PENYELENGGARAANPENYELENGGARAANPENYELENGGARAANPENYELENGGARAAN TRADETRADETRADETRADEEXPOEXPOEXPOEXPOINDONESIAINDONESIAINDONESIAINDONESIA2008200820082008

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSIINSTRUKSIINSTRUKSIINSTRUKSI PRESIDENPRESIDENPRESIDENPRESIDEN REPUBLIKREPUBLIKREPUBLIKREPUBLIK INDONESIAINDONESIAINDONESIAINDONESIA

NOMORNOMORNOMORNOMOR 4444 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2008200820082008

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

PENYELENGGARAANPENYELENGGARAANPENYELENGGARAANPENYELENGGARAAN TRADETRADETRADETRADEEXPOEXPOEXPOEXPOINDONESIAINDONESIAINDONESIAINDONESIA2008200820082008

PRESIDENPRESIDENPRESIDENPRESIDEN REPUBLIKREPUBLIKREPUBLIKREPUBLIK INDONESIA,INDONESIA,INDONESIA,INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan ekspor non migas melalui peningkatan citra Indonesia

sebagai salah satu negara pemasok produk yang berdaya saing tinggi untuk

melayani kebutuhan pasar global, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden

tentang Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2008;

MENGINSTRUKSIKANMENGINSTRUKSIKANMENGINSTRUKSIKANMENGINSTRUKSIKAN ::::

KepadaKepadaKepadaKepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

1. Menteri Perdagangan;

2. Menteri Perindustrian;

3. Menteri Luar Negeri;

4. Menteri Dalam Negeri;

5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

6. Menteri Pertanian;

7. Menteri Kehutanan;

8. Menteri Kelautan dan Perikanan;

9. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

10. Menteri Komunikasi dan Informatika;

11. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

12. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

13. Para ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

3. Para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

UntukUntukUntukUntuk :

PERTAMAPERTAMAPERTAMAPERTAMA : Menteri Perdagangan menyelenggarakan Trade Expo Indonesia

pada tanggal 21 sampai dengan 25 Oktober 2008 di Jakarta, yang

selanjutnya dalam Instruksi Presiden ini disebut TEI 2008.

KEDUAKEDUAKEDUAKEDUA : Dalam rangka penyelenggaraan TEI 2008 sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA, Menteri Perdagangan:

• mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan,

pengaturan dan perencanaan program penyelenggaraan TEI

2008, dengan dukungan Menteri terkait, Pimpinan Lembaga

Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota, kalangan dunia usaha serta pihak-pihak lain

yang dianggap perlu;

• mengkoordinasikan penyelenggaraan TEI 2008 dengan para

eksportir untuk mendatangkan pembeli luar negeri yang

berdampak pada peningkatan ekspor non migas Indonesia;

• menunjuk pihak ketiga yang mampu dan berpengalaman

sebagai pelaksana penyelenggaraan TEI 2008 sesuai peraturan

perundang-undangan, guna tercapainya sasaran

penyelenggaraan TEI 2008;

• melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

TEI 2008 agar dapat berjalan sesuai rencana dan sasaran yang

ditetapkan.

KETIGA : ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETIGAKETIGAKETIGAKETIGA : Para Menteri lainnya dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non

Departemen membantu dan mendukung penyelenggaraan TEI

2008 sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

KEEMPATKEEMPATKEEMPATKEEMPAT : Para Gubernur dan Bupati/Walikota membantu dan mendukung

penyelenggaraan TEI 2008 dengan menampilkan produk

pengusaha daerah/wilayah yang mempunyai kualitas ekspor.

KELIMAKELIMAKELIMAKELIMA : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membantu dan

mendukung penyelenggaraan TEI 2008 dalam penyiapan arena,

menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan serta

transportasi sehingga memudahkan akses ke dan dari arena

pameran.

KEENAMKEENAMKEENAMKEENAM : a. Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan TEI

2008 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a,

huruf b, dan huruf d dibebankan kepada Anggaran

Departemen Perdagangan, dalam hal ini Badan Pengembangan

Ekspor Nasional Tahun Anggaran 2008 dan sumber

pendapatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

• Biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan TEI 2008 oleh

pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

huruf c dibebankan kepada pelaksana tersebut dan biaya

kepesertaan dalam TEI 2008 dibebankan kepada masing-

masing peserta.

KETUJUHKETUJUHKETUJUHKETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung

jawab.

Instruksi ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso