PENETAPAN HARGA DASAR GABAH SERTA HARGA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 1998

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR GABAH SERTA HARGA

PEMBELIAN GABAH DAN BERAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memacu kegiatan produksi pangan serta untuk

meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar,

dipandang perlu untuk meninjau kembali harga dasar gabah dan

harga pembelian gabah/beras dalam negeri oleh Badan Urusan

Logistik (BULOG);

• bahwa mengingat perkembangan harga pasar untuk pembelian

gabah/beras berlangsung sangat dinamis dan dipengaruhi oleh

kondisi di daerah yang berbeda satu sama lain, maka penetapan

harga pembelian gabah/beras dimaksud dilakukan berdasarkan

pengelompokan wilayah secara regional;

• bahwa disamping itu, dalam rangka memberdayakan ekonomi

kerakyatan, selain koperasi maka Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) juga diikutsertakan dalam kegiatan pengadaan gabah dan

beras di dalam negeri;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu

menetapkan Instruksi Presiden tentang Penetapan Harga Dasar

Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN: …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Industri;

1. Menteri Pertanian;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan/Kepala Badan Urusan

Logistik;

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;

3. Menteri Negara Pangan dan Hortikultura;

4. Gubernur Bank Indonesia;

5. Kepala Badan Pusat Statistik;

10.Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan;

Untuk :

PERTAMA : Dalam rangka penetapan harga dasar gabah dan harga pembelian gabah

dan beras, wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi:

1. Wilayah I, yang meliputi:

Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tenggara dan Sulawesi Tengah;

1. Wilayah II, yang meliputi:

Semarang;

1. Wilayah III, …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Wilayah III, yang meliputi:

Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Irian

Jaya dan Timor Timur;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1998 menggunakan pedoman

harga dasar dan harap pembelian dalam rangka pengadaan Gabah dan

Beras produksi dalam negeri sebagai berikut:

1. Harga Dasar Gabah

Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling oleh Koperasi/LSM

dari petani untuk:

• Wilayah I, adalah Rp. 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) per

kilogram;

• Wilayah II, adalah Rp. 1.450,00 (seribu empat ratus lima puluh

rupiah) per kilogram;

• Wilayah III, adalah Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per

kilogram;]

1. Harga Pembelian BULOG:

• Gabah Kering Giling

1. Dari Koperasi/LSM untuk:

• Wilayah I, adalah Rp. 1.419,00 (seribu empat ratus

sembilan belas rupiah) per kilogram;

• Wilayah II, adalah Rp. 1.469,00 (seribu empat ratus enam

puluh sembilan rupiah) per kilogram; dan

• Wilayah III, adalah Rp. 1.519,00 (seribu lima ratus

sembilan belas rupiah) per kilogram;

1. Dari …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Dari Non Koperasi/LSM untuk:

• Wilayah I, adalah Rp. 1.410,00 (seribu empat ratus

sepuluh rupiah) per kilogram;

• Wilayah II, adalah Rp. 1.460,00 (seribu empat ratus enam

puluh rupiah) per kilogram;

• Wilayah III, adalah Rp. 1.510,00 (seribu lima ratus

sepuluh rupiah) per kilogram;

• Beras

1. Dari Koperasi/LSM untuk:

• Wilayah I, adalah Rp. 2.310,00 (dua ribu tiga ratus

sepuluh rupiah) per kilogram;

• Wilayah II, adalah Rp. 2.390,00 (dua ribu tiga ratus

sembilan puluh rupiah) per kilogram; dan

• Wilayah III, adalah Rp. 2.470,00 (dua ribu empat ratus

tujuh puluh rupiah) per kilogram;

1. Dari Non Koperasi/LSM untuk:

• Wilayah I, adalah Rp. 2.295,00 (dua ribu dua ratus

sembilan puluh lima rupiah) per kilogram;

• Wilayah II, adalah Rp. 2.375,00 (dua ribu tiga ratus tujuh

puluh lima rupiah) per kilogram; dan

• Wilayah III, adalah Rp. 2.455,00 (dua ribu empat ratus

lima puluh lima rupiah) per kilogram;

KETIGA : Persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

Kadar air …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Kadar air maksimum 14,0%

Butir hampa/kotoran maksimum 3,0%

Butir kuning/rusak maksimum 3,0%

Butir hijau/mengapur maksimum 5,0%

Butir merah maksimum 3,0%

KEEMPAT : Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang

ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual

produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada Koperasi/LSM

sesuai tabel harga yang berlaku.

KELIMA : Para pejabat terhadap pada angka 2 sampai dangan angka 11 di

bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk dan

mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh

instansi/pejabat terkait di lingkungannya dan Menteri Negara Koordinasi

Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri mengkoordinasikan

pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur di dalam Instruksi Presiden ini.

KEENAM : Pelaksanaan mana pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri

dilakukan mulai tanggal 1 Desember 1998.

KETUJUH : Terhitung mulai tanggal berlakunya Instruksi Presiden ini, semua

ketentuan tentang penetapan harga dasar gabah dan beras yang telah ada

sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi …

Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE.