Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
INPRES Berlaku

PELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAAN PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM BANTUANBANTUANBANTUANBANTUAN LANGSUNGLANGSUNGLANGSUNGLANGSUNG TUNAITUNAITUNAITUNAI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSIINSTRUKSIINSTRUKSIINSTRUKSI PRESIDENPRESIDENPRESIDENPRESIDEN REPUBLIKREPUBLIKREPUBLIKREPUBLIK INDONESIAINDONESIAINDONESIAINDONESIA

NOMORNOMORNOMORNOMOR 3333 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2008200820082008

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

PELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAAN PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM BANTUANBANTUANBANTUANBANTUAN LANGSUNGLANGSUNGLANGSUNGLANGSUNG TUNAITUNAITUNAITUNAI

UNTUKUNTUKUNTUKUNTUK RUMAHRUMAHRUMAHRUMAH TANGGATANGGATANGGATANGGA SASARANSASARANSASARANSASARAN

PRESIDENPRESIDENPRESIDENPRESIDEN REPUBLIKREPUBLIKREPUBLIKREPUBLIK INDONESIA,INDONESIA,INDONESIA,INDONESIA,

Untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada

rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar

Minyak (BBM), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

  1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

  2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

  3. Menteri Keuangan;

  4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

  1. Menteri Sosial;

  2. Menteri Dalam Negeri;

  3. Menteri Komunikasi dan Informatika;

  4. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

  5. Jaksa Agung Republik Indonesia;

  6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

  7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

  8. Kepala ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Kepala Badan Pusat Statistik;

  2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;

  3. Para Gubernur;

  4. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan segera

mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan

program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga

sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

  1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera

mengkoordinasikan penyiapan kondisi perekonomian yang

mendukung rencana pelaksanaan program pemberian bantuan

langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka

kompensasi pengurangan subsidi BBM, dengan melibatkan menteri-

menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusat Statistik.

  1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat segera

mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberian bantuan

langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka

kompensasi pengurangan subsidi BBM, dan penanganan pengaduan

masyarakat …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

masyarakat berkaitan dengan pelaksanaannya, dengan melibatkan

menteri-menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusat

Statistik.

  1. Menteri Keuangan segera melakukan:
  • penyediaan pendanaan setelah menerima usulan dari Menteri

Sosial;

  • penyusunan dan pengendalian anggaran untuk pelaksanaan

program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah

tangga sasaran;

dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

  1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional segera melaksanakan:

  • koordinasi pelaksanaan dalam penyusunan rencana program

pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga

sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM;

  • penyusunan organisasi pelaksanaan program pemberian

bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam

rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM ;

  • melakukan evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung

tunai terhadap pendapatan rumah tangga sasaran.

  1. Menteri …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Menteri Sosial:
  • menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan

pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga

sasaran;

  • mengusulkan kebutuhan pendanaan kepada Menteri Keuangan

sesuai data rumah tangga miskin untuk program pemberian

bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran yang

disediakan oleh Badan Pusat Statistik;

  • segera menyalurkan bantuan langsung tunai kepada rumah

tangga sasaran sesuai program yang telah disusun oleh Menteri

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

  • menyusun pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung

tunai sebagaimana dimaksud pada huruf c;

dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

  1. Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan dan

pengendalian program pemberian bantuan langsung tunai kepada

rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan

subsidi BBM bersama-sama Pemerintah Daerah.

  1. Menteri …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Menteri Komunikasi dan Informatika bersama Menteri Dalam

Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan

konsultasi publik mengenai program pemberian bantuan langsung

tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi

pengurangan subsidi BBM.

  1. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara segera mengintegrasikan

program BUMN Peduli dan mengambil langkah-langkah yang

diperlukan berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Negara

dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemberian bantuan

langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka

kompensasi pengurangan subsidi BBM.

  1. Jaksa Agung Republik Indonesia segera melakukan penegakan

hukum terhadap setiap pihak yang melakukan penyimpangan dan

penyelewengan dalam pelaksanaan program pemberian bantuan

langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka

kompensasi pengurangan subsidi BBM.

  1. Panglima Tentara Nasional Indonesia segera memberikan dukungan

dan bantuan pengamanan pelaksanaan program pemberian bantuan

langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka

kompensasi pengurangan subsidi BBM.

  1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan langkah-

langkah komprehensif dalam menjaga keamanan dan ketertiban

Masyarakat…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan

langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka

kompensasi pengurangan subsidi BBM.

  1. Kepala Badan Pusat Statistik segera:
  • melakukan kegiatan penyediaan data rumah tangga sasaran

untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada

rumah tangga sasaran bersama Pemerintah Kabupaten/Kota;

  • memberikan akses data rumah tangga sasaran kepada instansi

Pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.

  1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan segera

melaksanakan audit atas pelaksanaan penyaluran bantuan langsung

tunai mulai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi

pengurangan subsidi BBM.

  1. Para Gubernur beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap

pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung

tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi

pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.

  1. Para Bupati/Walikota beserta jajarannya memberikan dukungan

terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan

langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka

kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.

KEDUA …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Yang dimaksud dengan rumah tangga sasaran dalam Instruksi Presiden ini

adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin,

dan Hampir Miskin.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyiapan, pelaksanaan,

pengendalian, dan pengawasan program pemberian bantuan langsung

tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi

pengurangan subsidi BBM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

KEEMPAT : Melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang,

perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga

melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan

pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah

tangga sasaran.

KELIMA : Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga sasaran sebagaimana

dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, berakhir pada tangal 31 Desember

KEENAM : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini secara terkoordinasi dan dengan

penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KETUJUH : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden

Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai

Kepada Rumah Tangga Miskin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Instruksi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 14 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso