PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan
makanan, dengan ini menginstruksikan:
Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan;
Menteri Kesehatan;
Menteri Perdagangan;
Menteri Perindustrian;
Menteri Pertanian;
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;
Menteri Dalam Negeri;
Menteri Kelautan dan Perikanan;
Menteri Komunikasi dan Informatika;
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
Para Gubernur; dan
Para Bupati dan Walikota,
Untuk :
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing untuk melakukan
peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan
obat dan makanan yang meliputi:
- sediaan ...
- sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat,
obat tradisional, dan kosmetik;
ekstrak bahan alam;
suplemen kesehatan;
pangan olahan; dan
bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEDUA : Menteri Kesehatan untuk melakukan koordinasi dan
sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan
regulasi di bidang pengawasan sediaan farmasi serta
tata kelola dan bisnis proses pengawasan sediaan
farmasi yang transparan dan akuntabel untuk
meningkatkan keamanan, kemanfaatan, dan mutu
sediaan farmasi.
KETIGA : Menteri Perdagangan untuk:
- meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan
impor dan distribusi bahan berbahaya yang
berpotensi disalahgunakan sampai ke pengguna
akhir; dan
- melakukan sanksi administratif berupa:
- pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan
Bahan Berbahaya (SIUP-B2) untuk Distributor
Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2);
- pencabutan pengakuan Importir Produsen
Bahan Berbahaya (IP-B2); dan
- pencabutan penetapan sebagai Importir
Terdaftar Bahan Berbahaya (IT-B2).
KEEMPAT : ...
KEEMPAT : Menteri Perindustrian untuk:
- melakukan sinergi, kolaborasi, dan kerja sama
dalam pemeriksaan sarana produksi terkait Cara
Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk pangan
olahan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib;
- meningkatkan pengawasan produksi dan
penggunaan bahan berbahaya yang berpotensi
disalahgunakan melalui penyusunan dan
penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria;
dan
- melakukan pengkajian ulang dan harmonisasi
standar kemasan pangan.
KELIMA : Menteri Pertanian untuk:
- melakukan sinergi, kolaborasi, dan kerja sama
dalam pemeriksaan sarana produksi terkait Cara
Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk pangan
olahan asal hewan dan asal tumbuhan; dan
- meningkatkan pengawasan produk obat hewan,
pupuk, dan pestisida yang menggunakan bahan
berbahaya yang berpotensi disalahgunakan sampai
ke tingkat peredaran.
KEENAM : Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:
- melakukan sinergi, kolaborasi, dan kerja sama
dalam pemeriksaan sarana produksi untuk
pemberian Sertifikat Kelayakan Pengolahan,
Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu
Terpadu, dan Sertifikat Kesehatan Produk
Pengolahan Ikan terhadap pelaku usaha industri
pengolahan ikan; dan
- meningkatkan ...
- meningkatkan pengawasan produk obat ikan yang
menggunakan bahan berbahaya yang berpotensi
disalahgunakan sampai ke tingkat peredaran.
KETUJUH : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan percepatan
reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan,
perbaikan bisnis proses dan kinerja, serta peningkatan
kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pada
instansi yang menangani bidang pengawasan obat dan
makanan.
KEDELAPAN : Menteri Dalam Negeri untuk meningkatkan pembinaan
dan pengawasan kepada Gubernur, Bupati dan
Walikota terkait pelaksanaan urusan sediaan farmasi,
alat kesehatan, dan makanan dan minuman, serta
pembinaan terhadap produk hukum daerah yang
berkaitan dengan urusan dimaksud.
KESEMBILAN : Menteri Komunikasi dan Informatika untuk melakukan
pemblokiran situs yang mempromosikan dan/atau
menjual obat dan makanan ilegal secara on line
berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.
KESEPULUH : ...
KESEPULUH : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk:
- menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait
pengawasan obat dan makanan sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
- melakukan sinergi dalam menyusun dan
menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses
pengawasan obat dan makanan;
- mengembangkan sistem pengawasan obat dan
makanan;
- menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas
pengawasan obat dan makanan;
- melakukan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan;
dan
- mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat
dan makanan dengan instansi terkait.
KESEBELAS : Para Gubernur untuk:
- meningkatkan koordinasi pengawasan obat dan
makanan;
- melakukan pengawasan bahan berbahaya dan
penerbitan SIUP B2 untuk Pengecer Terdaftar
Bahan Berbahaya (PT-B2) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- melakukan pengkajian ulang terhadap penerbitan
pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan izin
usaha kecil obat tradisional sesuai standar dan
persyaratan;
- melakukan ...
- melakukan sanksi administratif berupa:
- pencabutan pengakuan pedagang besar farmasi
cabang;
- pencabutan izin usaha kecil obat tradisional;
dan
- pencabutan izin pengecer bahan berbahaya,
berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan
dan/atau Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
- menerapkan sistem informasi database dan
pelaporan pemberian pengakuan pedagang besar
farmasi cabang dan izin usaha kecil obat
tradisional dengan mengacu pada sistem informasi
yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan
dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan;
dan
- melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana
dimaksud dalam Instruksi Presiden ini kepada
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan dengan tembusan Menteri Dalam
Negeri, Menteri Kesehatan, dan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan.
KEDUABELAS : ...
KEDUABELAS : Para Bupati dan Walikota untuk:
- meningkatkan koordinasi pengawasan obat dan
makanan;
- melakukan sanksi administratif berupa:
pencabutan izin apotek;
pencabutan izin toko obat berizin;
pencabutan izin usaha mikro obat tradisional;
dan
- pencabutan sertifikat produksi pangan industri
rumah tangga,
berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- melakukan pengkajian ulang terhadap fasilitas
pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian sesuai
standar dan persyaratan;
- melakukan pengkajian ulang sertifikasi produksi
industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- menerapkan ...
- menerapkan sistem informasi database dan
pelaporan pemberian sertifikasi/perizinan fasilitas
pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian, usaha
mikro obat tradisional, dan industri rumah tangga
pangan dengan mengacu pada sistem informasi
yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan
dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan;
dan
- melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana
dimaksud dalam Instruksi Presiden ini kepada
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan dengan tembusan Menteri Dalam
Negeri, Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan, dan Gubernur.
KETIGABELAS : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan untuk :
- melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Instruksi Presiden ini; dan
- melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini
kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam)
bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
KEEMPATBELAS : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh
tanggung jawab.
Instruksi ...
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,
ttd.
Surat Indrijarso