PENINGKATAN PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK ATAS

SALINAN m PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENINGKATAN PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK ATAS

BELANJA PEMERINTAH DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas Belanja Pemerintah dan pengawasan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan ini menginstruksikan: Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

2. Jaksa Agung Republik Indonesia;

3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

5. Para Gubernur; dan

6. Para Bupati/Wali kota. Untuk tugas,PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas Belanja Pemerintah dan pengawasan atas pengelolaan PNBP, yang mencakup:

7. menginstruksikan ...

t,',?Sf; n r p u Jr-T^E *. r, o

1. menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk:

• memasukan rencana pengawasan atas:

1. pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas Belanja Pemerintah yang meliputi pendaftaran, pemotongan dan pemungutan, penyetoran dan pelaporan; dan
2. pengelolaan PNBP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PNBP, dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

• melaksanakan pengawasan sesuai PKPT; dan
• menyampaikan hasil pengawasan secara berkala kepada Menteri/Kepala Kepolisian/Jaksa Agung/Panglima TNI/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Gubernur/ Bupati/Wali kota.

1. menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal secara berkala atau apabila diperlukan.

KEDUA Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: hasil 1. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas Belanja Pemerintah dan pengawasan atas pengelolaan PNBP; dan

1. melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KETIGA Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal melakukan koordinasi dan melaporkan kompilasi hasil peningkatan pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas Belanja Pemerintah dan pengawasan atas pengelolaan PNBP kepada Presiden secara berkala atau apabila diperlukan. KEEMPAT Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

3-

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2Ol8

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NBGARA

REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan g-undangan,ffi

ilvanna Djaman