PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT

DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk memperlancar penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat

di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan ini

menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Keuangan;

1. Menteri Perindustrian;

2. Menteri Perdagangan;

3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. Menteri Perhubungan;

6. Menteri Komunikasi dan Informatika;

7. Menteri Pertanian;

8. Menteri Kesehatan;

9. Menteri Pariwisata;

10. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

13. Menteri Kelautan dan Perikanan;

14. Menteri Ketenagakerjaan;

15. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

16. Menteri Pertahanan;

17. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

20. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

21. Kepala Badan Standardisasi Nasional;

22. Kepala Lembaga Sandi Negara; Untuk ...

Untuk : PERTAMA : Mendukung optimalisasi dan kelancaran

penyelenggaraan pelayanan secara cepat, sederhana,

transparan dan terintegrasi mulai dari tahap

permohonan sampai dengan tahap penyelesaian

pelayanan perizinan dan nonperizinan terkait dengan

penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Pusat di BKPM.

KEDUA : Kepala BKPM untuk:

1. mengoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM;

1. menetapkan jumlah pejabat atau pegawai

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pusat di BKPM.

KETIGA : Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri

Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan

Informatika, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan,

Menteri Pariwisata, Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kelautan

dan Perikanan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agraria

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,

Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Republik

Indonesia, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Kepala Badan Standardisasi Nasional, dan Kepala

Lembaga Sandi Negara untuk:

1. mendelegasikan atau melimpahkan seluruh wewenang

penerbitan perizinan dan nonperizinan yang terkait

dengan penanaman modal kepada Kepala BKPM;

dan/atau

1. menugaskan ...

1. menugaskan pejabat atau pegawai Kementerian/

Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM, sampai

dengan terwujudnya pelayanan perizinan dan

nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang terintegrasi secara online.

KEEMPAT : Dalam rangka percepatan terselenggaranya Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Pusat secara menyeluruh, Menteri/

Kepala Lembaga melaksanakan pendelegasian atau

pelimpahan seluruh wewenang pemberian perizinan dan

nonperizinan terkait dengan penanaman modal

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga yang

diperlukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal, paling lambat 31 Desember 2015.

KELIMA : Menteri Badan Usaha Milik Negara menugaskan Direksi

PT (Persero) PLN agar menempatkan pejabat atau

pegawai pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di

BKPM.

KEENAM : 1. Menteri Keuangan menetapkan standar biaya

honorarium dengan besaran khusus bagi pejabat atau

pegawai Kementerian/Lembaga Pemerintah Non

Kementerian yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Pusat di BKPM, dengan memperhatikan

beban tugas dan tanggung jawabnya.

1. Honorarium bagi pejabat atau pegawai Kementerian/

Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana

dimaksud dalam angka 1, dibayarkan terhitung sejak

bulan Januari 2015.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM dibebankan pada

Anggaran BKPM.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh

tanggung jawab.

Instruksi ...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 16 Maret 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati