Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
INPRES Berlaku

PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, dan untuk kesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;

  1. Sekretaris Kabinet;

  2. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;

  3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

  4. Jaksa Agung;

  5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

  6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

  7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

  8. Para Gubernur;

  9. Para Bupati/Walikota.

Untuk : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan sebagaimana termuat dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi program:

  1. Pro rakyat;

  2. Keadilan untuk semua (justice for all);

  3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals - MDG’s).

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:

  1. Untuk program pro rakyat, memfokuskan pada:

  • Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;

  • Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;

  • Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil;

  1. Untuk program keadilan untuk semua, memfokuskan pada:

  • Program keadilan bagi anak;

  • Program keadilan bagi perempuan;

  • Program …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • Program keadilan di bidang ketenagakerjaan;

  • Program keadilan di bidang bantuan hukum;

  • Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan;

  • Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan;

  1. Untuk program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, memfokuskan pada:

  • Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan;

  • Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;

  • Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

  • Program penurunan angka kematian anak;

  • Program kesehatan ibu;

  • Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;

  • Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup;

  • Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.

KETIGA : Dalam mengambil langkah-langkah pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dan merujuk pada hasil Rapat Kerja Presiden dengan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Rakyat Daerah Provinsi se-Indonesia, serta hasil diskusi yang mendalam dengan para pakar, perwakilan dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, pada tanggal 19-21 April 2010 di Istana Tampak Siring, Bali.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, para Menteri Koordinator mengoordinasikan program-program Kementerian/ Lembaga yang berada di bawah ruang lingkup tugas dan koordinasi masing-masing.

KELIMA : 1. Para Menteri dan Kepala Lembaga yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, mengoordi-nasikan pelaksanaan program-program tersebut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;

  1. Para Menteri dan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1 melaporkan secara berkala pelaksanaan program-program tersebut kepada Menteri Koordinator sesuai lingkup bidang tugasnya, dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

KEENAM : ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEENAM : Para Gubernur:

  1. melaksanakan program-program yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

  2. mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan program- program di wilayahnya masing-masing.

KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung dan/ atau Bank Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Agung dan/atau Gubernur Bank Indonesia.

KEDELAPAN : Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini secara terintegrasi dengan pemantauan dan pengendalian program-program sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KESEMBILAN : Para Menteri Koordinator melaporkan secara berkala hasil koordinasi pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT kepada Presiden dalam Sidang Kabinet.

KESEPULUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Tampaksiring, Bali

pada tanggal 21 April 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso