ANTI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam rangka melakukan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual
Terhadap Anak, dengan ini menginstruksikan:
Kepada : 1. Para Menteri;
Jaksa Agung;
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
Para Gubernur;
Para Bupati/Walikota.
Untuk :
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara
terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka
melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan
seksual terhadap anak melalui Gerakan Nasional Anti
Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA) dengan
melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia
usaha.
KEDUA : …
www.bphn.go.id
KEDUA : Khusus kepada:
- Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat:
- Mengoordinasikan kebijakan terkait dengan
pencegahan dan pemberantasan kejahatan
seksual terhadap anak.
- Mengoordinasikan dan mengevaluasi langkah-
langkah yang diperlukan untuk mencegah dan
memberantas kejahatan seksual terhadap anak.
- Melaporkan kepada Presiden atas pelaksanaan
GN-AKSA secara periodik setiap 3 (tiga) bulan,
atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan:
- Mengoordinasikan kebijakan politik, hukum,
dan keamanan terkait dengan pencegahan dan
pemberantasan kejahatan seksual terhadap
anak.
- Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi
perkembangan penanganan kejahatan seksual
terhadap anak bersama-sama kementerian/
lembaga di bawah koordinasi Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, minimal 3 (tiga) bulan sekali, dan
menyampaikan hasilnya kepada Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
untuk dilaporkan kepada Presiden.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- Meningkatkan kualitas materi pendidikan
agama dan budi pekerti di satuan pendidikan.
- Memasukkan ...
www.bphn.go.id
- Memasukkan ke dalam kurikulum tentang hak
dan kewajiban anak, kesehatan reproduksi, dan
pemberdayaan anak.
- Melindungi anak di satuan pendidikan dari
kejahatan seksual dan kekerasan yang
dilakukan oleh pendidik dan tenaga
kependidikan serta pihak lain dalam
lingkungan sekolah.
- Memberikan sanksi yang berat terhadap
pendidik dan tenaga kependidikan yang lalai
melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan
terjadinya kejahatan seksual dan kekerasan
terhadap anak.
- Menteri Agama:
- Meningkatkan kualitas materi pendidikan
akhlak di satuan pendidikan agama dan
keagamaan.
- Memasukkan ke dalam kurikulum terkait hak
dan kewajiban anak, kesehatan reproduksi, dan
pemberdayaan anak.
- Melindungi anak di satuan pendidikan agama
dan keagamaan dari kejahatan seksual dan
kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan
tenaga kependidikan serta pihak lain dalam
lingkungan pendidikan agama dan keagamaan.
- Memberikan ...
www.bphn.go.id
- Memberikan sanksi yang berat terhadap
pendidik dan tenaga kependidikan yang lalai
melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan
terjadinya kejahatan seksual dan kekerasan
terhadap anak di satuan pendidikan agama dan
keagamaan.
- Meningkatkan sosialisasi dan peran serta
tokoh–tokoh agama dan organisasi keagamaan
dalam pencegahan dan pemberantasan
kejahatan seksual terhadap anak.
- Menteri Kesehatan:
- Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi
kepada anak, masyarakat, dan pemangku
kepentingan tentang kesehatan reproduksi,
dampak kejahatan seksual terhadap tumbuh
kembang anak, pemberdayaan anak, dan
melakukan upaya pencegahan lainnya.
- Melakukan sosialisasi kepada tenaga kesehatan
dan fasilitas kesehatan tentang kewajiban
untuk memberikan informasi kepada kepolisian
dan/atau pemangku kepentingan terkait atas
adanya dugaan kejahatan seksual terhadap
anak.
- Memberikan penanganan yang cepat kepada
korban kejahatan seksual terhadap anak,
termasuk pengobatan secara fisik, mental, dan
sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan
kesehatan lainnya.
- Melakukan ...
www.bphn.go.id
- Melakukan pengobatan mental/kejiwaan
terhadap tahanan/warga binaan pelaku
kejahatan seksual anak di Rutan/Lapas bekerja
sama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan Menteri Sosial.
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak:
- Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/
lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam
melaksanakan pembangunan kesejahteraan
dan ketahanan keluarga menuju terwujudnya
Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Mengoptimalkan koordinasi dan mendorong
upaya pengawasan, bekerja sama dengan
kementerian/lembaga terkait, Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), organisasi
kemasyarakatan perempuan, organisasi peduli
anak, organisasi profesi, gerakan Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), akademisi,
pemerhati masalah anak, Forum Anak Nasional
dan Daerah, media, serta dunia usaha dalam
pencegahan dan pemberantasan kejahatan
seksual terhadap anak.
- Melakukan sosialisasi dan advokasi untuk
meningkatkan pemahaman pemangku
kepentingan mengenai upaya pencegahan dan
pemberantasan kejahatan seksual terhadap
anak.
- Mempercepat ...
www.bphn.go.id
- Mempercepat penyusunan revisi Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan penyusunan Rencana
Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Terhadap Anak 2015-2019
berkoordinasi dengan instansi terkait.
- Mengefektifkan peran Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
baik di tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan kejahatan seksual terhadap
anak.
- Menteri Dalam Negeri:
- Meningkatkan pemberian fasilitasi dan
dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah
dalam pelaksanaan pencegahan dan
pemberantasan kejahatan seksual terhadap
anak.
- Mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota
untuk menyediakan dana dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing
serta sumber daya manusia yang kompeten
dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
kejahatan seksual terhadap anak.
