KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PENYALURAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PENYALURAN

BERAS OLEH PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan

petani, stabilisasi harga beras, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah,

dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh Pemerintah

serta sebagai kelanjutan Kebijakan Perberasan, dengan ini

menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Pertanian;

4. Menteri Perdagangan;

5. Menteri Keuangan;

6. Menteri Sosial;

7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

8. Para Gubernur;

9. Para Bupati/Walikota;

Untuk, sesuai tugas dan fungsi masing-masing:

PERTAMA : ….

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras

melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan

ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:

1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri

dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua

puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran

maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp.

3.300 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di

petani, atau Rp. 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima

puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;

1. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri

dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat

belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran

maksimum 3% (tiga perseratus) adalah Rp. 4.150

(empat ribu seratus lima puluh rupiah) per kilogram

di penggilingan, atau Rp. 4.200 (empat ribu dua

ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG;

dan

1. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan

kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas

perseratus), butir patah maksimum 20% (dua

puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua

perseratus) dan derajat sosoh minimum 95%

(sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp. 6.600

(enam ribu enam ratus rupiah) per kilogram di

gudang Perum BULOG.

KEDUA : ….

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Harga pembelian gabah/beras di luar kualitas

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA,

ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

KETIGA : Pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras

oleh Pemerintah dilakukan oleh Perum BULOG.

KEEMPAT : Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga

beras dalam negeri.

KELIMA : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran

beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat

berpendapatan rendah;

1. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran

Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga

stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan

darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan

dan/atau kerjasama internasional serta keperluan

lain yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan

1. Pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran

beras sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan

angka 2 dilakukan oleh Perum BULOG.

KEENAM : Pengadaan gabah/beras oleh Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan dengan

mengutamakan pengadaan gabah/beras yang berasal

dari pembelian gabah/beras petani dalam negeri.

KETUJUH : ….

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETUJUH : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan beras dari luar

negeri dengan tetap menjaga kepentingan petani dan

konsumen;

1. Pengadaan beras sebagaimana dimaksud pada

angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras

dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan

memenuhi kebutuhan stok dan Cadangan Beras

Pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas

harga dalam negeri;

1. Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar

negeri dilakukan oleh Perum BULOG.

KEDELAPAN : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan

koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden

ini.

KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh

tanggung jawab.

KESEPULUH : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Kebijakan Perberasan; dan

1. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras yang

Dikelola oleh Pemerintah dalam Menghadapi Kondisi

Iklim Ekstrim;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Instruksi ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 27 Februari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

Retno Pudji Budi Astuti