OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI KEMENTERIAN/LEMBAGA,

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI KEMENTERIAN/LEMBAGA,

SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA NEGARA, SEKRETARIAT

JENDERAL KOMISI NEGARA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA

MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri;

1. Jaksa Agung;

2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non- Kementerian;

5. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;

6. Para Sekretaris Jenderal Komisi Negara;

7. Para Gubernur;

8. Para Bupati/Walikota; dan

9. Ketua Badan Amil Zakat Nasional.

Untuk : …

Untuk :

PERTAMA : Melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-

masing dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam

pengumpulan zakat di lingkup Kementerian/Lembaga,

Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat

Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan

Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah

masing-masing, dengan cara:

• melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi

mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan

yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-

masing; dan

• mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan

yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-

masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil

Zakat Nasional.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Dalam Negeri mendorong gubernur dan

bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi

pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi

perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah

melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/

Kabupaten/Kota.

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara mendorong

Direksi/Pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk

melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan

dan zakat badan usaha di lingkungan Badan Usaha

Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional.

1. Ketua …

1. Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk:

• melakukan registrasi muzakki bagi pegawai/

karyawan di Kementerian/Lembaga, Sekretariat

Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal

Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha

Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;

• membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di

lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat

Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal

Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha

Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;

• melakukan pengumpulan zakat di lingkungan

Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal

Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi

Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik

Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah; dan

• menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di

Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal

Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi

Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik

Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah terkait

kepada Pimpinan Instansi dengan tembusan kepada

Presiden melalui Menteri Agama.

KETIGA : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh

tanggung jawab.

KEEMPAT: …

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 23 April 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Siswanto Roesyidi