- Menteri Sosial:
- Meningkatkan kapasitas Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan kejahatan
seksual terhadap anak melalui penguatan
peran keluarga.
- Mengoptimalkan ...
www.bphn.go.id
- Mengoptimalkan pendampingan dan kapasitas
pekerja sosial profesional dalam upaya
rehabilitasi, reintegrasi, dan reunifikasi sosial
korban dan pelaku kejahatan seksual.
- Memberikan penanganan kesehatan jiwa pada
pelaku kejahatan seksual terhadap anak
bekerja sama dengan Menteri Kesehatan dan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Memberikan bantuan sosial kepada anak
korban kejahatan seksual dari keluarga yang
tidak mampu.
- Memberikan sanksi yang berat kepada para
pengurus, pengasuh, pekerja sosial, dan tenaga
kesejahteraan sosial di LKSA yang lalai
melaksanakan tugasnya yang menyebabkan
terjadinya kejahatan seksual terhadap anak.
- Melindungi anak di LKSA dari kejahatan
seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh
para pengurus, pengasuh, pekerja sosial, dan
tenaga kesejahteraan sosial serta pihak lain
dalam lingkungan LKSA.
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala BAPPENAS:
Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan
perencanaan, monitoring, evaluasi jangka
menengah dan tahunan program dan kegiatan
pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual
terhadap anak.
- Menteri ...
www.bphn.go.id
- Menteri Keuangan:
Menyediakan dan mengalokasikan anggaran yang
memadai untuk mendukung upaya pencegahan
dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap
anak.
- Menteri Komunikasi dan Informatika:
Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan pornografi melalui pemblokiran situs-situs porno dan situs-situs kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Meningkatkan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), asosiasi media cetak dan media elektronika, serta asosiasi dan penyelenggara jasa internet (Internet Service Providers) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.
Meningkatkan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat mengenai pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:
- Mempercepat penyusunan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan
perlindungan anak.
- Melakukan pencegahan dan penangkalan
keimigrasian terhadap pelaku yang diduga
melakukan kejahatan seksual terhadap anak
sesuai dengan permintaan Kepolisian Negara
Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung.
- Memberikan ...
www.bphn.go.id
- Memberikan penanganan kesehatan jiwa
terhadap tahanan/warga binaan pelaku
kejahatan seksual terhadap anak bekerja sama
dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial.
- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
- Melaksanakan diseminasi dan sosialiasi upaya
pencegahan dan pemberantasan kejahatan
seksual terhadap anak di daerah tujuan wisata.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemangku
kepentingan kepariwisataan untuk pencegahan
dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap
anak di daerah tujuan wisata.
- Jaksa Agung:
- Mempercepat proses penanganan dan
penyelesaian perkara yang berhubungan
dengan kejahatan seksual terhadap anak.
- Melakukan tuntutan pidana seberat mungkin
terhadap pelaku tindak pidana kejahatan
seksual terhadap anak sesuai fakta hukum
yang ditemukan dalam rangka memberikan efek
jera.
- Melakukan pengawasan terhadap putusan
pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan,
dan keputusan lepas bersyarat terhadap pelaku
tindak pidana kejahatan seksual terhadap
anak.
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan
pelatihan kepada jaksa-jaksa yang menangani
perkara yang berkaitan dengan anak.
- Melakukan penerangan dan penyuluhan
hukum terkait dengan pencegahan dan
penanganan perkara kejahatan seksual
terhadap anak.
- Kepala ...
www.bphn.go.id
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
- Mempercepat penanganan dan penyelesaian
proses penyidikan dan berkas perkara hukum
bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
- Melakukan penegakan hukum yang optimal
kepada pelaku kejahatan seksual terhadap
anak di tingkat penyidikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan perlindungan terhadap anak
korban kejahatan seksual selama proses
penyidikan bersama dengan instansi terkait.
- Meningkatkan kegiatan kepolisian yang bersifat
pre-emptif (bimbingan dan penyuluhan) kepada
masyarakat khususnya di satuan pendidikan
dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
kejahatan seksual terhadap anak, bekerja sama
dengan instansi terkait.
- Meningkatkan kualitas pelatihan kepada
penyidik/penyidik pembantu dalam rangka
menangani perkara kejahatan seksual terhadap
anak.
- Menambah personil polisi wanita yang
ditugaskan di dalam Unit Pelayanan Perempuan
dan Anak (UPPA).
- Para Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya:
- Menyusun kebijakan, rencana aksi jangka
menengah dan tahunan, dalam melaksanakan
pencegahan dan pemberantasan kejahatan
seksual terhadap anak.
- Melakukan ...
www.bphn.go.id
- Melakukan sosialisasi mengenai pencegahan
dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap
anak.
- Meningkatkan koordinasi dengan seluruh
unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(FORKOMPINDA) dalam mengefektifkan upaya
pencegahan dan pemberantasan kejahatan
seksual terhadap anak.
- Meningkatkan peran aktif aparatur pemerintah
daerah dan komunitas lokal dalam pencegahan
dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap
anak.
- Menyediakan dana dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
menyiapkan sumber daya manusia yang
kompeten dalam melaksanakan pencegahan
dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap
anak.
KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan GN-AKSA dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-
masing kementerian/lembaga dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain
yang tidak mengikat.
KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh
tanggung jawab.
Instruksi ...
www.bphn.go.id
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,
ttd.
Siswanto Roesyidi
www.bphn.go.id