PERCEPATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PADA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERCEPATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PADA

KEMENTERIAN/LEMBAGA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara khususnya mengenai Pengisian Jabatan Pimpinan

Tinggi secara terbuka dan kompetitif guna terselenggaranya pemerintahan dan

pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna, dengan ini

menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;

1. Jaksa Agung Republik Indonesia;

2. Sekretaris Kabinet;

3. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

4. Para Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan;

5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan percepatan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada

tahun 2015 bagi Kementerian/Lembaga baru atau

Kementerian/Lembaga yang melakukan reorganisasi.

KEDUA : ...

KEDUA : Melakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang lowong

secara cepat dan tepat untuk menghindari terjadinya

kekosongan jabatan yang dapat mengganggu kinerja fisik dan

keuangan tahun anggaran 2015 serta pelayanan publik

dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan.

KETIGA : Melakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara

terbuka dan kompetitif sesuai rekam jejak jabatan yang

meliputi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan

dan latihan, integritas dan moralitas, serta persyaratan lain

yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi

melalui proses yang lebih singkat dan sederhana oleh Panitia

seleksi.

KEEMPAT: Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang singkat dan

sederhana dapat dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)

hari kerja yang meliputi pengumuman 5 (lima) hari, dan

seleksi sesuai dengan rekam jejak jabatan serta wawancara

calon Pejabat Pimpinan Tinggi.

KELIMA : Dalam hal tidak ada PNS yang memenuhi syarat untuk

mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya tertentu,

dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan

Presiden.

KEENAM : Dalam melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi,

Pejabat Pembina Kepegawaian agar berkoordinasi dengan

Komisi Aparatur Sipil Negara.

KETUJUH : Memerintahkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengawasi

pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya

dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 25 Februari 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Administrasi,

ttd.

Drs. DJADMIKO, M.Soc.Sc.